(New York) – Tiga puluh enam tahun setelah pembunuhan terhadap para pengunjuk rasa damai pro-demokrasi yang tak terhitung jumlahnya di Beijing, pemerintah Tiongkok masih berupaya untuk menghapus ingatan akan Pembantaian Tiananmen pada bulan Juni 1989, kata Human Rights Watch hari ini. Pihak berwenang seharusnya menghentikan penyensoran terhadap tindakan keras tersebut, mengizinkan digelarnya peringatan, memberikan kompensasi kepada keluarga korban, dan meminta pertanggungjawaban dari para pejabat yang terlibat dalam tindakan kekerasan tersebut.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, menjelang peringatan 4 Juni, pihak berwenang di seluruh Tiongkok melakukan tindakan keras guna menghalang-halangi peringatan pembantaian itu, terutama yang dilakukan oleh sebuah kelompok beranggotakan Tiananmen Mothers atau Ibu-Ibu Tiananmen, sekelompok kerabat korban pembantaian Tiananmen. Salah satu anggota terkemukanya, Zhang Xianling (张先玲), 87 tahun, mengatakan kepada Radio Free Asia bahwa meski dia hampir tidak bisa “berjalan 200 meter tanpa kursi roda,” pihak berwenang terus secara ketat mengawasi dirinya dan orang-orang lain serta membatasi pergerakannya.
“Pemerintah Tiongkok tidak pernah mengakui Pembantaian Tiananmen, apa lagi memberikan ganti rugi kepada para korban dan keluarga mereka,” kata Yalkun Uluyol, peneliti Tiongkok di Human Rights Watch. “Amnesia yang dipaksakan oleh Beijing telah mengukuhkan penguasa otoriter di Tiongkok, tetapi tidak memadamkan tuntutan akan kebenaran, demokrasi, dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia.”
Tindakan keras guna mencegah digelarnya peringatan Pembantaian Tiananmen merupakan pengingat nyata tentang penindasan Tiongkok yang terus berlanjut terhadap perbedaan pendapat dan pelanggaran yang terus dilakukan terhadap hak atas kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai.
Pembantaian Tiananmen dipicu oleh pertemuan damai para mahasiswa, buruh, dan sejumlah kelompok lainnya di Lapangan Tiananmen Beijing dan kota-kota Tiongkok lainnya pada bulan April 1989, yang menyerukan kebebasan berekspresi, reformasi demokrasi, dan diakhirinya korupsi. Pemerintah menanggapi demonstrasi yang semakin menjadi-jadi pada akhir Mei 1989 dengan mengumumkan darurat militer. Pada tanggal 3-4 Juni, Tentara Pembebasan Rakyat menembaki dan menewaskan banyak pengunjuk rasa maupun warga biasa di Beijing.
Larangan pemerintah terhadap peringatan telah meluas dari Tiongkok daratan ke Hong Kong sejak pertengahan tahun 2020, ketika pemerintah memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional yang kejam di kota tersebut. Pihak berwenang untuk kali pertama melarang peringatan tahunan Pembantaian Tiananmen dengan alasan Covid-19 pada tahun 2020 dan 2021, dan pada tahun 2021 juga memaksa penyelenggara acara peringatan tersebut, Aliansi Hong Kong, dan Museum 4 Juni mereka untuk ditutup.
Pihak berwenang menuduh Aliansi Hong Kong dan tiga mantan pemimpinnya – Lee Cheuk-yan, Albert Ho, dan Chow Hang-tung – “menghasut subversi” berdasarkan Undang-Undang Keamanan Nasional, dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup. Ketiganya telah menjalani penahanan praperadilan selama lebih dari tiga tahun; persidangan mereka dijadwalkan pada November 2025 mendatang. Chow dan empat mantan anggota Aliansi Hong Kong lainnya juga dinyatakan bersalah karena tidak mematuhi permintaan informasi yang diajukan polisi keamanan nasional; hukuman tiga hingga empat setengah bulan terhadap mereka dibatalkan pada Maret 2025.
Sebagian kalangan di Hong Kong tetap bersikeras memperingati Pembantaian Tiananmen di dekat Victoria Park, tempat peringatan tahunan diadakan. Polisi telah menangkap puluhan orang. Pada tanggal 4 Juni 2024, polisi memperingatkan seorang pria yang senter ponselnya menyala saat duduk sendirian di bangku taman, bahwa ini dapat dianggap sebagai “hasutan” berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Keamanan Nasional. Polisi menangkap empat orang dengan alasan yang tidak jelas pada hari itu; satu orang dijatuhi hukuman sepuluh minggu penjara pada bulan Desember karena “menyerang aparat polisi.”
Sensor dan swasensor tentang Pembantaian Tiananmen telah menjadi hal yang lumrah di Hong Kong. Pada November 2024, otoritas Hong Kong mengubah label pada sebuah tiang lampu, FA8964, karena secara tidak sengaja memuat penyebutan tanggal tindakan keras tersebut. Pada bulan Desember 2024, maskapai penerbangan Hong Kong Cathay Pacific meminta maaf karena menampilkan konten berisi sebuah adegan Pembantaian Tiananmen dalam sistem hiburan dalam pesawatnya.
Meski pemerintah Tiongkok membungkam orang-orang di Tiongkok daratan maupun di Hong Kong, banyak warga yang melanjutkan warisan para pengunjuk rasa pro-demokrasi tahun 1989. Yang paling menonjol, pada tahun 2022, seorang pengunjuk rasa bernama Peng Lifa (彭立发) membentangkan spanduk protes di jembatan Beijing yang ramai, menginspirasi orang-orang lain dan memicu protes Buku Putih beberapa bulan kemudian. Peng sering dibanding-bandingkan dengan simbol pembangkangan, “Tank Man” atau “Manusia Tank” dari Pembantaian Tiananmen, yang menjadi terkenal karena terekam dalam film saat sedang menghalangi barisan tank pada pagi hari setelah tindakan kekerasan tersebut.
Di luar Tiongkok maupun Hong Kong, sejumlah kelompok diaspora dan akun media sosial anonim di seluruh dunia dalam beberapa tahun terakhir mengadakan diskusi publik, pameran, pertemuan, dan menerbitkan beragam esai untuk memperingati tindakan keras tersebut. Tahun ini, rencananya ada 77 acara di 40 kota di 10 negara.
Setelah Pembantaian Tiananmen, pemerintah Tiongkok melakukan tindakan keras di seluruh negeri serta menangkap ribuan orang atas tuduhan “kontra-revolusi” dan sejumlah tuduhan kriminal lain, termasuk pembakaran dan mengganggu ketertiban sosial. Pemerintah tidak pernah mengaku bertanggung jawab atas pembantaian tersebut atau menuntut para pejabat untuk bertanggung jawab resmi secara hukum atas pembunuhan tersebut. Pemerintah tidak menyelidiki peristiwa tersebut atau merilis data tentang mereka yang terbunuh, terluka, dihilangkan secara paksa, atau dipenjara. Tiananmen Mothers mendokumentasikan rincian 202 orang yang terbunuh selama penindasan terhadap gerakan tersebut di Beijing dan kota-kota lainnya.
Pemerintah terus mengabaikan seruan internasional dan dalam negeri untuk menegakkan keadilan atas Pembantaian Tiananmen. Sanksi yang dijatuhkan pemerintah Amerika Serikat merespons pembantaian tersebut selama bertahun-tahun telah dilemahkan atau dihindari. Kurangnya sanksi internasional yang berarti setelah pembantaian dan tindakan keras berikutnya turut menjelaskan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Beijing dalam beberapa dekade berikutnya, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang menyasar orang-orang Uighur maupun Muslim Turki lain di Xinjiang dan penghapusan kebebasan dasar di Hong Kong, kata Human Rights Watch.
Pada peringatan 36 tahun Pembantaian Tiananmen, semestinya pemerintah Tiongkok mengambil langkah-langkah berikut:
- Menghargai hak atas kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul secara damai, serta menghentikan pelecehan dan penahanan sewenang-wenang terhadap mereka yang menentang pernyataan resmi tentang Pembantaian Tiananmen;
- Menemui dan meminta maaf kepada anggota Tiananmen Mothers, mempublikasikan nama-nama semua orang yang meninggal atau dipenjara secara tidak sah, dan memberikan kompensasi yang layak kepada keluarga korban;
- Mengizinkan penyelidikan publik yang independen atas Pembantaian Tiananmen dan berbagai dampaknya, dan segera mempublikasikan temuan dan kesimpulannya;
- Mengizinkan tanpa syarat kepulangan warga negara Tiongkok yang diasingkan karena keterkaitan mereka dengan peristiwa tahun 1989 tersebut; dan
- Menyelidiki semua pejabat pemerintah maupun militer yang merencanakan atau memerintahkan penggunaan kekuatan mematikan yang melanggar hukum terhadap para demonstran dan mengadili mereka sebagaimana mestinya.
Pemerintah negara-negara lain semestinya memperbarui segenap upaya mereka untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah Tiongkok atas berbagai pelanggaran berat yang telah dilakukannya pada masa lalu. Semestinya mereka juga secara terbuka menandai peringatan 36 tahun Pembantaian Tiananmen, termasuk di kedutaan besar dan konsulat serta akun daring mereka di Tiongkok, bergabung dalam kegiatan diaspora di seluruh dunia, dan pada tanggal 4 Juni menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah Tiongkok.
“Meskipun pemerintah Tiongkok berupaya untuk menekan ingatan tentang Pembantaian Tiananmen, insiden tersebut terus bergema di seluruh dunia,” kata Uluyol. “Pemerintah negara-negara lain seharusnya mendukung dan menggaungkan aksi peringatan itu dengan memperingati Pembantaian Tiananmen dan mendesak Beijing agar pada akhirnya mau bertanggung jawab.”
