Pada pekan pertama Mei 2018, diplomat senior dari 15 negara anggota Dewan Keamanan mengunjungi kamp-kamp pengungsi di Bangladesh untuk menyaksikan langsung situasi lebih dari 700.000 pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari penindasan aparat militer Burma sejak Agustus 2017, menambah sekitar 200.000 pengungsi yang sebelumnya telah melarikan diri dari tindak kekerasan sebelumnya. Para diplomat saat itu berjanji akan mengambil tindakan kepulangna mereka ke New York. Duta Besar Inggris Karen Pierce mengatakan bahwa semua anggota dewan menganggap isu Rohingya ini sebagai “salah satu kasus hak asasi manusia paling signifikan yang kami hadapi dalam kurun waktu satu dekade terakhir, dan tindakan harus dilakukan.”
“Setelah Dewan Keamanan mendengar langsung dari para pengungsi Rohingya mengenai kekejaman tentara Burma, jelas bahwa kini pihak-pihak yang bertanggung jawab perlu diadili,” ujar Param-Preet Sing, associate director di HRW untuk keadilan internasional. “Tindakan Burma yang berkali-kali menolak bertanggung jawab atas kejahatan bersama dengan budaya impunitas berkepanjangan menandakan bahwa ICC menjadi satu-satunya harapan nyata bagi para korban untuk memperoleh keadilan.”
Dalam kunjungan empat hari ke Burma dan Bangladesh, para anggota dewan bertemu dengan lembaga kemanusiaan, organisasi masyarakat sipil, anggota parlemen, serta pejabat militer dan pemerintah, termasuk Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, pemimpin sipil de-facto Burma Aung San Suu Kyi, dan komandan militer tertinggi Burma, Jend. Sr. Min Aung Hlaing.
Meski mengakui adanya kemungkinan untuk merujuk ke ICC, Duta Besar Inggris Pierce menyampaikan kepada para wartawan bahwa Aung San Suu Kyi berupaya meyakinkan anggota dewan bahwa apabila ia menerima bukti yang memadai atas tindak kekerasan, maka pihak berwenang akan menjalankan “investigasi yang layak.”Tetapi, sejak dulu pemerintah Burma telah cukup banyak diberi bukti oleh Human Rights Watch dan pihak pemantau internasional lainnya, namun hingga kini Burma belum mengambil tindakan nyata untuk menginvestigasi secara imparsial seluruh aksi penindasan yang dilakukan terhadap warga Rohingya. Selama lebih dari setahun, pemerintah menolak memberikan akses kepada Tim Misi Pencari Fakta PBB yang dibentuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia (HRC) untuk “menetapkan fakta-fakta dan keadaan sebenarnya” dari dugaan pelanggaran yang dilakukan aparat keamanan. Pemerintah juga melarang Yanghee Lee, ahli hak asasi manusia Burma yang ditunjuk oleh PBB , untuk masuk ke negara itu setelah ia membuat laporan tentang pelanggaran militer.
Menepis Kesaksian Terperinci tentang Aksi Kekejaman
Pemerintah dan militer membantah berbagai laporan dari PBB, organisasi hak asasi manusia dan media, tentang adanya pembunuhan, pemerkosaan, dan pembakaran di desa-desa Rohingya di Negara Bagian Rakhine. Pada November, “tim investigasi” militer mengatakan bahwa setidaknya 376 “teroris” tewas dalam pertempuran tetapi tidak menemukan adanya “korban jiwa dari orang sipil yang tak bersalah.”
Meski belum ada investigasi oleh pihak sipil setelah kekerasan pada Agustus 2017, Komisi Investigasi Nasional di Negara Bagian Rakhine, yang dibentuk untuk menyelidiki kekerasan terhadap warga Rohingya pada Oktober dan November 2016 dan dipimpin oleh Wakil Presiden Myint Swe, membuat kesimpulan yang bertolak belakang dengan bukti yang ada dan mengatakan bahwa “tiada kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan telah terjadi, dan tak ada bukti adanya pembersihan etnis sebagaimana tuduhan PBB.”
Pihak berwenang Burma telah menjatuhkan hukuman bagi tentara dalam sebuah kasus kekerasan di Negara Bagian Rohingya setelah 25 Agustus. Pada April, tujuh tentara dipidana 10 tahun penjara atas peran mereka dalam pembantaian massal 10 warga Rohingya di desa Inn Din. Dua jurnalis Reuters yang menyelidiki pembantaian massal tersebut kini ditahan dan terancam pidana hingga 14 tahun penjara sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Rahasia Negara.
Dengan menolak mentah-mentah kesaksian para saksi tentang tindak kekejaman, pemerintah Burma menunjukkan keengganannya untuk mengusut kejahatan-kejahatan mengerikan di Rohingya,” ujar Singh. “Para anggota Dewan Keamanan seyogianya tak mengulang janji-janji kosong yang telah diutarakan oleh para pejabat pemerintah untuk menginvestigasi tindak kejahatan tersebut. Ini kondisi yang lazim dijadikan dasar untuk membuat rujukan ke ICC, yang memang dibentuk untuk bertindak manakala pemerintah menolak melakukannya.”
Dalam Statuta Roma ICC, mahkamah itu hanya dapat bertindak ketika negara “enggan atau tak mampu” menyelidiki atau menuntut kejahatan-kejahatan berat yang melanggar hukum internasional. Karena Burma bukan salah satu anggota ICC, dan belum menerima yurisdiksi mahkamah ini, Dewan Keamanan harus merujuk situasi Rohingya kepada ICC. Pada April, jaksa dari ICC Fatou Bensouda meminta ICC untuk membuat keputusan apakah ICC “dapat menjalankan yurisdiksi atas dugaan deportasi warga Rohingya dari Burma ke Bangladesh,” yang merupakah salah satu negara anggota ICC.
Dewan Keamanan seharusnya segera merujuk situasi Rohingya di Burma ke ICC dan hendaknya tidak menunggu putusan mahkamah atas kejahatan deportasi yang dilakukan Burma. Ini belum termasuk bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan lainnya, seperti pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan, dan persekusi. Dewan Keamanan seharusnya mengikuti seruan sekretaris jenderal pada September 2017 bahwa “komunitas internasional memiliki tanggung jawab untuk melakukan upaya-upaya bersama untuk mencegah eskalasi krisis yang lebih lanjut.” Utamanya karena penolakan dari Tiongkok dan Rusia, Dewan Keamanan akhirnya hanya mengeluarkan Pernyataan Resmi Pimpinan terkait isu ini pada November. Dewan ini terakhir kali bertemu untuk membahas krisis selama Februari.
Kekhawatiran global tentang minimnya aksi Dewan Keamananan terhadap Burma kian meningkat. Pada Februari, duta besar Swedia untuk PBB mengatakan, Jika pemerintah Burma tidak menggubris isu akuntabilitas, maka bantuan dari komunitas internasional perlu diupayakan, termasuk dengan mempertimbangkan untuk merujuk ke ICC.” Pada Mei, setelah mengunjungi sebuah kamp pengungsi Rohingya, asisten Sekretaris Jenderal Organisasi Kerjasama Islam (OKI) mengatakan bahwa “para negara anggota punya cukup ruang untuk memainkan peranan, namun mereka gagal melakukannya.” Duta besar Liechtenstein untuk PBB secara terbuka menyampaikan harapannya bahwa para anggota Dewan Keamanan akan kembali dari kunjungan mereka ke Burma dengan rasa tanggung jawab yang baru guna mengambil tindakan, termasuk membuat rujukan ke ICC.
Seorang mantan Menteri Luar Negeri Malaysia yang pernah menjadi bagian dari utusan khusus OKI ke Burma hingga 2017 mengungkapkan kekecewaannya terhadap pembicaraan yang berjalan antara Dewan Keamanan dengan Burma: “Mereka mengatakan akan membantu Burma untuk melakukan investigasi. Sedangkan Burma adalah pelaku kejahatan itu sendiri. Jadi, bagaimana bisa Burma yang melakukan investigasi? Ini harus dilakukan oleh lembaga yang independen.”
“Inggris dan negara-negara lain seharusnya berhenti berkeluh kesah dan segera menyusun resolusi untuk mengajukan Burma ke ICC,” ujar Singh. “Para negara anggota Dewan Keamanan seharusnya berhenti tunduk kepada Tiongkok dan Rusia, dan menjadikan para korban kejahatan sebagai prioritas utama.”
