Dalam sebuah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, komite Perserikatan Bangsa-Bangsa beranggotakan para ahli independen bidang hak-hak anak telah membatalkan serangkaian pertemuan mendatang karena kekurangan dana.
Defisit anggaran ini disebabkan oleh kegagalan beberapa negara dalam membayar iuran keanggotaan mereka.
Ini adalah contoh terbaru dari peran pemantauan hak asasi manusia PBB yang dilemahkan oleh kurangnya dana yang dianggarkan, dan terjadi setelah adanya pembekuan lowongan di organisasi global itu, dan pengurangan paksa investigasi lapangan yang dilakukan oleh para ahli hak asasi manusia di lembaga tersebut.
Pada sidang Komite Hak-Hak Anak yang kini dibatalkan tersebut, para ahli diharapkan dapat bertemu – secara aman dan rahasia – dengan anak-anak, organisasi masyarakat sipil, dan badan-badan PBB guna membahas catatan hak-hak anak di delapan negara.
Pembatalan ini berarti berkurangnya pengawasan terhadap berbagai perkembangan di Ekuador, di mana meningkatnya kekerasan dan aktivitas kejahatan terorganisir menghadirkan dampak buruk pada hak-hak anak, terutama anak-anak perempuan yang mempunyai hak untuk belajar dengan aman.
Hal ini juga berarti bahwa situasi di Ethiopia mungkin akan semakin luput dari perhatian, bahkan ketika anak-anak terbunuh, terluka, dan mengalami pelecehan seksual; dan sekolah-sekolah yang diserang dan digunakan oleh pasukan militer, dalam konflik di bagian utara negara tersebut.
Para ahli tidak lagi memiliki kesempatan untuk mempelajari tentang anak perempuan dari Indonesia yang mungkin telah paksa untuk meninggalkan sekolah atau mengundurkan diri di bawah tekanan, karena keputusan mereka untuk tidak mengikuti peraturan wajib jilbab di daerah mereka.
Sekarang akan lebih sulit bagi komite tersebut untuk mempelajari perlakuan buruk terhadap anak-anak di berbagai pusat penahanan yang dikelola pemerintah di Irak, atau kegagalan pemerintah untuk melarang hukuman fisik terhadap anak-anak.
Dan suara anak-anak perempuan yang tidak bisa menggunakan hak mereka untuk mendapatkan pendidikan di Pakistan akan terus dibungkam.
Jika komite tidak dapat mempelajari sejumlah permasalahan ini, mereka juga tidak dapat membuat rekomendasi untuk perubahan.
Pemerintah negara-negara pengemplang yang belum membayar kontribusi semestinya membayar bagian yang adil dari anggaran PBB. Jika tidak, mereka hanya membantu para pelanggar hak anak agar tidak dimintai pertanggungjawaban.
