Dawood berusia 19 tahun dan tinggal di pemukiman pengungsi Rohingya yang padat di Bangladesh. Ia mengaku hidupnya hancur.
Pada bulan Februari 2024, militer Myanmar merekrut Dawood beserta sejumlah pria dan anak laki-laki Rohingya lainnya untuk melawan Tentara Arakan, sebuah kelompok bersenjata etnis, di Negara Bagian Rakhine. Mereka hanya menerima sedikit atau bahkan tidak sama sekali pelatihan, dan puluhan orang lantas tewas dan terluka. Dawood harus dirawat di rumah sakit selama sebulan sebelum dikerahkan ke garis depan. Pada bulan Mei, ketika unitnya dikepung, ia membelot, kembali ke desa asalnya di kota kecil Buthidaung.
Berada di kampung halaman tidak membuatnya aman dari pertempuran. Baik militer maupun Tentara Arakan tidak terlalu peduli untuk melindungi warga sipil Rohingya, dan tak lama kemudian, Dawood dan penduduk desa lainnya kembali mengungsi, kali ini untuk menghindari pengeboman dan penembakan. Pengamat lokal memperkirakan ratusan orang tewas atau hilang. Tentara Arakan mengepung para korban selamat dan menahan sekitar 80 pria, termasuk Dawood, yang mereka tuduh sebagai mantan tentara Myanmar. Dia berhasil melarikan diri dan bersembunyi di hutan sebelum melakukan perjalanan panjang dan berbahaya ke Bangladesh.
Bangladesh telah menjadi rumah bagi sejuta pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kekejaman militer Myanmar, ketika Dawood dan puluhan ribu pengungsi lainnya mulai berdatangan. Pemerintah Bangladesh mengaku tidak bisa membantu para pendatang baru ini. “Kami bekerja sangat keras untuk memastikan bahwa kami dapat memulangkan orang-orang tersebut,” kata Muhammad Yunus, kepala pemerintahan sementara belum lama ini, seraya menambahkan bahwa pemotongan dana pemerintah Amerika Serikat telah menguras bantuan kemanusiaan.
Sejumlah pakar hak asasi manusia PBB telah menegaskan bahwa orang-orang Rohingya tidak bisa kembali dengan aman ke Myanmar. Pertempuran yang sedang berlangsung bukanlah satu-satunya ancaman bagi mereka, karena komunitas tersebut masih berisiko mengalami penganiayaan etnis oleh militer Myanmar, yang bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan tindakan genosida terhadap orang Rohingya, serta Tentara Arakan yang kejam, yang sekarang menguasai sebagian besar Negara Bagian Rakhine.
Pada bulan September, PBB akan bersidang untuk membahas masa depan Muslim Rohingya dan kelompok minoritas lainnya di Myanmar. Namun akhir bulan ini, pemerintahan negara-negara di Dewan Hak Asasi Manusia PBB akan mempertimbangkan resolusi tahunannya yang menyoroti situasi mengerikan yang dihadapi orang-orang Rohingya.
Resolusi ini merupakan kesempatan penting bagi pemerintahan negara-negara itu untuk mendesak negara tuan rumah agar mengakhiri segala bentuk pengusiran dan pemulangan paksa. Mereka seharusnya menyerukan kepada junta Myanmar untuk menghentikan pelanggarannya dan mengizinkan bantuan kemanusiaan. Pemerintahan negara-negara itu semestinya memperkuat dan memperluas sanksi yang ada, khususnya terkait transfer senjata, bahan bakar jet, serta pendapatan dari minyak dan gas. Yang terpenting, semestinya pemerintahan negara-negara tersebut berupaya memberikan keadilan dan ganti rugi atas pelanggaran yang dialami Dawood, dan para pengungsi lain seperti dia.
