Perempuan Indonesia Buka Suara soal Aturan Berpakaian
Para Pelajar dan Pegawai Negeri Perempuan Menderita Akibat Peraturan Wajib Jilbab
Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan undang-undang pidana baru pada Desember 2022 dengan belasan ketentuan yang melanggar standar hak asasi manusia internasional. Berbagai kelompok yang sudah terpinggirkan, termasuk perempuan dan anak perempuan, orang LGBT, dan minoritas agama dan kepercayaan akan sangat terkena dampaknya. Pihak berwenang tetap tak berbuat banyak untuk hentikan golongan intoleran yang menyasar kelompok agama minoritas dengan intimidasi dan ancaman, lewat ratusan peraturan yang diskriminatif, termasuk pasal penodaan agama. Banyak apparat keamanan langgar hak asasi manusia tanpa dapat hukuman. Pemerintah Indonesia tetap membatasi akses wartawan asing masuk ke berbagai provinsi Papua dengan dalih keamanan nasional, dan menyembunyikan pelanggaran serius yang dilakukan aparat keamanan di wilayah tersebut.
Para Pelajar dan Pegawai Negeri Perempuan Menderita Akibat Peraturan Wajib Jilbab
Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia Membahayakan Lahan Gambut dan Penghidupan Masyarakat
Pentingnya Pengawasan untuk Mengakhiri Kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas
Perubahan Seyogyanya Jadi Batu Loncatan bagi Reformasi Kebebasan Beragama
Pemerintahan Baru Semestinya Menghentikan Diskriminasi terhadap Perempuan dan Penyandang Disabilitas
Menegakkan Sepenuhnya Peraturan Nasional yang Mengizinkan Pilihan Pakaian
Dua dari Tiga Calon Presiden Menanggapi Kuesioner Human Rights Watch
Pemerintah Menerima Kolom Agama Kecil di KTP
Selidiki, Cegah Kekerasan Anti-Rohingya di Aceh
Tidak ada upaya nyata untuk menyikapi diskriminasi dan pelanggaran terhadap kelompok-kelompok marjinal
Komentator Sosial Dipenjara karena Unggahan yang Mengkritik Otoritas Agama dan Pemerintah