Skip to main content

Editor Majalah Thailand Dibebaskan Setelah 7 Tahun

Kasus Ini Menyorot Penggunaan Pasal ‘Penghinaan terhadap Kerajaan’ Secara Sewenang-wenang

Editor majalah dan aktivis pro-demokrasi Thailand Somyot Pruksakasemsuk hari ini dibebaskan dari penjara di Bangkok setelah menjalani hukuman tujuh tahun atas dakwaan lese majeste - “penghinaan terhadap kerajaan” - dan pencemaran nama baik.

Somyot Pruksakasemsuk © 2018 Somyot Pruksakasemsuk

Masa tahanan Somyot yang lama ini menjadi contoh bagaimana penguasa Thailand menyalahgunakan hukum lese majeste yang kejam tersebut untuk menghukum orang-orang yang dianggap kritis terhadap pemerintah.

Somyot, kini berusia 56 tahun, ditangkap pada 30 April 2011 sehubungan dengan dua artikel satir yang dimuat di majalah Voice of Taksin tempat ia bekerja, yang oleh pihak berwenang Thailand dianggap mencemarkan nama baik almarhum Raja Bhumibol Adulyadej, meski Undang-Undang Penerbitan sebenarnya melindungi editor dari pertanggungjawaban atas konten yang dibuat orang lain.

Pasal 112 Undang-Undang Hukum Pidana Thailand berbunyi, “Barangsiapa yang merusak nama baik, menghina, atau mengancam Raja, Ratu, Putra Mahkota, atau Bangsawan, dipidana dengan pidana  penjara tiga hingga lima belas tahun.”

Pihak berwenang Thailand mengabaikan kekhawatiran yang pada 2012 telah disuarakan oleh Kelompok Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Penahanan Sewenang-wenang bahwa penahanan Somyot dilakukan secara sewenang-wenang dan ia seharusnya segera dibebaskan. Pada Oktober 2012, Mahkamah Konstitusi Thailand mengeluarkan putusan yang menolak petisi Somyot. Petisi ini menyampaikan pandangan bahwa pembatasan kebebasan berekspresi serta hukuman pidana atas lese majeste bertentangan dengan konstitusi. Akan tetapi, Mahkamah tetap berkeyakinan bahwa tindakan lese majeste mengancam keamanan nasional.

Sejak kudeta militer Mei 2014, junta militer Thailand kian mengekang kebebasan berekspresi dengan alasan untuk melindungi monarki. Dewan Nasional untuk Kemanan dan Ketertiban, pimpinan Perdana Menteri Jend. Prayuth Chan-ocha, telah menjadikan penuntutan kasus-kasus lese majeste sebagai prioritas utama lembaga yang berkuasa ini. Sejak mengambil alih kekuasaan, junta militer telah menahan setidaknya 105 orang atas tuduhan lese majeste, sebagian besar di antaranya karena memuat atau menyebarluaskan konten-konten daring yang dianggap kritis terhadap kerajaan. Beberapa di antara mereka yang dituntut karena memuat komentar kritis di Facebook telah dihukum pidana penjara berpuluh-puluh tahun.

Pihak berwenang dan pengadilan Thailand menerapkan hukum lese majeste ini dengan penafsiran yang kian luas — lagi absurd. Seorang pekerja pabrik ditangkap pada Desember 2015 karena dituduh memuat komentar-komentar daring yang satir tentang anjing peliharaan kerajaan, dan seorang sejarawan terkemuka dituduh melakukan tindakan lese majeste dalam kuliahnya tentang perang abad ke-16.

Pemerintah Thailand akan terus menghadapi kecaman global sampai ada inisiatif serius untuk mengamendemen undang-undang lese majeste ini serta mereformasi penegakannya agar rakyat Thailand dapat benar-benar menikmati kebebasan berekspresi. 

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

Region / Country