(London) – Perusahaan pakaian dan sepatu lain seharusnya bergabung dengan 17 merek pakaian terkemuka yang telah menyepakati ikrar transparansi baru, demikian ditulis sebuah koalisi pembela hak asasi manusia (HAM) dan serikat pekerja dalam sebuah laporan gabungan hari ini. Ikrar transparansi tersebut mewajibkan perusahaan mempublikasikan informasi yang memungkinkan para pengacara, buruh, dan konsumen mengetahui di mana produk mereka dibuat.

Laporan setebal 40 halaman berjudul “Follow the Thread: The Need for Supply Chain Transparency in the Garment and Footwear Industry” (“Telusuri Benang Merahnya: Pentingnya Transparansi Rantai Pasokan dalam Industri Garmen dan Alas Kaki”), diterbitkan menjelang peringatan keempat bencana runtuhnya bangunan Rana Plaza di Bangladesh. Laporan tersebut menyerukan pada perusahaan-perusahaan agar mengadopsi Apparel and Footwear Supply Chain Transparency Pledge (Ikrar Transparansi Rantai Pasokan Pakaian dan Alas Kaki). Sejumlah perusahaan yang bergabung dalam kesepakatan tersebut setuju untuk mempublikasikan pabrik-pabrik yang menghasilkan produk mereka, memetakan akar pemasalahan untuk menghapus praktik ketenagakerjaan yang melanggar HAM, dan membantu pencegahan terjadinya bencana-bencana seperti runtuhnya Rana Plaza.

Koalisi ini telah menghubungi 72 perusahaan dan meminta mereka untuk mengadopsi serta melaksanakan ikrar transparansi tersebut. Laporan ini berisi rincian tanggapan mereka dan tinjauan praktik transparansi rantai pasokan mereka saat ini yang melanggar ikrar tersebut.

“Transparansi rantai pasokan tingkat dasar dalam industri garmen seharusnya menjadi norma di abad ke-21,” kata Aruna Kashyap, penasihat senior untuk Divisi Hak Perempuan di Human Rights Watch. “Keterbukaan soal rantai pasokan sebuah perusahaan akan bermanfaat bagi buruh, lebih baik bagi HAM, dan menunjukkan bahwa perusahaan peduli untuk mencegah penyelewengan dalam rantai pasokan mereka.”

Gedung Rana Plaza runtuh pada 24 April 2013, menewaskan lebih dari 1,100 buruh garmen dan melukai lebih dari 2,000 orang. Sebelumnya, dua pabrik besar terbakar — Pabrik Ali Enterprises di Pakistan dan Pabrik Tazreen Fashions di Bangladesh — yang menewaskan lebih dari 350 buruh dan melukai banyak buruh lainnya. Para advokat hak-hak tenaga kerja tidak dapat menentukan perusahaan mana yang produknya dibuat oleh kedua pabrik tersebut. Mereka perlu mencari label merek dari lokasi pabrik dan mewawancarai para buruh penyintas untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab dalam peristiwa itu.

Pada akhir 2016, setidaknya 29 perusahaan pakaian di dunia mengumumkan informasi terkait sejumlah pabrik yang menghasilkan produk mereka. Untuk melanjutkan momentum ini, pada 2016, sebuah koalisi beranggotakan sembilan organisasi ketenagakerjaan dan HAM, serta serikat global mendorong dicanangkannya Transparency Pledge (Ikrar Transparansi). Ikrar tersebut bertujuan menciptakan kesetaraan dalam industri ini dan standar minimum dalam mempublikasikan informasi terkait rantai pemasok.

Koalisi tersebut beranggotakan Clean Clothes Campaign, Human Rights Watch, IndustriALL Global Union, International Corporate Accountability Roundtable, International Labor Rights Forum, International Trade Union Confederation, Maquila Solidarity Network, UNI Global Union, dan Worker Rights Consortium.

Para anggota koalisi menulis surat kepada 72 perusahaan — termasuk 23 perusahaan terkemuka yang sebelumnya telah mempublikasikan  informasi terkait rantai pemasok — dan mendesak mereka untuk mengadopsi serta melaksanakan standar-standar yang ada dalam Ikrar Transparansi. Saat itu banyak perusahaan pakaian, beberapa bersumber dari negara-negara dengan masalah hak buruh, tidak mempublikasikan informasi apapun terkait pabrik pemasok.

Transparency Pledge mengacu pada praktik-praktik baik para perusahaan pakaian global yang.

telah ada,  demi transparansi rantai pasokan. Ikrar ini meminta perusahaan untuk mempublikasikan informasi penting terkait rantai pemasok, dan subkontraktor resmi mereka. Segenap usaha untuk mempublikasikan informasi penting terkait pabrik pemasok akan membantu dalam mendesakkan pemenuhan hak asasi para buruh, memajukan praktik-praktik berbisnis yang etis dan uji tuntas hak asasi manusia dalam rantai pasokan pakaian, dan membangun kepercayaan para pemangku kepentingan, selaras dengan Prinsip-Prinsip Panduan PBB terkait Bisnis dan HAM (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, UNGP).

Banyak investor berpengaruh telah mulai mendesak perusahaan-perusahaan garmen untuk mengumumkan informasi terkait para pemasoknya. Baru-baru ini, Corporate Human Rights Benchmark,  disokong oleh 85 investor dengan total aset senilai US$ 5,3 triliun, melaporkan transparansi rantai pasokan perusahaan-perusahaan garmen, mendesak mereka untuk mengumumkan setidaknya nama-nama pabrik yang memproduksi untuk mereka.

“Setelah runtuhnya Rana Plaza dan bencana lainnya, kelompok-kelompok HAM, serikat pekerja, dan beberapa perusahaan serta investor menyadari pentingnya transparansi untuk mencegah pelanggaran dan sebagai upaya akuntabilitas,” ujar Ben Vanpeperstraete, Kordinator Lobi dan Advokasi dari Kantor Internasional Clean Clothes Campaign. “Perusahaan perlu mempraktikkan transparansi untuk menunjukkan mereka menghormati HAM dan kondisi bekerja yang layak.”

Transparansi adalah sarana yang kuat untuk mempromosikan akuntabilitas bagi hak-hak buruh garmen dalam rantai pasokan global, kata koalisi itu. Transparansi memungkinkan para buruh dan pembela HAM untuk menyadarkan perusahaan perihal pelanggaran di pabrik-pabrik yang memasok produk mereka. Informasi terkait pabrik-pabrik pemasok sebuah merek memfasilitasi akses lebih cepat pada mekanisme penangangan keluhan atas pelanggaran HAM.

Dari 72 perusahaan yang koalisi hubungi, 17 di antaranya setuju untuk melaksanakan standar ikrar transparansi secara penuh pada Desember 2017.

Banyak perusahaan lain gagal memenuhi standar ikrar transparansi: lima perusahaan mengingkari ikrarnya, 18 perusahaan sedang bergerak ke arah yang tepat dengan mengungkapkan setidaknya nama dan alamat pabrik potong-buat-pangkas (cut-make-trim), dan tujuh perusahaan mengambil sejumlah langkah kecil menuju pengungkapan informasi pabrik pemasok — contohnya, sebagian informasi pabrik pemasok, atau setidaknya nama dari pabrik pemasok mereka berdasarkan negara pembuatan, pada Desember 2017.

Sebanyak 25 perusahaan pakaian lainnya tidak mempublikasikan informasi terkait pabrik-pabrik penghasil produk mereka. Perusahaan-perusahaan ini tidak memberikan tanggapan atau tidak berkomitmen mengungkapkan informasi yang diminta.

Koalisi mendesak perusahaan-perusahaan yang belum bergabung dalam ikrar transparansi untuk melakukannya pada Desember dan membantu menggembleng industri pakaian menuju ambang batas dasar transparansi rantai pasokan.

“Berpegang pada tingkat minimum ikrar transparansi rantai pasokan merupakan sesuatu yang penting bagi upaya-upaya akuntabilitas,” ujar Judy Gearhart, Direktur Eksekutif International Labor Rights Forum. “Banyak yang bisa dilakukan perusahaan-perusahaan, namun setidaknya mereka harus mulai dengan langkah dasar ini.”

Beberapa perusahaan mengklaim bahwa pengungkapan ini akan membawa kerugian komersil. Namun hal tersebut jelas-jelas disanggah oleh perusahaan lain yang mempublikasikan informasi tersebut, kata kelompok itu. Esprit, salah satu perusahaan yang berkomitmen untuk melaksanakan transparansi, berkata, “Pengungkapan informasi ini membuat banyak perusahaan tidak nyaman, tapi sudah tiba saatnya untuk melakukan hal ini.”
 

Perusahaan-Perusahaan Garmen yang Secara Penuh dan Hampir Penuh Menyepakati Ikrar Transparansi

Perusahaan-perusahaan pakaian yang sebelumnya telah mempublikasikan informasi terkait rantai pasokan mereka dan berkomitmen untuk mengungkapkan informasi tambahan mengenai hal tersebut pada Desember 2017 sesuai dengan standar ikrar transparansi secara penuh adalah Adidas, C&A, Cotton On Group, Esprit, G-Star RAW, H&M Group, Hanesbrands, Levis, Lindex, Nike, dan Patagonia.

Perusahaan-perusahaan pakaian yang belum pernah mempublikasikan informasi terkait rantai pasokan mereka, namun telah berkomitmen untuk mempublikasikannya sesuai dengan standar ikrar transparansi adalah ASICS, ASOS, Clarks, New Look, Next, dan Pentland Brands. Perusahaan-perusahaan pakaian global ini akan membantu membuat terobosan dengan menggalakkan standar minimum industri untuk transparansi rantai pasokan.

John Lewis, Marks and Spencer, Tesco, Gap, dan Mountain Equipment Co-op mengikuti praktik-praktik transparansi, namun kurang memenuhi standar ikrar.

Pada Arah yang Tepat

Coles, Columbia Sportswear, Disney, Hudson’s Bay Company, Kmart dan Target Australia, dan Woolworths Australia telah mempublikasikan nama-nama dan alamat pabrik pemasok mereka, namun belum melaksanakan komitmen selanjutnya untuk memenuhi standar ikrar. Puma dan New Balance mempublikasikan nama dan alamat-alamat pabrik pemasok mereka dan telah berkomitmen untuk menyediakan informasi lebih rinci agar sesuai dengan standar ikrar.

ALDI North dan ALDI South, Arcadia Group, Benetton, Debenhams, LIDL, Tchibo, Under Armour, dan VF Corporation mengambil langkah yang tepat dan telah atau akan mulai mempublikasikan nama-nama dan alamat, setidaknya, pabrik cut-make-trim mereka pada 2017. Fast Retailing mempublikasikan nama-nama dan alamat “daftar pabrik inti” untuk merek UNIQLO pada 2017.

Langkah Kecil Menuju Pengungkapan Informasi Pabrik Pemasok

Target USA sebelumnya telah mempublikasikan nama-nama pabrik pemasok dan negara pembuat, namun belum berkomitmen untuk melakukan upaya lebih. Pada 2017, Mizuno, Abercrombie & Fitch, Loblaw, dan PVH Corporation telah mengambil langkah-langkah untuk mempublikasikan nama-nama pemasok, namun hanya dengan negara pembuat.

BESTSELLER dan Decathlon telah berjanji akan mempublikasikan informasi terkait pabrik pemasok pada 2017 tanpa merinci apa saja persisnya yang akan dipublikasikan.

Tiadanya Komitmen untuk Mempublikasikan Informasi Pabrik Pemasok

American Eagle Outfitters, Canadian Tire, Carrefour, Desigual, DICK’S Sporting Goods, Foot Locker, Hugo Boss, KiK, MANGO, Morrison’s, Primark, Sainsbury’s, The Children’s Place, dan Walmart tidak berkomitmen untuk mempublikasikan informasi terkait pabrik pemasok. Inditex menolak untuk mempublikasikan informasi pabrik pemasok, namun menjadikan data tersebut tersedia bagi IndustriALL dan afiliasi-afiliasinya sebagai bagian dari laporannya di bawah Global Framework Agreement.

Armani, Carter’s, Forever 21, Matalan, Ralph Lauren Corporation, Rip Curl, River Island, Shop Direct, Sports Direct, dan Urban Outfitters tidak menanggapi koalisi dan tidak mempublikasikan informasi apapun terkait rantai pasokan.

Merek-merek yang telah menandatangani perjanjian kerangka kerja dengan IndustriALL dan mempublikasikan sebagian informasi pabrik pemasok:

H&M Group dan Mizuno; Tchibo akan mulai mempublikasikannya pada 2017.

Merek-merek yang merupakan bagian dari Kesepakatan Bangladesh tentang Kebakaran dan Keselamatan Bangunan (Bangladesh Accord on Fire and Building Safety) dan mempublikasikan informasi pabrik pemasok:

Anggota kesepakatan yang telah mempublikasikan informasi pabrik pemasok adalah adidas, C&A, Cotton On Group, Esprit, G-Star RAW, H&M Group, Kmart Australia, Lindex, Marks and Spencer, Puma, Target Australia, dan Woolworths.

Anggota kesepakatan yang telah atau akan mulai mempublikasikan sebagian informasi pabrik pemasok pada 2017 adalah Abercrombie & Fitch, ALDI North dan ALDI South, BESTSELLER, Debenhams, Fast Retailing, John Lewis, New Look, Next, LIDL, Loblaw, PVH Corporation, Tchibo, dan Tesco.

Merek-merek yang merupakan bagian dari Kemitraan Jerman untuk Tekstil Berkelanjutan (the Textil Bündnis) dan mempublikasikan informasi pabrik pemasok mereka:
Adidas, C&A, Esprit, H&M, dan Puma; merek-merek lain termasuk ALDI North dan ALDI South, LIDL, dan Tchibo telah atau akan mulai mempublikasikan informasi pabrik pemasok pada 2017.