Retorika Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo mengenai dukungan terhadap hak asasi manusia belum tercermin pada inisiatif kebijakan yang bermakna. Kalangan agama minoritas terus menghadapi pelecehan, intimidasi, dan kekerasan yang dilakukan kelompok militant Islam, pejabat, dan aparat keamanan. Pejabat pemerintah Indonesia membatasi akses wartawan asing dan pemantau hak asasi manusia ke Papua. Tahanan politik asal Papua dan Maluku tetap berada di balik jeruji penjara atas ekspresi tanpa kekerasan. Pemerintah telah gagal memenuhi mekanisme rekonsiliasi yang dijanjikan, terhadap pembantaian 1965-66. Jokowi merupakan pendukung yang vokal terhadap hukuman mati dalam kasus-kasus peredaran narkoba. Pada 2016 pemerintah memicu sebuah serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada kalangan minoritas seksual dan gender, melalui retorika kebencian dan fatwa yang diskriminatif.

News