Skip to main content

Ketika #MeToo Berhadapan dengan Konstruksi Intimidasi di India

Published in: Foreign Policy In Focus

Orang-orang menyalakan lilin di Bengaluru, India, untuk memprotes pemerkosaan terhadap seorang anak perempuan berusia 8 tahun di Kathua dan seorang remaja di Unnao, 13 April 2018. © 2018 Reuters
India sedang menyaksikan kemajuan terbaru dalam perjuangan perempuan untuk kesetaraan dan martabat di tempat kerja. Para perempuan di India dengan marah muncul di media sosial menggunakan tagar #MeToo untuk memublikasikan akun pelecehan seksual di tempat kerja. Beberapa cerita bahkan telah disimpan selama beberapa dekade.

Para perempuan pemberani ini mendobrak tembok besar kesunyian dan stigma. Dari selebritas Bollywood, jurnalis dan penulis terkemuka, hingga pemimpin organisasi nonpemerintah, akun ini telah menjadi tempat curahan hati para perempuan.

Apa yang luar biasa tentang gelombang baru penyebutan dan mempermalukan ini adalah bahwa kritik tidak dapat dengan mudah menyingkirkannya. Sebagian besar cerita yang dibagikan secara terbuka memberikan rincian yang luar biasa menyakitkan tentang apa yang dialami para perempuan.

Namun, seperti yang telah kita lihat di Amerika Serikat dan di negara-negara lain tempat #MeToo bertahan, apakah mereka yang terlibat akan bertanggung jawab - dan bagaimana caranya- sudah jadi pertanyaan besar. Sejumlah aturan perundang-undangan, dan bagaimana pihak berwenang menegakkannya, dapat membuat perbedaan besar apakah orang-orang kuat yang menggunakan kekuasaan mereka untuk melecehkan perempuan juga dapat menggunakan taktik intimidasi hukum guna menangkis para penuduh mereka.

Prosesnya adalah hukumannya

Masalah-masalah ini telah menjadi pusat dalam kasus M.J. Akbar, menteri negara urusan eksternal dalam pemerintahan Narendra Modi.

Akbar sudah lama dihormati karena jurnalismenya yang lihai. Namun pada awal Oktober, dia secara terbuka dihujani dengan laporan tentang pelecehan seksual di tempat kerja dalam tahun-tahun kiprahnya sebagai jurnalis. Dalam beberapa hari, 14 perempuan menulis tentang pengalaman mereka yang melibatkan Akbar.

Akbar membantah semua tuduhan dan berpendapat bahwa para perempuan itu sedang mendendam. Dia tidak mau bekerja sama dengan penyelidikan atau pemeriksaan apa pun.

Sebaliknya, Akbar mengadopsi strategi hukum yang mengerikan, mengajukan kasus pencemaran nama baik terhadap Priya Ramani, seorang jurnalis perempuan terkemuka yang pertama kali menulis tentang dia. Sebuah peninggalan masa kolonial Inggris, ancaman hukuman dari hukum pidana pencemaran nama baik India adalah hingga dua tahun penjara dan denda. Dengan dukungan salah satu firma hukum terkemuka di India, Akbar membawa penyelidikan pidana untuk melawan Ramani. Ini berbeda dari gugatan pencemaran nama baik perdata, yang memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami.

Jurnalis India dan aktivis hak-hak perempuan telah bersatu memberikan dukungan luar biasa guna memastikan agar Ramani memiliki sumber daya yang kelak dibutuhkannya dalam pertempuran hukum. Di India, kasus pencemaran nama baik bisa sangat sulit, panjang, dan mahal. Sidang bisa berjalan berlarut-larut. Proses berbelit itu sendiri sudah menjadi hukuman tersendiri.

Para jurnalis perempuan mengajukan petisi kepada presiden India untuk campur tangan dan memastikan bahwa Akbar akan mundur dan bahwa pemerintah India akan memulai penyelidikan independen. Tetapi meskipun pemerintah pernah berjanji secara terbuka untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak perempuan, ketika dihadapkan dengan tuduhan terhadap salah satu menterinya, pemerintah belum secara terbuka berbicara tentang kasus ini.

Kasus pencemaran nama baik yang diajukan Akbar turut menjelaskan mengapa banyak perempuan tidak berbicara lebih awal atau tak pernah mengangkat kasus ini sama sekali.

Menentang UU Pencemaran Nama Baik

Meruntuhkan konstruksi intimidasi hukum sangat penting bagi keberhasilan hukum yang mengatur tentang pelecehan seksual.

India telah memiliki Pedoman Mahkamah Agung (dikenal sebagai Pedoman Vishaka) untuk mencegah pelecehan seksual di tempat kerja sejak tahun 1997. Selanjutnya, gerakan hak-hak perempuan India memperjuangkan undang-undang kuat yang mengatur pelecehan seksual di tempat kerja pada tahun 2013. Namun pemberlakuan undang-undang tersebut sangat tidak memadai.

Alasannya banyak, termasuk kurangnya sistem pemantauan. Tetapi membongkar kemampuan terdakwa untuk balas dendam terhadap para pelapor adalah kunci untuk penegakan rezim yang dapat dipercaya.

Jika pembuat kebijakan ingin benar-benar memberdayakan perempuan untuk berbicara tanpa rasa takut dan menyuarakan cerita soal pelecehan seksual di tempat kerja, pencemaran nama baik seharusnya tidak memiliki tempat dalam undang-undang negara itu. India bukan satu-satunya negara di dunia yang memungkinkan orang membawa kasus kejahatan pencemaran nama baik untuk melecehkan dan mengintimidasi korban yang menulis tentang mereka. Banyak negara memiliki undang-undang seperti ini.

Seperti telah direkomendasikan oleh ahli Perserikatan Bangsa-Bangsa soal kebebasan berekspresi dan orang-orang lain, undang-undang ini seharusnya dicabut, dan diganti dengan undang-undang pencemaran nama baik perdata. Dan hingga undang-undang pencemaran nama baik itu dicabut, pengadilan seharusnya tidak mengizinkan aturan-aturan itu digunakan sebagai tanggapan hukum terhadap laporan pelecehan seksual.

Tapi kasus pencemaran nama baik perdata juga bisa digunakan untuk intimidasi. Ramani bukanlah satu-satunya perempuan yang menghadapi kasus pencemaran nama baik. Beberapa pria lain yang dituduh melakukan pelecehan seksual di tempat kerja di India telah menjatuhkan pelapor perempuan dengan kasus pencemaran nama baik perdata. Tuntutan perdata mungkin tidak membawa ancaman sanksi pidana, tetapi undang-undang ini masih mempertahankan kekuatan mereka untuk mengintimidasi.

Sistem hukum seharusnya memastikan bahwa tindakan pencemaran nama baik secara perdata tidak dapat disalahgunakan sebagai alat untuk mengintimidasi kritik terhadap orang yang berkuasa supaya bungkam. Ini seyogianya disesuaikan secara tepat untuk menimbang minat publik dalam melihat pentingnya tuduhan ini dibawa ke permukaan. Ahli PBB untuk kebebasan berekspresi telah menyatakan bahwa gugatan pencemaran baik harus dibatasi pada rusaknya reputasi yang terjadi secara salah - dan hal memberi batasan yang tinggi untuk membatasi kritik terhadap pejabat pemerintah, mereka seharusnya tidak dapat melakukan gugatan pencemaran nama baik sama sekali. Sanksi keuangan seharusnya tidak begitu besar tapi memiliki efek yang mengerikan terhadap ujaran.

Di Amerika Serikat, 27 negara bagian telah memperkenalkan perlindungan tambahan, umumnya dikenal sebagai undang-undang “Anti-SLAPP”. Ini adalah langkah-langkah hukum perlindungan menentang Litigasi Strategis Melawan Partisipasi Publik (Strategic Litigation Against Public Participation / SLAPP) - gugatan perdata yang sebagian besar dilakukan untuk tujuan mengubur aktivis dan orang lainnya dalam litigasi yang memakan biaya tinggi. Mereka membantu orang-orang yang jadi incaran dalam gugatan ini agar kasus-kasus itu mudah terlempar keluar pengadilan tanpa diseret ke dalam litigasi yang panjang. Ada peningkatan permintaan di Uni Eropa untuk memperkenalkan legislasi anti-SLAPP ini.

“Sampai Jumpa di Barikade”

Ramani beruntung karena dia didukung ratusan jurnalis dari seluruh India dan bantuan luas dari gerakan hak-hak perempuan. Ramani dan para perempuan lainnya menolak untuk mundur dan, untuk saat ini, telah menang. Setelah Akbar menuduh Ramani membuat tuduhan palsu dan bermotif politik, lebih banyak wartawan muncul mendukung tuduhan Ramani terhadap Akbar. Salah satunya, Tushita Patel, yang menulis, “Cukup sudah intimidasi hukum - kami juga bisa melihat Anda di pengadilan …. Anda tahu siapa kami. Anda akan mengenali kami ketika Anda melihat kami di barikade.”

Akbar mengundurkan diri dari posisinya pada 17 Oktober lalu. Meskipun pemerintah tidak mengambil tindakan publik dalam kasus ini, sulit untuk mengetahui sejauh mana politik memainkan peran di belakang layar dalam kepergiannya. Tapi dia tidak membatalkan kasus pidana pencemaran nama baik yang sudah diajukannya.

Pemerintah di seluruh dunia seharusnya membuang beban di belakang para perempuan yang mengatakan # MeToo dan dengan bersusah payah menceritakan pelecehan seksual yang mereka alami di tempat kerja. Pemerintah seharusnya mencabut undang-undang pencemaran nama baik dan terus maju dengan perlindungan yang membuat lebih mudah meminta pertanggungjawaban orang-orang kuat dan bersikap lebih keras membalas dendam terhadap para perempuan pemberani yang maju untuk menghadapi mereka. India bisa, dan seharusnya, memimpin jalan itu.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

Region / Country