(New York) – Status darurat militer yang diumumkan pemerintah
Filipina di kepulauan Mindanao, pulau bagian selatan, berpotensi memperluas cakupan pelanggaran hak asasi manusia di bawah Presiden Rodrigo Duterte, kata Human Rights Watch hari ini. Pada 23 Mei 2017, pemerintahan Duterte menetapkan darurat militer dan menangguhkan
habeas corpus setelah kelompok teroris bersenjata Islamis Maute menyerang Kota Marawi, membunuh tiga petugas keamanan dan membakar sejumlah bangunan, termasuk satu rumah sakit dan satu sekolah. Menurut
laporan, gerilyawan kelompok Maute menculik seorang pastor dan beberapa sandera lain.
Pemberlakuan darurat militer di tengah-tengah “
perang melawan narkotika” ala Duterte, yang sejak Juni telah menewaskan lebih dari 7,000 orang, memicu kekhawatiran serius terhadap semakin meluasnya pelanggaran hak asasi manusia di Filipina, kata Human Rights Watch. Sehari setelah darurat militer diumumkan, Duterte kepada media mengatakan, “Darurat militer adalah darurat militer. Ini tak berbeda seperti yang pernah diterapkan Presiden [Ferdinand] Marcos. Saya akan bersikap keras.” Kemudian ia berkata bahwa dia “mungkin menetapkan darurat militer di seluruh negeri untuk melindungi masyarakat.”
“Penetapan darurat militer oleh Duterte berpotensi memperluas pelanggaran hak asasi manusia oleh militer di Mindanao yang bisa menyamai kejamnya ‘perang melawan narkotika’ di daerah-daerah perkotaan,” ujar Phelim Kine, wakil direktur Asia di Human Rights Watch. “Penting untuk diperhatikan bahwa pasukan keamanan negara harus selalu mematuhi hukum internasional dan menuntut pertanggungjawaban para pelaku pelanggaran hak asasi manusia.”
Penempatan Mindanao di bawah darurat militer tak ubahnya pemberian wewenang kepada militer Filipina untuk menggantikan pejabat sipil dalam menegakkan hukum. Menteri Pertahanan Filipina Delfin Lorenzana mengatakan, militer akan memegang “kendali atas pergerakan, pencarian, dan penangkapan para masyarakat, [dan] penangguhan surat perintah habeas corpus.” Pada 24 Mei, Kementerian Pertahanan Nasional Filipina menyatakan bahwa seluruh personel militer “diperintahkan bahwa hukum dan hak asasi manusia harus tetap ditegakkan” di manapun darurat militer diberlakukan.
Pada 1972, Presiden Marcos memberlakukan darurat militer dan menangguhkan habeas corpus di seluruh Filipina, yang memicu meluasnya pelanggaran hak asasi manusia oleh miliiter dan pasukan keamanan lainnya, termasuk penahanan tanpa tuntutan, penyiksaan, penghilangan paksa, dan pembunuhan tanpa proses pengadilan. Sejumlah pelanggaran hak asasi manusia ini tak juga berakhir ketika darurat militer dicabut pada awal 1981. Konstitusi Filipina tahun 1987, yang dirancang setelah penggulingan Marcos selama revolusi “people power” pada 1986, membatasi penetapan darurat militer dan penangguhan surat perintah habeas corpus, demikian pula implementasinya.
Pasal VII, ayat 18 Konstitusi Filipina memberi kekuasaan kepada presiden saat terjadi “serangan atau pemberontakan” untuk memberlakukan darurat militer dan menangguhkan habeas corpus sampai dengan 60 hari. Sebagian besar anggota kedua majelis Kongres dapat mencabut – atau memperpanjang – ketetapan atau penangguhan tersebut tanpa persetujuan presiden.
Ayat 18 juga menyebutkan bahwa Mahkamah Agung dapat meninjau kasus yang diajukan oleh warga yang menguji landasan fakta penetapan darurat militer, dan wajib menjatuhkan putusan dalam 30 hari.
Konstitusi Filipina juga menyediakan beberapa perlindungan proses penting selama darurat militer diberlakukan, kata Human Rights Watch. Situasi darurat militer tidak menangguhkan Konstitusi, maupun menggantikan fungsi pengadilan sipil atau Kongres. Situasi tersebut hanya mengizinkan pengadilan militer untuk mengadili warga sipil jika pengadilan sipil tidak dapat berfungsi. Penangguhan habeas corpus hanya berlaku bagi orang-orang yang secara hukum dituntut atas tuduhan pemberontakan atau pelanggaran terkait invasi, dan mereka yang ditangkap atau ditahan harus dituntut oleh pengadilan dalam tiga hari atau dibebaskan.
Maute dan kelompok militan Islamis Abu Sayyaf mengancam keselamatan warga di beberapa lokasi di Mindanao, menurut Human Rights Watch. Kedua kelompok tersebut telah menyatakan ikrar dukungan kepada Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Meski demikian, pemberlakuan darurat militer di seluruh Mindanao selama sekurang-kurangnya 60 hari dapat mempengaruhi penanganan angkatan bersenjata Filipina atas konflik bersenjata lainnya di pulau itu, termasuk konflik dengan gerilyawan komunis New People’s Army dan berbagai kelompok pemberontak Moro.
Perluasan kewenangan hukum militer dalam konflik-konflik ini membuka pintu bagi meningkatnya pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga sipil, termasuk aktivis sayap kiri, pemimpin adat, dan aktivis lingkungan hidup, yang telah lama menjadi sasaran pelanggaran hak asasi manusia pihak militer.
“Pemerintah Filipina bertanggungjawab untuk melindungi masyarakat dari kelompok militan bersenjata, namun meraih dukungan dari mereka yang terkena dampak berarti menaati hukum yang berlaku,” ujar Kine. “Darurat militer bukanlah kebebasan untuk melakukan pelanggaran.”
