Yang terhormat Perdana Menteri Anthony Albanese,
Selamat atas kembali terpilihnya Anda sebagai perdana menteri. Human Rights Watºch berharap dapat bekerja sama dengan Anda dan pemerintahan Anda untuk menjadikan perlindungan hak asasi manusia sebagai pilar kokoh bagi kebijakan dalam dan luar negeri Australia.
Human Rights Watch adalah organisasi hak asasi manusia nonpemerintah yang didedikasikan untuk membela dan mempromosikan hak asasi manusia di sekitar 100 negara di seluruh dunia. Kami telah berkantor di Sydney sejak 2013.
Saya menulis surat ini sehubungan dengan kunjungan Anda ke Indonesia yang akan datang. Kami mencatat bahwa tak lama setelah terpilih, Anda mengumumkan bahwa kunjungan pertama Anda sebagai kepala negara dalam masa jabatan kedua ini adalah ke Indonesia. Kami menghargai betapa pentingnya peran Indonesia sebagai mitra di kawasan ini.
Sebagai bentuk pengakuan atas hubungan perdagangan dan keamanan Australia yang penting dengan Indonesia, kami mendorong Anda untuk bekerja sama dengan Presiden Prabowo Subianto dalam menangani berbagai isu yang menjadi perhatian bersama. Secara khusus, kami mendesak Anda untuk mengidentifikasi pendekatan yang selaras terhadap krisis hak asasi manusia di Myanmar dan situasi etnis Rohingya.
Myanmar
Kami meyakini bahwa situasi di Myanmar seharusnya menjadi fokus diskusi Anda karena kepentingan ekonomi dan keamanan jangka panjang Indonesia dan Australia paling baik dilakukan di kawasan yang menghormati hak asasi manusia.
Bersama dengan Presiden Prabowo, Anda semestinya berupaya untuk memperkuat dan menyelaraskan berbagai upaya multilateral, termasuk penerapan sanksi yang ditargetkan, agar bisa lebih efektif menekan junta untuk mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia dan hukum humaniter.
Kami secara khusus mendesak Australia untuk:
- Memperluas sanksi yang ditujukan pada entitas terkait Myanmar dan mengupayakan kerja sama dari negara-negara ASEAN. Sanksi Australia dan Amerika Serikat terhadap bank-bank Myanmar, misalnya, telah mengurangi kemampuan junta untuk mendapatkan senjata dan pasokan militer lainnya, terutama jika didukung oleh anggota ASEAN di wilayah hukum Asia Tenggara, seperti Singapura. Jika Australia memperluas rezim sanksinya dengan memasukkan Perusahaan Minyak dan Gas Myanmar (MOGE), sumber pendapatan asing terbesar bagi junta, hal itu akan meningkatkan pengaruh untuk berbagai pendekatan lain dari Indonesia dan ASEAN. Langkah-langkah tersebut akan memerlukan kerja sama ASEAN dalam penegakan hukum, terutama dari Thailand sebagai pembeli gas terbesar dari Myanmar.
- Berkomitmen bersama pemerintah Indonesia untuk mendukung keterlibatan masyarakat sipil Myanmar dalam berbagai upaya regional untuk mengembangkan hak asasi manusia, akses kemanusiaan, dan proses-proses menuju akuntabilitas dan keadilan atas kejahatan berat yang dilakukan militer.
Rohingya
Saat ini, ribuan orang Rohingya masih menempuh perjalanan berbahaya demi melarikan diri dari kekerasan dan penindasan di Myanmar serta berbagai pembatasan yang semakin ketat dan kondisi sulit di Bangladesh. Orang-orang Rohingya yang berusaha melarikan diri melalui jalur laut atau darat menggambarkan diri mereka sebagai korban pemukulan, pemerasan, dan kekerasan lainnya oleh para pelaku perdagangan dan penyelundupan manusia yang zalim. Selama setahun terakhir, lebih dari 600 orang Rohingya tewas atau hilang di laut. Sekitar dua pertiga orang Rohingya yang menempuh perjalanan ini adalah perempuan dan anak-anak. Banyak yang ingin pergi ke Malaysia atau Indonesia meski ada ancaman penolakan terhadap perahu mereka, kekerasan antipengungsi, dan penahanan imigrasi.
Tanggung jawab atas keamanan orang Rohingya terutama dipikul oleh Myanmar, tetapi meluas ke negara-negara tempat mereka mencari perlindungan dan komunitas internasional lebih luas, yang seyogianya menyediakan sumber daya dan dukungan. Kami memuji pemerintah Australia atas peningkatan tajam jumlah pengungsi Rohingya di Bangladesh yang dimukimkan kembali pada tahun 2024.
Kami mendesak agar:
- Australia dan Indonesia, sebagai ketua bersama yang memimpin Bali Process, berkomitmen kembali pada pelajaran yang dipetik dari krisis Laut Andaman 10 tahun lalu, ketika para anggota mengakui bahwa “tanggapan sepihak, tidak terencana, dan tidak siap telah menyebabkan kematian, tidak memadainya/terlambatnya akses terhadap layanan dasar, dan penolakan pendaratan/masuknya kapal-kapal.”
- Indonesia dan negara-negara penerima lain seharusnya memberi akses kepada para pengungsi untuk mendapatkan prosedur suaka yang adil dan memastikan mereka tidak menjadi sasaran penahanan tanpa batas waktu, kondisi yang buruk, atau ancaman pemulangan paksa ke Myanmar.
- Australia dan pemerintah asing lainnya semestinya mempromosikan pembagian tanggung jawab yang adil, termasuk dengan meningkatkan kesempatan pemukiman kembali bagi para pengungsi Rohingya.
- Australia juga seharusnya berkomitmen untuk mencabut larangan pemukiman kembali pengungsi dari Indonesia yang terdaftar di Badan Pengungsi PBB (UNHCR) setelah tahun 2014.
Kami berterima kasih atas perhatian Anda terhadap isu-isu penting ini. Mohon beri tahu kami apabila Anda memerlukan informasi lebih lanjut terkait hal-hal ini maupun persoalan hak asasi manusia lainnya.
Hormat saya,
Daniela Gavshon
Direktur Australia, Human Rights Watch
