(Bangkok) – Penindasan yang semakin menjadi-jadi oleh pemerintah sejumlah negara di Asia berdampak negatif terhadap hak asasi manusia baik di tingkat lokal maupun internasional, demikian ungkap Human Rights Watch hari ini saat merilis World Report 2024.
Pada tahun 2023, pemerintah Tiongkok terus melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap warga Uighur dan Muslim Turki lainnya di Xinjiang, serta meningkatkan berbagai kebijakan dan praktik kejam di seluruh negeri. Korea Utara dan Vietnam menggencarkan penindasan di dalam negeri. India, Pakistan, Indonesia, dan Bangladesh, yang dijadwalkan menggelar pemilu tahun 2024, semakin gencar menyerang lembaga-lembaga demokratis dan supremasi hukum.
“Ancaman dari pemerintah yang kejam di Asia terhadap hak asasi manusia di dalam negeri dan internasional memerlukan pendekatan baru yang berani dari pemerintah yang menghormati hak asasi manusia dan lembaga demokrasi,” kata Elaine Pearson, Direktur Asia di Human Rights Watch. “Masyarakat di seluruh Asia menyaksikan hak dan kebebasan mereka diinjak-injak atau diabaikan. Diperlukan kepemimpinan yang lebih kuat untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia di kawasan ini, atau situasinya akan bertambah buruk.”
Dalam World Report 2024 setebal 740 halaman, edisi ke-34, Human Rights Watch mengulas praktik-praktik hak asasi manusia di lebih dari 100 negara. Dalam esai pengantarnya, Direktur Eksekutif Tirana Hassan mengatakan bahwa 2023 adalah tahun penuh konsekuensi tidak hanya bagi penindasan hak asasi manusia dan kekejaman saat perang, melainkan juga bagi kemarahan yang selektif dari negara-negara dan diplomasi transaksional yang menimbulkan kerugian besar bagi hak-hak para pihak yang tidak terlibat dalam urusan tersebut. Namun, kata Tirana, ada juga tanda-tanda harapan, yang menunjukkan kemungkinan adanya jalan lain, dan menyerukan kepada negara-negara agar secara konsisten menjunjung tinggi kewajiban hak asasi manusia mereka.
Asia, berbeda dengan Eropa, Afrika, dan Amerika, tidak memiliki piagam hak asasi manusia maupun lembaga regional yang bermakna dalam menjaga standar hak asasi manusia. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), sebuah badan politik, telah berulang kali terbukti tidak mampu menangani krisis hak asasi manusia di level regional, yang paling mencolok adalah krisis di Myanmar.
Sistem demokrasi di Asia masih mengalami serangan sepanjang tahun 2023. Setelah pemilu Thailand pada bulan Mei, partai peraih suara terbanyak dihalangi untuk membentuk pemerintahan oleh senat yang ditunjuk militer dan mekanisme lain yang dibuat berdasarkan konstitusi yang dirancang oleh junta militer. Sebuah ajang elektoral di Kamboja pada Juli lalu bahkan tidak dapat dianggap sebagai pemilu, karena pemerintah menghalangi partai oposisi utama untuk berpartisipasi. Menjelang pemilu tahun 2024 di Bangladesh, pihak berwenang mengintensifkan serangan terhadap oposisi politik, menangkap lebih dari 10.000 pembangkang dan anggota oposisi.
Di Vietnam dan India, pihak berwenang semakin sering melakukan penangkapan dan penuntutan secara sewenang-wenang terhadap para pembangkang dan pengkritik pemerintah, termasuk para aktivis lingkungan hidup. Di Filipina, para pemimpin serikat pekerja, jurnalis, dan aktivis masih menjadi sasaran “penandaan merah” alias red-tagging antikomunis yang sering kali mematikan. Pemimpin lama Kamboja, Hun Sen, menyerahkan posisinya sebagai perdana menteri kepada putranya Hun Manet, yang tidak melonggarkan pembatasan ketat terhadap kelompok-kelompok masyarakat sipil dan media independen.
Pemerintahan totaliter Korea Utara menutup perbatasannya dan hampir seluruhnya memutus akses penduduknya ke seluruh dunia, sehingga memperburuk situasi hak asasi manusia di negara tersebut yang sudah buruk. Di Afghanistan, Taliban memperketat pembatasan hak asasi, terutama terhadap perempuan dan anak perempuan, dalam menghadapi krisis kemanusiaan.
Pemerintah beberapa negara di Asia terlibat dalam perilaku represif di luar perbatasan mereka pada tahun 2023. Pemerintah Tiongkok mengintimidasi orang-orang serta lembaga-lembaga di negara lain. Para pencari suaka di Thailand menghadapi ancaman deportasi paksa ke Myanmar, Tiongkok, Laos, Kamboja, dan Vietnam.
Pada bulan September, pemerintah Kanada melaporkan bahwa sejumlah agen pemerintah India terlibat dalam pembunuhan terhadap seorang aktivis separatis Sikh di Kanada, sebuah klaim yang ditolak oleh pemerintah India. Pada bulan November, pihak berwenang AS mendakwa seorang pria karena berkomplot dengan seorang pejabat pemerintah India untuk membunuh seorang aktivis Sikh di AS.
Pemerintah beberapa negara demokratis di Asia tidak berbuat banyak dalam memperjuangkan atau mendukung standar hak asasi manusia secara regional maupun internasional. Jepang, di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, cenderung berdiam diri mengenai hak asasi manusia dan menolak untuk menjatuhkan atau menegakkan sanksi terhadap pemerintah sejumlah negara Asia Tenggara yang melakukan pelanggaran. Korea Selatan, yang terpilih menjadi anggota Dewan Keamanan periode 2024-2025, juga tidak berbuat banyak dalam membela hak asasi manusia di negara-negara Asia lainnya. Australia jauh lebih lambat dibandingkan pemerintah negara-negara Barat lainnya dalam menerapkan sanksi yang dijatuhkan terhadap para pelaku pelanggaran hak asasi manusia, terutama ketika pejabat Tiongkok yang melakukan pelanggaran diberi sanksi oleh pemerintah sejumlah negara lain.
Pemerintah India telah sepenuhnya meninggalkan praktik masa lalunya dalam mendukung pemajuan hak asasi manusia di negara tetangganya, seperti Myanmar, Sri Lanka, dan Nepal. Kemunculan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir sebagai negara yang lebih menghormati hak asasi manusia tidak membuat pemerintah negara tersebut memperjuangkan hak asasi manusia atau pemerintahan demokratis di negara lain.
“Negara-negara demokrasi yang sudah mapan di Asia – terutama India, Indonesia, Jepang, dan Korea Selatan – telah gagal menghadirkan kepemimpinan untuk memajukan hak asasi manusia di kawasan ini maupun di dunia,” kata Elaine. “Negara-negara itu perlu menyadari bahwa penindasan di luar perbatasan membawa dampak pada hak asasi manusia di dalam negeri.”
