Sejak menjabat setahun lalu, pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah berupaya keras melemahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa, terutama upaya PBB dalam menegakkan hak asasi manusia universal. Sekarang Trump ingin membuat organisasi baru, "Dewan Perdamaian" (BoP) dengan dirinya sebagai ketua seumur hidup. Meskipun banyak negara diundang, negara-negara yang bersedia bergabung tampaknya merupakan kumpulan pemimpin dan pemerintah dengan catatan hak asasi manusia mulai dari yang dipertanyakan hingga yang parah.
AS memainkan peran sentral dalam mendirikan PBB pada 1945 untuk mencegah terulangnya kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida selama Perang Dunia II. Karena mewaspadai ancaman yang dirasakan terhadap otonominya, AS selalu memiliki hubungan cinta-benci dengan PBB. Tetapi pemerintahan Trump telah menekankan kebencian dan mengabaikan sisi positifnya, mengecam apa yang dianggapnya sebagai "anti-Amerika" dan "agenda yang bermusuhan."
Pemerintahan ini telah mengabaikan dan memangkas pendanaan puluhan program PBB yang menyelamatkan nyawa banyak orang. Mereka juga menahan sebagian besar iuran wajib yang harus dibayarkan oleh negara-negara anggota. Pemerintahan ini telah menarik diri dari Badan Organisasi Kesehatan Dunia di bawah PBB (WHO), badan-badan iklim PBB, dan sejumlah perjanjian iklim internasional, serta menghentikan pendanaan dana kependudukan PBB, yang mendukung dan melindungi perempuan dan anak perempuan di zona konflik bersenjata dan krisis.
Para juru runding AS telah mendorong agenda ideologis Trump dalam berbagai perundingan di PBB, serta menuntut penghapusan bahasa hak asasi manusia tertentu dari sejumlah resolusi dan pernyataan. Menurut para diplomat PBB, bahasa yang ditargetkan termasuk kata-kata seperti "gender," "keberagaman," dan "iklim" karena pemerintahan Trump menganggapnya sebagai "woke" atau benar secara politis. Meskipun pemerintahan negara tersebut telah meraih beberapa keberhasilan dengan kampanye ideologisnya di Dewan Keamanan PBB berkat hak veto yang disandangnya, mereka kurang berhasil di Majelis Umum, di mana AS hanyalah salah satu dari 193 anggota yang memiliki hak suara dan tidak memiliki hak veto.
Namun, tampaknya pemerintahan Trump bertekad untuk menciptakan kembali Dewan Keamanan dalam bentuk yang sesuai dengan gaya Trump. Piagam yang diusulkan oleh Dewan Perdamaian menggambarkannya sebagai “organisasi internasional yang berupaya mempromosikan stabilitas, memulihkan pemerintahan yang dapat diandalkan dan sah, serta menjamin perdamaian abadi di wilayah yang terdampak terancam oleh konflik.”
Piagam tersebut tidak menyebutkan hak asasi manusia, yang tentunya merupakan kabar gembira bagi pemerintah Rusia dan Tiongkok, yang telah bertahun-tahun berupaya untuk mengurangi penekanan pada hak asasi manusia di PBB.
Dewan buatan Trump ini tampaknya merupakan semacam kelompok global ala pay-to-play, dilihat dari biaya keanggotaan permanen sebesar 1 miliar dolar AS. Dengan beberapa pelanggar hak asasi manusia dan pemimpin yang terkenal karena kejahatan perang – dan hanya sedikit suara penentang – sulit membayangkan badan ini akan memprioritaskan mengakhiri penderitaan, kebencian, dan pertumpahan darah, seperti yang dinyatakan Trump pada acara peluncuran di sela-sela Forum Ekonomi Dunia (WEF). Di antara mereka yang diundang Trump untuk bergabung adalah dua orang yang menjadi target surat perintah penangkapan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan – Presiden Rusia Vladimir Putin dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Trump telah mengundang para pemimpin negara lain dengan catatan hak asasi manusia yang mengerikan untuk bergabung dengan dewan tersebut: Dari Tiongkok dan Belarus hingga Kazakhstan.
Piagam tersebut menegaskan bahwa Trump sebagai ketua dewan akan memiliki wewenang tertinggi “untuk mengeluarkan resolusi atau arahan lain” sesuai keputusannya.
Sejauh ini, satu-satunya anggota Uni Eropa yang setuju untuk bergabung adalah Hungaria dan Bulgaria. Perdana Menteri populis sayap kanan Hongaria, Viktor Orban, telah lama menjadi pendukung Trump. Presiden Prancis Emmanuel Macron termasuk di antara mereka yang menolak tawaran untuk bergabung – Trump menanggapi dengan ancaman untuk secara signifikan meningkatkan tarif impor anggur dan sampanye Prancis.
Trump juga menawarkan kursi tetap untuk Kanada di dewan tersebut. Namun, ia menarik tawaran itu setelah pidato Perdana Menteri Mark Carney di Davos. Tanpa menyebut nama Trump atau AS, Carney mengatakan PBB dan organisasi multilateral lainnya berada dalam ancaman, dan mengkritik keras penggunaan paksaan ekonomi oleh negara-negara besar terhadap negara-negara kecil. Carney mendesak negara-negara menengah untuk bersatu dan melawan intimidasi negara-negara besar.
Awalnya, Dewan Perdamaian ditujukan untuk mengawasi administrasi Gaza setelah lebih dari dua tahun serangan dan penghancuran oleh pasukan Israel yang menyebabkan setidaknya 70.000 warga Palestina tewas, dengan keterlibatan AS. Piagam dewan tersebut tidak menyebut Gaza. Namun, Gaza menjadi fokus acara sampingan di Davos yang dipimpin oleh menantu Trump, Jared Kushner. Kushner akan menjadi anggota "Dewan Eksekutif Gaza," sebuah badan di bawah Dewan Perdamaian.
Kushner menawarkan visi surealis tentang "Gaza Baru" lengkap dengan menara perkantoran yang berkilauan dan pantai-pantai yang masih alami yang dipenuhi wisatawan. Tak seorang pun warga Palestina yang diikutsertakan dalam Dewan Eksekutif Gaza, tetapi dewan itu mengikutsertakan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, juru runding Trump Steve Witkoff, serta sejumlah pejabat senior dari Turki dan Qatar.
Alih-alih memberikan cek senilai $1 miliar kepada Trump, pemerintah negara-negara tersebut seharusnya bekerja sama guna melindungi PBB dan lembaga-lembaga lain yang didirikan untuk menegakkan hak asasi manusia internasional serta hukum humaniter, tatanan hukum global, dan akuntabilitas. Mereka seharusnya menggunakan segenap sumber daya yang ada untuk menentang tindakan AS yang tidak adil seperti sanksi Trump terhadap hakim dan jaksa ICC, pelapor khusus PBB, dan sejumlah kelompok hak asasi manusia terkemuka asal Palestina. Mereka seyogianya mendesak pertanggungjawaban atas kejahatan internasional berat yang dilakukan semua pihak baik di Gaza, Sudan, Ukraina, Myanmar, atau di tempat lain.
Jika tidak dilakukan, hal itu akan memberikan kemenangan berbahaya bagi Trump dan memungkinkan dia serta dewan tersebut untuk mengesampingkan PBB dan organisasi internasional penting lainnya. PBB memang memiliki masalah, termasuk dalam hal menegakkan hak asasi manusia. Tetapi lembaga tersebut layak diperkuat, bukan digantikan dengan kelompok para pelanggar hak asasi manusia dan terduga penjahat perang.
