Perempuan Indonesia Buka Suara soal Aturan Berpakaian
Para Pelajar dan Pegawai Negeri Perempuan Menderita Akibat Peraturan Wajib Jilbab
Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan undang-undang pidana baru pada Desember 2022 dengan belasan ketentuan yang melanggar standar hak asasi manusia internasional. Berbagai kelompok yang sudah terpinggirkan, termasuk perempuan dan anak perempuan, orang LGBT, dan minoritas agama dan kepercayaan akan sangat terkena dampaknya. Pihak berwenang tetap tak berbuat banyak untuk hentikan golongan intoleran yang menyasar kelompok agama minoritas dengan intimidasi dan ancaman, lewat ratusan peraturan yang diskriminatif, termasuk pasal penodaan agama. Banyak apparat keamanan langgar hak asasi manusia tanpa dapat hukuman. Pemerintah Indonesia tetap membatasi akses wartawan asing masuk ke berbagai provinsi Papua dengan dalih keamanan nasional, dan menyembunyikan pelanggaran serius yang dilakukan aparat keamanan di wilayah tersebut.
November 1, 2024
September 18, 2024
Para Pelajar dan Pegawai Negeri Perempuan Menderita Akibat Peraturan Wajib Jilbab
Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia Membahayakan Lahan Gambut dan Penghidupan Masyarakat
Pentingnya Pengawasan untuk Mengakhiri Kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas
Pemimpin Gereja Katolik Seyogyanya Dorong Pemerintah Melindungi Hak Minoritas
Mahasiswa dan Buruh Tuding Presiden Joko Widodo Terlibat Nepotisme
Kesempatan Penting Pemerintahan Baru Prabowo untuk Pulihkan Kedudukan Jakarta
Yan Christian Warinussy mulai pulih, tapi tak ada tersangka yang ditangkap
Reporter Tribata TV Menduga Tentara Terlibat Bisnis Perjudian
Komite Hak Anak PBB Membatalkan Sidang Mendatang
Para Rektor Universitas Seharusnya Dukung Kebebasan Pers di Kampus
Pejabat dan Politisi Sering Menyalahgunakan Hukum untuk Membungkam Kritik
Tiga Belas Tentara Ditahan karena Penganiayaan terhadap Pemuda Papua