Read a text description of this video
These Rohingya refugees are being relocated to Bhasan Char, an island in the Bay of Bengal.
The Bangladesh government has promised them relief from overcrowded camps on the mainland and better living conditions.
But the reality on the isolated island is very different.
Rohingya woman:
They lured us with the promise of good health care facilities, good food. But after coming here I find that we are not given proper health care or medicines.
Rohingya Muslims fled the atrocities of the Myanmar military and found refuge in Bangladesh.
A government plan to relocate up to 100,000 refugees to Bhasan Char has begun despite the lack of a proper safety inspection by independent UN experts
Bhasan Char’s shorelines have changed rapidly since it emerged in the delta 20 years ago.
The silt island is at high risk of flooding because some of the world’s deadliest cyclones occur in the Bay of Bengal.
Healthcare facilities are extremely limited, and refugees in need of emergency care are hours away from the nearest mainland hospital.
Rohingya woman:
My child was suffering from pneumonia. She used to get oxygen support, injections and proper medicine [while in the camp]. She used to get oxygen support, injections and proper medicine [while in the camp]. My child died from pneumonia.
Interviewer:
Your child died of pneumonia?
Rohingya woman:
Yes.
The refugees said they are not receiving proper food.
Rohingya woman:
We have been suffering due to food shortage. They promised to give us a lot more food, but we are not given enough so we are suffering a lot.
There is no access to formal education for children, despite promises.
Bangladesh authorities should stop relocations immediately and allow people to return to mainland camps if they want to.
The government should allow UN agencies to determine the island’s safety.
Rohingya protesters on Bhasan Char:
We don’t want to live here, don’t want to live here! Oh my brothers, oh my journalist friends around the world, I earnestly request you a thousand times, please take us from here [Bhasan Char]! We are ill-treated and we cannot endure it anymore!
(New York) — Pemerintah Bangladesh telah merelokasi hampir 20.000 pengungsi etnis Rohingya ke sebuah pulau terpencil tanpa perawatan kesehatan, mata pencarian, atau perlindungan memadai, kata Human Rights Watch dalam laporan yang dirilis hari ini. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan pemerintah negara-negara donor seharusnya segera menyerukan penilaian independen atas keselamatan, kesiapsiagaan bencana, dan kelayakhunian di Bhasan Char selama musim hujan yang akan datang dan setelahnya.
Laporan setebal 52 halaman berjudul “‘Penjara Pulau di Tengah Laut’: Relokasi Pengungsi Rohingya oleh Bangladesh ke Bhasan Char” menemukan bahwa pihak berwenang Bangladesh memindahkan banyak pengungsi ke pulau itu tanpa persetujuan penuh, dan telah menghalangi mereka untuk kembali ke daratan. Meski pemerintah mengatakan ingin memindahkan setidaknya 100.000 orang ke pulau berlumpur di Teluk Benggala untuk mengurangi kepadatan di kamp-kamp pengungsi Cox's Bazar, sejumlah ahli kemanusiaan telah menyuarakan keprihatinan bahwa langkah-langkah yang diambil tidak memadai untuk melindungi dari topan parah dan gelombang pasang. Para pengungsi di pulau tersebut melaporkan layanan kesehatan dan pendidikan yang tak memadai, pembatasan pergerakan yang berat, kekurangan makanan, minimnya kesempatan mendapatkan mata pencarian, serta pelanggaran yang dilakukan oleh pasukan keamanan.
“Pemerintah Bangladesh kesulitan menangani lebih dari satu juta pengungsi Rohingya, namun memaksa orang pindah ke pulau terpencil hanya menciptakan sejumlah masalah baru,” kata Bill Frelick, direktur hak pengungsi dan migran. “Donor internasional semestinya tak hanya membantu Rohingya, tetapi juga mendesak Bangladesh untuk mengembalikan pengungsi yang ingin kembali ke daratan atau jika para ahli mengatakan kondisi pulau terlalu berbahaya atau tidak berkelanjutan.”
Human Rights Watch mewawancarai 167 pengungsi Rohingya antara Mei 2020 dan Mei 2021, termasuk 117 orang di Bhasan Char dan 50 orang di Cox’s Bazar, 30 di antara mereka lantas dipindahkan ke Bhasan Char.
Tanggung jawab utama atas situasi Rohingya ada pada Myanmar. Pada 25 Agustus 2017, militer memulai kampanye pembersihan etnis yang brutal terhadap Muslim Rohingya. Kampanye itu melibatkan pembunuhan massal, pemerkosaan, dan pembakaran, yang memaksa lebih dari 740.000 orang mengungsi ke negara tetangga Bangladesh, yang telah menampung sekitar 300.000 hingga 500.000 pengungsi Rohingya yang tidak terdaftar dan telah melarikan diri dari penganiayaan sebelumnya. Myanmar telah gagal mengakhiri pelanggaran yang meluas terhadap etnis Rohingya dan telah menolak mengondisikan pemulangan mereka secara aman, bermartabat, dan sukarela.
Meski Bangladesh dengan bangga membuka perbatasannya untuk orang-orang Rohingya, pihak berwenang belum menciptakan kondisi kamp yang benar-benar ramah, menambah tekanan agar mereka pindah ke Bhasan Char. Pihak berwenang mematikan akses internet selama hampir satu tahun di kamp-kamp pengungsi, mengabaikan pendidikan formal bagi anak-anak, dan membangun pagar kawat berduri yang membatasi pergerakan dan akses ke sejumlah layanan darurat. Pasukan keamanan menghadapi tuduhan penangkapan sewenang-wenang, penghilangan paksa, dan pembunuhan di luar proses hukum.
Pada Mei 2020, Bangladesh untuk kali pertama membawa lebih dari 300 pengungsi Rohingya yang diselamatkan di laut ke Bhasan Char. Meski pemerintah awalnya mengatakan mereka sedang dikarantina di pulau itu untuk mencegah penyebaran Covid-19 di kamp, mereka belum bisa bersatu kembali dengan keluarga mereka. Pada bulan Desember, pihak berwenang Bangladesh mulai merelokasi ribuan pengungsi dari kamp ke pulau itu, mengingkari janji mereka untuk mengizinkan penilaian teknis independen terhadap kebutuhan perlindungan, keamanan, dan kelayakhunian di pulau itu.
Sekarang, setelah tim PBB yang beranggotakan 18 orang dibawa untuk melihat pulau itu mulai 17 hingga 20 Maret, pihak berwenang menekan PBB untuk mulai memberikan bantuan kemanusiaan. Para pengungsi mengaku selama kunjungan PBB mereka hanya diizinkan untuk berbicara di hadapan pejabat pemerintah Bangladesh, dan dipaksa untuk menunjukkan bahwa tidak ada masalah di pulau itu.
Pemerintah Bangladesh semestinya segera memulai konsultasi dengan para pejabat PBB guna membahas keterlibatan operasional kemanusiaan di masa depan di Bhasan Char, kata Human Rights Watch. Pihak berwenang juga seharusnya bertindak atas rekomendasi PBB setelah kunjungan mereka, untuk meningkatkan kesejahteraan, keamanan, dan perlindungan pengungsi Rohingya yang sudah ada di pulau itu.
Dalam sebuah surat Pemerintah Bangladesh telah memberi tahu Human Rights Watch bahwa mereka telah “memastikan pasokan makanan yang memadai bersama dengan sanitasi yang layak dan fasilitas medis untuk orang-orang Rohingya di Bhasan Char” dan bahwa semua relokasi didasarkan pada persetujuan yang telah diinformasikan sebelumnya. Namun, banyak pengungsi membantah klaim ini. Seorang pria berusia 53 tahun mengatakan dia bersembunyi agar tidak diangkut setelah administrator kamp mengancamnya: “Dia berkata, bahkan kalau saya mati, mereka akan membawa tubuh saya ke sana. Saya tidak ingin pergi ke pulau itu.” Beberapa orang lain mengaku menjadi sukarelawan karena termakan janji-janji palsu.
Para pengungsi juga menjelaskan perihal fasilitas kesehatan yang tidak memadai di pulau itu. Human Rights Watch mewawancarai 14 orang yang mengatakan bahwa mereka telah mencari pengobatan untuk berbagai kondisi termasuk asma, nyeri, demam, radang sendi, diabetes, bisul, dan malaria, tetapi sebagian besar diberikan tablet parasetamol (asetaminofen) dan dikirim pergi. Empat dari 14 orang lantas meninggal dunia, sebagai akibat dari perawatan kesehatan darurat yang tidak memadai, menurut anggota keluarga mereka.
Pulau ini tidak punya layanan perawatan medis darurat. Kalau pun dirujuk oleh dokter dan diizinkan oleh otoritas pulau, para pengungsi harus menempuh perjalanan tiga jam dengan perahu dan kemudian dua jam melalui jalan darat ke rumah sakit daratan terdekat untuk menerima perawatan darurat. Ini termasuk perempuan hamil yang membutuhkan intervensi medis untuk menyelamatkan nyawa. Seorang pengungsi yang kehilangan istrinya saat melahirkan mengatakan bahwa setelah komplikasi, ketika dokter merekomendasikan untuk memindahkannya ke rumah sakit daratan, mendapatkan izin membutuhkan waktu dua jam, di mana saat itu perempuan tersebut telah meninggal.
Pengungsi mengaku dijanjikan ketersediaan guru, sekolah, dan pendidikan formal terakreditasi untuk anak-anak mereka di pulau itu. Namun, seorang pekerja bantuan mengatakan bahwa meskipun diperkirakan 8.495 anak berada di Bhasan Char “paling banter ada empat lembaga nonpemerintah yang memberikan pendidikan kepada tidak lebih dari 1.500 anak.”
Mizan, 35 tahun, mengatakan bahwa pendidikan yang diterima putrinya yang berusia 7 dan 9 tahun sebenarnya lebih rendah daripada di kamp: “Saat ini kami telah berada di sini selama enam bulan dan putri saya membawa semua barang, tas, dan buku mereka, untuk melanjutkan belajar, tetapi bahkan tidak ada pusat pembelajaran di sini.”
Dengan musim hujan yang akan dimulai pada bulan Juni, pulau ini berisiko terkena angin kencang dan banjir. Sejumlah tanggul di sekitar pulau itu tampaknya masih tidak memadai untuk menahan badai kategori tiga atau lebih buruk. Meski pemerintah mengaku ada tempat perlindungan badai yang memadai, ada risiko di mana para pengungsi, personel keamanan Bangladesh, dan pekerja kemanusiaan, pada akhirnya bisa terdampar di pulau itu dengan persediaan terbatas karena transportasi laut atau udara dibatasi dalam cuaca buruk. Pihak berwenang telah menghentikan relokasi baru-baru ini ke Bhasan Char karena cuaca buruk. “Kami mulai takut ketika kami berada di pulau itu, jika ada topan, kami tidak akan bisa bertahan,” kata seorang pengungsi yang menggambarkan badai ketika ia ditahan di pusat transit untuk dipindahkan ke sana.
“Menempatkan pengungsi yang enggan tinggal di pulau terpencil dan dataran rendah di mana topan biasa terjadi merupakan ide buruk,” kata Frelick. “Para pengungsi etnis Rohingya yang telah kehilangan banyak hal dan amat menderita perlu diperlakukan dengan martabat dan rasa hormat guna keselamatan dan kesejahteraan mereka dan diizinkan untuk membuat pilihan, berdasarkan informasi yang memadai dan secara sukarela, tentang kondisi hidup mereka sampai solusi jangka panjang bisa ditemukan.”
