“Saya akan ikuti kalian hingga ke depan pintu rumah kalian dan memukuli kalian di sana…. Saya bisa menggunakan kekerasan untuk menghadapi kalian.”
–Perdana Menteri Kamboja Hun Sen secara terang-terangan mengancam menggunakan kekerasan terhadap para demonstran di Australia yang membakar gambar dan poster dirinya, Phnom Penh, 21 Februari 2018
Pada 17-18 Maret 2018, Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull akan menjadi tuan rumah bagi para pemimpin pemerintahan dari 10 negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Sydney dalam acara KTT ASEAN-Australia. KTT ini akan didahului oleh KTT bisnis dan pertemuan antiterorisme untuk “menguatkan kontribusi bersama kami terhadap keamanan dan kesejahteraan regional, termasuk dengan membahas berbagai tantangan keamanan dan mengamankan peluang-peluang yang lebih besar.”
Selama beberapa dekade, pemerintah Australia memandang ASEAN sebagai mitra ekonomi, keamanan dan politik yang penting, serta telah menjalin hubungan lebih erat dengan negara-negara ASEAN seiring dengan berbagai perubahan ekonomi dan politik yang dialami oleh negara-negara tersebut. Dokumen Kebijakan Luar Negeri Australia, yang dirilis pada November 2017, menekankan pentingnya hubungan Australia dengan negara-negara tetangga ASEAN, dan menyatakan: “Australia menempatkan prioritas tinggi pada hubungan bilateral dengan Asia Tenggara dan dukungan kepada ASEAN. Pemerintah terus meningkatkan kerja sama di kawasan ini demi Asia Tenggara yang semakin makmur, stabil, berfokus ke depan, dan tangguh.”
Seiring dengan pergeseran dinamika kekuatan global, pengaruh Amerika Serikat di Asia Tenggara mulai menurun, sementara kekuatan politik, ekonomi, dan militer Tiongkok yang lebih asertif mulai meningkat. Dalam konteks strategis ini, Australia telah memutuskan untuk menjalin hubungan lebih erat dengan negara-negara ASEAN.
Beberapa negara ASEAN telah menikmati pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi seperti yang akan ditunjukkan pada bab-bab dalam tulisan ini, banyak dari negara-negara itu yang memiliki masalah hak asasi manusia yang semakin serius. Pada pertemuan tingkat tinggi seperti ini, adalah suatu kemunduran besar bagi warga negara-negara ASEAN apabila pemerintah Australia mengabaikan isu-isu hak asasi manusia dengan harapan untuk meyakinkan para pemimpin wilayah Asia Tenggara untuk menjauh dari pengaruh Cina. Sebaliknya, Australia seharusnya meletakkan nilai-nilai demokrasi yang menghargai hak asasi manusia sebagai inti hubungan yang akan dijalin dengan ASEAN. Daripada hanya berfokus pada hubungan yang baik dengan para pemimpin ASEAN, pemerintah Australia dapat melakukan sesuatu yang sangat berbeda dari Cina: fokus pada hubungan baik dengan masyarakat ASEAN, dan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat ASEAN, terutama dalam menghadapi ancaman terhadap hak asasi manusia oleh Cina di wilayah Asia Tenggara.
Hampir semua pemimpin ASEAN yang diundang ke Sydney mengabaikan hak-hak dan kebebasan dasar kepada warga negaranya. Banyak di antara mereka secara rutin melakukan pelanggaran hak asasi manusia secara serius, mengambil tindakan keras pada organisasi masyarakat sipil dan media, atau mengabaikan lembaga-lembaga demokrasi dengan membiarkan korupsi merajalela. Kurangnya akuntabilitas bagi pelanggaran-pelanggaran berat yang dilakukan aparat keamanan negara telah menjadi sebuah norma di seluruh wilayah ASEAN. Pasukan keamanan Filipina dan Myanmar diduga telah melakukan kejahatan kemanusiaan, dan pemerintah kedua negara hingga saat ini belum menunjukkan tanda-tanda akan menghargai desakan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengakhiri pelanggaran dan mengadili para pelaku. Pemerintah Kamboja melarang oposisi politik dan memenjarakan pimpinan oposisi. Thailand saat ini diperintah oleh junta militer yang membatasi hak-hak dasar untuk berekspresi dan berserikat, dan berulang kali menunda pengembalian kekuasaan kepada pemerintah sipil yang demokratis. Vietnam dan Laos adalah negara-negara dengan partai tunggal yang masih mengekang hak-hak dan kebebasan mendasar. Malaysia dan Singapura secara ketat membatasi hak-hak berekspresi dengan bebas dan pertemuan damai.
Penerimaan Terhadap Para Pemimpin ASEAN yang Menindas
Sejak Agustus 2017, militer Myanmar telah melaksanakan kampanye pembersihan etnis terhadap Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine, di bagian Utara Myanmar. Pasukan keamanan melakukan pembunuhan massal, pemerkosaan geng, penjarahan, dan pembakaran massal atas rumah dan properti, yang mengakibatkan pindahnya 688.000 pengungsi ke Bangladesh untuk menyelamatkan diri. Human Rights Watch telah menetapkan bahwa kejahatan-kejahatan ini masuk dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan. Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, menepis tuduhan tersebut, dan mengklaim bahwa media internasional telah menciptakan “gunung es besar informasi yang salah”. Kantornya menuduh bahwa kaum Rohingya membakar rumah mereka sendiri, dan menyebut tuduhan pemerkosaan sebagai “berita palsu.” Pemerintahannya telah menolak pengajuan visa masuk bagi Misi Pencari Fakta yang diberi amanat oleh PBB, dan juga bagi Pelapor Khusus PBB untuk hak asasi Manusia di Myamar, Yanghee Lee.
Sejak menjabat pada Juni 2016, Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah memimpin “perang melawan narkotika”, sebuah kampanye yang mengincar para terduga penjual dan pengguna narkotika, yang korbannya sebagian besar adalah masyarakat miskin perkotaan, termasuk anak-anak. Duterte mempergunakan kritik terhadap kampanye anti-narkotika tersebut untuk mengancam para aktivis hak asasi manusia, pengacara, dan lawan politiknya. Pemerintah telah menahan selama lebih dari setahun Senator Leila de Lima, yang bersikap kritis terhadap kebijakan anti-narkotika tersebut, atas tuduhan tidak beralasan dan sarat dengan motif politik. Pada 5 Maret 2018, Duterte mengumumkan bahwa ia takkan menghadiri KTT ASEAN-Australia, tetapi akan diwakili oleh Menteri Luar Negeri Alan Peter Cayetano.
Perdana Menteri Kamboja Hun Sen telah berkuasa selama lebih dari 30 tahun. Hal itu menjadikannya pimpinan pemerintah yang paling lama berkuasa di Asia, dan salah satu pimpinan pemerintah terlama di dunia. Tahun lalu, Hun Sen memblokir partai oposisi, menutup paksa media-media independen, dan menekan organisasi hak asasi manusia dan kelompok masyarakat sipil lainnya. Hun Sen diduga terlibat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan pada pertengahan 1970-an saat menjabat sebagai komandan dalam Khmer Rouge. Ia juga telah mengancam melakukan kekerasan terhadap para peserta protes di Australia yang telah membakar gambar dan poster dirinya.
Perdana Menteri Thailand Jend. Prayut Chan-ocha memimpin kudeta militer pada Mei 2014 yang menggulingkan pemerintahan Thailand sebelumnya yang terpilih secara demokratis. Janji Perdana Menteri Prayut untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang akan mengembalikan tampuk pemerintahan kepada pihak sipil secara demokratis telah berulangkali dilanggar, dan tenggat waktu yang diusulkan berlalu tanpa kemajuan berarti. Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban yang dibentuk oleh junta memanfaatkan dan menyalahgunakan kekuasaan dengan impunitas penuh, setelah menuntut para pengkritik dan lawan politik, melarang aksi protes damai, dan melakukan penyensoran media. Saat ini, lebih dari 1.800 warga sipil menunggu diadili di pengadilan militer. Delik Lese majeste (menghina kerajaan), hasutan, dan delik-delik lainnya kerap digunakan untuk menekan kebebasan berbicara dan mengancam para lawan politik. Lembaga militer dan pemerintah seringkali membalas orang-orang yang melaporkan dugaan pelanggaran hak asasi manusia dengan menuntut pidana atas pencemaran nama baik dan dugaan tindak kejahatan menggunakan internet.
Perdana Menteri Nguyen Xuan Phuc dari Vietnam dan Presiden Bounnhang Vorachith dari Laos masing-masing memimpin pemerintahan otoriter berpartai tunggal yang mengabaikan hak-hak dasar dan menggunakan penyensoran, penahanan sewenang-wenang, dan penyiksaan untuk mempertahankan kekuasaan partai mereka. Selama lebih dari 40 tahun, partai komunis di kedua negara telah berkuasa tanpa menghormati pluralisme atau menyelenggarakan pemilihan umum yang sejati. Dalam 18 bulan terakhir, pihak berwenang Vietnam kembali menekan para aktivis hak asasi, menahan puluhan orang, serta memenjarakan banyak dari mereka.
Sebagai institusi, ASEAN tetap tidak ramah dalam mempromosikan hak asasi manusia. Di bawah tekanan publik yang semakin vokal, pada 2007 negara-negara anggota ASEAN mengadopsi piagam yang mencantumkan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Akan tetapi, pasal-pasal tersebut tidak sebanding dengan bahasa yang menekankan pentingnya “prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri” para anggota ASEAN. Pada 2009, ASEAN membentuk Komisi Antarpemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia, tetapi komisi ini tidak memiliki kekuatan berarti: masing-masing pemerintahan menunjuk perwakilannya dalam komisi ini, yang bekerja berdasarkan mufakat. Hal ini mencerminkan pengaturan prosedural yang secara efektif menghindari adanya pelaporan isu hak asasi manusia di suatu negara, karena negara tersebut punya hak untuk menolak. Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN, yang diadopsi pada tahun 2012 tanpa keterlibatan masyarakat sipil, justru mengabaikan alih-alih menekankan hukum dan standar hak asasi manusia internasional. Deklarasi ini tetap menjadi deklarasi kekuasaan pemerintah yang dibungkus sebagai deklarasi hak asasi manusia.
Mendorong Hak Asasi Akan Memajukan Kepentingan Australia
Dokumen Kebijakan Luar Negeri Australia 2017 mencatat bahwa ketertiban berbasis peraturan internasional yang berlandaskan hak-hak asasi manusia sejalan dengan kepentingan Australia:
“Kepentingan nasional Australia sebaiknya didorong dengan evolusi sistem internasional yang berlandaskan hukum internasional, dukungan terhadap hak-hak dan kemerdekaan yang tercantum dalam deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta prinsip-prinsip tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas…. Australia adalah negara pragmatis. Kami tidak berupaya untuk memaksakan nilai-nilai tertentu pada negara-negara lain. Namun demikian, kami merupakan pendukung penuh institusi liberal, nilai-nilai universal, dan hak asasi manusia. Pemerintah percaya bahwa dukungan kami secara internasional terhadap nilai-nilai tersebut juga dapat memajukan kepentingan nasional kami. Masyarakat yang menerapkan nilai-nilai tersebut akan menjadi lebih adil dan lebih stabil. Perekonomian mereka akan diuntungkan karena kreativitas individual menjadi terdorong dan inovasi akan dihargai.”
Terlepas dari pengakuan ini, pemerintah Australia sering mengabaikan isu hak asasi manusia dalam KTT dan pertemuan-pertemuan lainnya dengan para pemimpin dunia. Pemerintah jarang mengangkat isu-isu hak asasi manusia secara terbuka, seolah-olah takut dianggap “menggurui” negara-negara lain. Bisa jadi ini adalah kekhawatiran yang berdasar, tetapi seringkali ini hanya menjadi alasan untuk tidak bersuara dan mengambil tindakan, sementara diam-diam menerima desakan ASEAN yang tidak sesuai dengan zaman ini untuk mempertahankan “prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri” negara-negara lain. Prinsip ini bertentangan dengan hukum hak asasi internasional, yang penerapan universalnya mendesak negara-negara anggota PBB untuk mempromosikan hak asasi manusia. Australia juga telah mengabaikan kedudukan globalnya karena enggan mengangkat isu-isu secara terbuka dikarenakan kelemahannya sendiri dalam catatan hak asasi manusia, khususnya dalam perlakukannya terhadap para pengungsi.
Meningkatnya pengaruh Tiongkok di kawasan Asia Tenggara seringkali digunakan oleh pejabat pemerintah Australia sebagai dalih untuk tidak mengangkat isu hak asasi manusia secara terbuka. Asumsi yang digunakan adalah bahwa kritik terhadap hak asasi manusia akan mendorong pemerintah negara-negara di kawasan tersebut untuk semakin berada di bawah pengaruh Cina. Pendekatan yang terlalu menyederhanakan ini tidak memperhitungkan keragaman negara-negara ASEAN — yang memiliki alasannya masing-masing dalam menjalin hubungan dengan Cina, yaitu antara lain perdagangan, keamanan, perselisihan wilayah, sejarah, dan budaya, yang hanya bersinggungan sebagian dengan hak asasi manusia.
Keterlibatan yang erat dalam demokrasi, tata kelola pemerintahan, dan hak asasi manusia merupakan hal krusial bagi rakyat ASEAN dan bagi pembangunan negara-negara ASEAN. Misalnya, maraknya pembunuhan tanpa peradilan di Filipina akibat “perang melawan narkotika” dapat dikaitkan dengan lemahnya lembaga-lembaga demokrasi di negara itu, yang seharusnya dapat dibantu oleh dukungan internasional. Akan tetapi, diplomasi tanpa suara dari Australia mengirimkan pesan kepada rakyat Filipina dan negara-negara ASEAN lainnya bahwa pemerintah Australia tidak menganggap penegakan hak asasi mereka sebagai prioritas.
Sebagai negara demokrasi tertua di kawasannya, dengan lembaga publik yang mumpuni, media yang bebas, dan kepatuhan terhadap penegakan hukum, Australia memiliki banyak hal untuk dibagikan dengan para pemerintah ASEAN. Pada masa lalu, Australia secara sederhana namun efektif telah menjadi pemimpin koalisi regional, dengan memimpin Paris Peace Accords di Kamboja pada dekade 1990-an dan di Timor Leste pada 1999. Seharusnya Australia tidak perlu menghindar dari masalah-masalah dan kegagalannya dalam hak asasi manusia, khususnya terhadap perlindungan bagi pengungsi, yang juga menjadi isu yang kurang ditangani secara baik di seluruh wilayah ASEAN.
Para pemimpin ASEAN yang memiliki catatan buruk dalam hak asasi manusia sebenarnya menyadari rekam jejak mereka. Mereka paham bahwa pemerintah negara-negara demokratis akan meragukan mereka, sehingga apabila negara seperti Australia justru membiarkan terjadinya pelanggaran, para pemimpin ini akan merasa mendapatkan bonus kejutan.
Arah ke Depan
Apabila KTT ASEAN-Australia kurang memberi perhatian pada pentingnya hak asasi, maka Australia akan seolah-olah mengirim sinyal bahwa sejumlah pelanggaran serius yang dilakukan para pemimpin ASEAN terhadap rakyat mereka tidak akan membawa dampak merugikan terhadap hubungan mereka dengan Australia.
Pendekatan yang lebih baik adalah jika Australia menghubungkan perdagangan, keamanan, dan diplomasi dengan perbaikan nyata terhadap hak asasi manusia, misalnya, dengan secara terang-terangan menyatakan apa saja konsekuensinya bagi pemerintah yang tidak melakukan reformasi. Dalam praktiknya, hal ini berarti mengumumkan kepada para pemerintah ASEAN bahwa hubungan perdagangan dan keamanan yang lebih kuat akan terjalin apabila tahanan politik dilepaskan, pelanggaran hak asasi manusia diselidiki, dan hukum yang menindas lantas direformasi. Lebih khusus lagi, Australia seharusnya mengirim pesan kepada Myanmar bahwa sanksi militer akan diberlakukan apabila pemerintah Myanmar tidak mengakhiri berbagai tindak pelanggaran terhadap Rohingya, dan memberi akses kepada Misi Pencari Fakta internasional yang mendapat amanat PBB. Di samping itu, Australia seharusnya menghentikan sementara latihan militer gabungan dengan Thailand dan Kamboja, yang secara efektif telah menjadi dukungan politik terhadap pemerintahan Prayut dan Hun Sen yang sarat penindasan.
Satu langkah sederhana dan berprinsip yang dapat dilakukan Australia adalah mengundang organisasi-organisasi masyarakat sipil ASEAN untuk berpartisipasi dalam KTT dan pertemuan terkait ASEAN. Mengesampingkan hak asasi manusia dan organisasi masyarakat sipil sebagai isu-isu tidak penting adalah sebuah praktik diplomasi tak bermoral. Seperti halnya dengan melibatkan para pemimpin bisnis dan analis keamanan, Australia seharusnya melakukan upaya penuh untuk melibatkan secara intensif para organisasi masyarakat sipil di negara-negara ASEAN.
Australia seharusnya menunjukkan dukungan terhadap penguatan lembaga-lembaga yang menjaga dan mempertahankan hak-hak asasi, seperti pengadilan independen dan lembaga-lembaga hak asasi manusia, dan juga organisasi masyarakat sipil yang mempromosikan standar dan nilai-nilai hak asasi manusia yang seharusnya ditegakkan oleh lembaga-lembaga tersebut.
Cara terbaik bagi Perdana Menteri Turnbull untuk mengirimkan pesan-pesan tersebut adalah dengan secara terbuka angkat bicara tentang masalah-masalah hak asasi manusia serius di seluruh kawasan ASEAN, menawarkan pendampingan dalam upaya-upaya reformasi, dan menekan para pemimpin ASEAN untuk bekerja sama langsung dengan organisasi masyarakat sipil dan masyarakat umum untuk membangun demokrasi yang menghargai hak asasi.
