Pembaruan: Pada 28 September 2023, pengadilan di Kota Ho Chi Minh memvonis dan Hoang Thi Minh Hong dengan hukuman tiga tahun penjara.
(Bangkok) - Pemerintah Vietnam seharusnya segera mencabut semua dakwaan terhadap aktivis lingkungan terkemuka Hoang Thi Minh Hong dan membebaskannya tanpa syarat, kata Human Rights Watch hari ini. Pengadilan di Ho Chi Minh City dijadwalkan untuk menyidangkan kasus pidananya pada 28 September 2023.
Pada 30 Mei, Kepolisian Kota Ho Chi Minh menangkap Hoang Thi Minh Hong atas tuduhan penggelapan pajak, dengan ancaman hukuman hingga tujuh tahun penjara ditambah denda. Pada Oktober 2022, tiba-tiba ia tanpa penjelasan menutup CHANGE VN, organisasi nonpemerintah berpengaruh yang dia dirikan satu dekade sebelumnya. Organisasi ini menaruh perhatian pada masalah perubahan iklim, polusi, dan satwa liar yang terancam punah di Vietnam.
"Pihak berwenang Vietnam menggunakan kode pajak yang samar-samar sebagai senjata untuk menghukum para tokoh lingkungan yang dianggap Partai Komunis yang berkuasa sebagai ancaman bagi kekuasaan mereka," kata Phil Robertson, wakil direktur Asia di Human Rights Watch. "Pemerintah seharusnya tak lagi menghukum aktivis yang secara damai mengadvokasi aksi-aksi perubahan iklim dan berbagai kebijakan ramah lingkungan, dan membatalkan kasus yang menjerat Hoang Thi Minh Hong."
Hoang Thi Minh Hong (51) mendirikan CHANGE VN pada tahun 2013 "untuk mendorong dan mempromosikan konservasi lingkungan melalui pendidikan, komunikasi kreatif yang mendorong perubahan perilaku dan menginspirasi komunitas Vietnam untuk mengambil tindakan." Organisasi ini berfokus pada tiga isu utama: melindungi satwa liar yang terancam punah; meningkatkan kesadaran tentang perubahan iklim; dan berkampanye untuk mengurangi polusi. CHANGE VN memelopori lebih dari 200 proyek dan kampanye yang berkaitan dengan lingkungan. Namun situs web mereka telah ditutup.
Pada 2018, Hoang Thi Minh Hong adalah salah satu dari 12 aktivis internasional yang menerima hibah dari Program Cendekiawan Yayasan Obama yang pertama di Universitas Columbia. Pada Desember 2018, Presiden AS Barack Obama men-tweet, “Pemimpin seperti Hong Hoang, yang memobilisasi gerakan yang dipimpin kaum muda untuk menciptakan dunia yang lebih hijau setelah menjadi orang Vietnam pertama [pada tahun 1997] yang mengunjungi Antartika."
Selama dua tahun terakhir, pemerintah Vietnam semakin gencar menindas para aktivis masyarakat sipil arus utama. Polisi menangkap beberapa pegiat lingkungan terkemuka seperti Dang Dinh Bach, Mai Phan Loi, dan Bach Hung Duong pada tahun 2021, dan Nguy Thi Khanh dan Hoang Ngoc Giao pada 2022, semua atas tuduhan penggelapan pajak berdasarkan Pasal 200 KUHP.
Tekanan internasional konon mendorong pihak berwenang Vietnam untuk membebaskan Mai Phan Loi dan Nguy Thi Khanh beberapa bulan sebelum masa hukuman mereka berakhir. Bach Hung Duong, yang dijatuhi hukuman 27 bulan penjara, seharusnya menyelesaikan hukumannya pada 25 September. Dang Dinh Bach, yang masih berada di balik jeruji besi, dilaporkan diserang di penjara karena menuntut agar penjaga penjara menghormati hak-hak dasarnya.
Praktik-praktik represif Vietnam terjadi tepat ketika pemerintah berusaha memperkuat komitmennya untuk mengurangi emisi karbon melalui implementasi Just Energy Transition Partnership (JETP) senilai US $ 15,5 miliar, yang didanai oleh Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Kanada, juga Uni Eropa dan beberapa negara anggota utamanya.
Pada 11 September, Presiden AS Joe Biden mengunjungi Vietnam untuk mengkonfirmasi peningkatan hubungan antara AS dan Vietnam –yang belum pernah terjadi sebelumnya– menjadi "kemitraan strategis yang komprehensif." Di antara tujuan-tujuan utama yang disepakati oleh kedua negara adalah "mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia," "memajukan iklim," dan memastikan "kerja sama lingkungan." Tetapi hanya empat hari setelah Biden meninggalkan Hanoi, Vietnam menangkap seorang peneliti lingkungan terkemuka lainnya, Ngo Thi To Nhien, direktur eksekutif Vietnam Initiative for Energy Transition (VIET). VIET bekerjasama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sejumlah lembaga donor untuk membantu memberikan saran penelitian dan perencanaan untuk JETP.
"Setelah memenjarakan para pembela hak asasi manusia dan aktivis demokrasi negara itu, pemerintah Vietnam sekarang mengincar mereka yang bekerja untuk lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan," kata Robertson. "Badan-badan donor internasional harus menjelaskan kepada para pemimpin Vietnam bahwa JETP tidak dapat bergerak maju selama aktivis lingkungan diserang."
