(Bangkok) – Pemerintah Tiongkok melanjutkan penindasan sistematis terhadap hak asasi manusia di seluruh negeri pada tahun 2024, kata Human Rights Watch hari ini dalam World Report 2025. Penindasan amat parah terjadi di wilayah Tibet dan terhadap orang Uighur di Xinjiang, dan pihak berwenang semakin jauh merampas kebebasan dasar warga Hong Kong.
Untuk World Report setebal 546 halaman, edisi ke-35, Human Rights Watch mengulas berbagai praktik hak asasi manusia di lebih dari 100 negara. Di sebagian besar belahan dunia, Direktur Eksekutif Tirana Hassan menulis dalam esai pengantarnya, pemerintah di beberapa negara menindak dan secara sewenang-wenang menangkap serta memenjarakan lawan-lawan politik, aktivis, juga jurnalis. Sejumlah kelompok bersenjata dan pasukan pemerintah secara tidak sah membunuh warga sipil, mengusir banyak orang dari rumah mereka, dan menghalangi akses ke bantuan kemanusiaan. Di lebih dari 70 pemilu nasional sepanjang tahun 2024, para pemimpin otoriter memperoleh dukungan dengan retorika dan berbagai kebijakan mereka yang diskriminatif.
“Mulai dari kebebasan berekspresi hingga kebebasan beragama, pemerintah Tiongkok terus mencekik negara tersebut sepanjang tahun 2024,” kata Maya Wang, direktur muda urusan Tiongkok di Human Rights Watch. “Pemerintah Tiongkok semakin memperketat undang-undang yang semena-mena dan memenjarakan para kritikus dan pembela hak asasi manusia, sekaligus mempersulit pelaporan pelanggaran pemerintah di seluruh negeri.”
- Pemerintah Tiongkok merevisi Undang-Undang Rahasia Negara dan menerbitkan peraturan pelaksanaannya, memperluas cakupan undang-undang yang sudah terlalu luas. Topik-topik yang sebelumnya bisa ditoleransi, seperti kritik terhadap ekonomi, sekarang dikategorikan terlarang.
- Pemerintah Tiongkok terus memenjarakan para pembela hak asasi manusia, termasuk pengacara hak asasi manusia Yu Wensheng dan istrinya, aktivis hak asasi manusia Xu Yan, di mana keduanya ditahan saat hendak bertemu dengan perwakilan Uni Eropa yang sedang berkunjung ke Tiongkok. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara kepada jurnalis feminis Huang Xueqin dan aktivis hak-hak buruh Wang Jianbing.
- Pada bulan Maret, pemerintah Hong Kong memperkenalkan undang-undang keamanan nasional baru, Safeguarding National Security Ordinance, yang mempidanakan kegiatan damai, memperluas kewenangan polisi, dan melemahkan hak atas proses hukum. Pada bulan November, pengadilan Hong Kong menjatuhkan hukuman berat dan tidak berdasar terhadap 45 pendukung demokrasi.
- Ratusan ribu warga Uighur masih ditahan dan dipenjara secara sewenang-wenang, di mana kekerasan terhadap mereka merupakan salah satu kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan pemerintah Tiongkok di Xinjiang. Pada bulan Agustus, Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia melaporkan bahwa "banyak undang-undang dan kebijakan bermasalah" yang didokumentasikan dalam laporan PBB tahun 2022 tentang Xinjiang, masih berlaku.
- Media Tibet di pengasingan memperoleh rekaman yang memperlihatkan ratusan biksu dan penduduk desa di daerah Derge, Sichuan, memprotes pembangunan bendungan pembangkit listrik tenaga air yang akan menenggelamkan biara-biara bersejarah dan banyak desa Tibet. Ratusan pengunjuk rasa dilaporkan ditahan; meski sebagian besar telah dibebaskan, sejumlah orang yang tidak diketahui jumlah pastinya termasuk biksu dan pemimpin desa masih belum diketahui keberadaannya karena dihilangkan secara paksa.
Pemerintah Tiongkok seharusnya segera membebaskan warga Uighur dan orang-orang lain yang dipenjara secara sewenang-wenang, mencabut dua undang-undang keamanan nasional Hong Kong, mengizinkan pengamat independen untuk masuk ke Tibet dan Xinjiang, serta membebaskan beberapa pembela hak asasi manusia yang ditahan di seluruh Tiongkok, kata Human Rights Watch.
