(Sydney) – Pemerintah Australia seharusnya menekan pimpinan Vietnam untuk mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia sistemis pada dialog mendatang antara kedua negara, kata Human Rights Watch hari ini. Dialog HAM bilateral ke-18 Australia-Vietnam dijadwalkan berlangsung pada 24-25 April 2023 di Hanoi.
Para pemimpin Australia seyogianya menggunakan kesempatan peringatan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara untuk mengirimkan sebuah pesan publik yang jelas bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan bagian tak terpisahkan dari hubungan mereka dengan Vietnam.
“Pemerintah Australia seharusnya tak lagi mengabaikan catatan buruk Vietnam dan menggunakan dialog HAM ini untuk memulai diskusi yang serius dan bermakna tentang reformasi HAM,” kata Daniela Gavshon, direktur Australia di Human Rights Watch. “Sangat penting bagi Australia untuk mendesak pembebasan para tahanan politik, termasuk seorang warga negara Australia, Chau Van Kham, dan untuk memberi tahu Hanoi bahwa situasi tidak akan kembali normal hingga pria tersebut dan yang lainnya dibebaskan.”
Human Rights Watch pada Maret lalu mengajukan permohonan kepada Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia yang mendesak pemerintah untuk fokus pada tiga prioritas di Vietnam: membebaskan narapidana dan tahanan politik, mengakhiri pembatasan kebebasan bepergian, dan menghentikan penindasan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.
Human Rights Watch menyoroti kasus Chau Van Kham, yang dipenjarakan secara sewenang-wenang oleh otoritas Vietnam selama lebih dari empat tahun. Human Rights Watch juga mengangkat beberapa kasus jurnalis warga, blogger dan aktivis HAM terkemuka, termasuk Le Van Dung, Le Manh Ha, Dinh Van Hai, Bui Van Thuan, Pham Doan Trang, Trinh Ba Phuong, Nguyen Thi Tam, Truong Van Dung, dan Nguyen Lan Thang.
Dalam setahun terakhir, pemerintah Vietnam telah memperluas represinya terhadap aktivis organisasi nonpemerintah. Pengadilan memvonis jurnalis Mai Phan Loi dan aktivis lingkungan Dang Dinh Bach dan Nguy Thi Khanh atas tuduhan penggelapan pajak palsu. Polisi juga menangkap aktivis Hoang Ngoc Giao pada Desember 2022 dan Nguyen Son Lo pada Februari 2023.
Pemerintah Australia juga seharusnya meminta Vietnam untuk mengamendemen atau mencabut pasal-pasal hukum pidana 109, 116, 117, 118, dan 331, yang sering digunakan pihak berwenang untuk menekan suara-suara yang berbeda pendapat. Vietnam juga seyogianya mencabut atau mengamendem pasal 14(2) dan 15(4) dari konsitusi, yang mengizinkan pembatasan HAM untuk alasan keamanan nasional yang melampaui apa yang diperbolehkan menurut hukum HAM internasional.
“Pemerintah Vietnam berulang kali mengklaim bahwa mereka hanya menghukum orang-orang yang melanggar hukum, tetapi banyak hukum Vietnam yang bertentangan dengan hukum HAM internasional; khususnya tentang kebebasan berekspresi, hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang, dan hak atas peradilan yang adil,” kata Gavshon. “Australia seharusnya mendesak pemerintah Vietnam untuk mencabut atau mereformasi undang-undangnya yang melanggar HAM alih-alih memenjarakan orang-orang yang berani bicara.”
