Perempuan Indonesia Buka Suara soal Aturan Berpakaian
Para Pelajar dan Pegawai Negeri Perempuan Menderita Akibat Peraturan Wajib Jilbab

Retorika Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo mengenai dukungan terhadap hak asasi manusia belum tercermin pada inisiatif kebijakan yang bermakna. Kalangan agama minoritas terus menghadapi pelecehan, intimidasi, dan kekerasan yang dilakukan kelompok militant Islam, pejabat, dan aparat keamanan. Pejabat pemerintah Indonesia membatasi akses wartawan asing dan pemantau hak asasi manusia ke Papua. Tahanan politik asal Papua dan Maluku tetap berada di balik jeruji penjara atas ekspresi tanpa kekerasan. Pemerintah telah gagal memenuhi mekanisme rekonsiliasi yang dijanjikan, terhadap pembantaian 1965-66. Jokowi merupakan pendukung yang vokal terhadap hukuman mati dalam kasus-kasus peredaran narkoba. Pada 2016 pemerintah memicu sebuah serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada kalangan minoritas seksual dan gender, melalui retorika kebencian dan fatwa yang diskriminatif.
Para Pelajar dan Pegawai Negeri Perempuan Menderita Akibat Peraturan Wajib Jilbab
Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia Membahayakan Lahan Gambut dan Penghidupan Masyarakat
Perkebunan Kelapa Sawit dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia
Batalkan Hukuman Politis Terhadap Robison Saul
Semakin Diskriminatif terhadap Minoritas Agama, Perempuan dan Kalangan LGBT
Ketentuan Membahayakan Perempuan, Kelompok Minoritas, dan Kebebasan Berpendapat
Filep Karma Menyerukan Papua Merdeka dari Indonesia; Dihukum 11 Tahun Penjara
Perluas Penyelidikan kepada Kekerasan dan Diperlukan Pengawasan PBB
Tiga Tahun Setelah Protes Anti-Rasisme, Puluhan Orang Masih Dipenjara
Seorang Mantan Menteri Menghadapi Ancaman Hukuman Penjara atas Dugaan Penodaan Agama Buddha
Para Pelajar dan Pegawai Negeri Perempuan Menderita Akibat Peraturan Wajib Jilbab
Menteri Agama Seharusnya Mencabut Larangan dan Menyelidiki Dugaan Itu
Pihak Berwenang Seharusnya Menyelidiki Puluhan Tahun Trauma Sebagai dari Akibat Praktik Ini