Dialog Hak Asasi Manusia Australia-Vietnam ke-15 dijadwalkan akan diselenggarakan pada 28 Agustus 2018, di Hanoi.
“Selama setahun terakhir, kami telah melihat lonjakan hukuman penjara yang panjang yang dijatuhkan kepada orang-orang yang secara damai menyerukan demokrasi dan mengakhiri pemerintahan partai tunggal di Vietnam,” kata Elaine Pearson, direktur divisi Australia. “Australia sebaiknya mendesak Vietnam untuk menetapkan tolok ukur yang konkret dan terukur untuk meningkatkan catatan hak-haknya yang mencengangkan.”
Selama delapan bulan pertama tahun 2018, Vietnam memvonis sedikitnya 28 aktivis HAM dan blogger terkait, naik dari 24 orang di sepanjang 2017.
Dalam sebuah pengajuan kepada pemerintah Australia pada bulan Juli, Human Rights Watch merekomendasikan Australia agar fokus untuk mengamankan pembebasan tahanan politik dan tahanan di Vietnam dan menekan pemerintah untuk menghentikan kebrutalan polisi. Human Rights Watch juga mengatakan bahwa Australia harus menekan Vietnam untuk mengakhiri pembatasan sistematis terhadap hak-hak dasar sipil dan politik, termasuk hak atas kebebasan berbicara, berpendapat, berekspresi, berserikat, berkumpul, bergerak, dan beragama.
Dalam proses peradilan terpisah pada bulan April, pengadilan yang dikontrol Partai Komunis menghukum delapan anggota Brotherhood for Democracy, sebagian besar di antaranya pernah dipenjara, hingga antara 7 dan 15 tahun penjara. Mereka adalah Nguyen Van Dai, Nguyen Trung Ton, Truong Minh Duc, Nguyen Bac Truyen, Le Thu Ha, Pham Van Troi, Nguyen Van Tuc, dan Tran Thi Xuan. Di bawah tekanan internasional, pada bulan Juni pemerintah mengizinkan Nguyen Van Dai dan Le Thu Ha pergi ke pengasingan di Jerman. Pihak berwenang menghukum aktivis agama Dinh Diem 16 tahun penjara pada bulan Juli, dan aktivis lingkungan Le Dinh Luong hingga 20 tahun pada bulan Agustus.
“Banyak orang Vietnam ditahan atau dipenjara karena menjalankan hak-hak dasar yang dianggap enteng oleh orang Australia,” kata Pearson. “Pemerintah Australia sebaiknya secara terbuka dan pribadi menekan para pemimpin Vietnam untuk segera membebaskan siapa saja yang ditahan atas tuduhan bermotif politik.”
Pada bulan Juni, demonstrasi pecah di seluruh negeri menanggapi rancangan undang-undang pemerintah pada zona ekonomi khusus dan keamanan siber. Pasukan keamanan memukul dan menangkap banyak pengunjuk rasa.
Para aktivis dan blogger sering menjadi korban serangan. Di provinsi Lam Dong pada bulan Juni, sejumlah lelaki berpakaian sipil masuk ke rumah seorang aktivis dari kelompok agama Cao Dai, Hua Phi, memukulinya, dan mencukur jenggotnya. Hua Phi mengatakan kepada seorang reporter di Radio Free Asia bahwa dia pikir serangan itu mungkin terkait dengan undangan yang diterimanya untuk bertemu dengan diplomat Australia pada 25 Juni di Kota Ho Chi Minh sebagai persiapan untuk dialog hak asasi manusia.
Pada bulan Juni dan Juli, juga di provinsi Lam Dong, orang-orang tak dikenal melemparkan batu dan perangkat pembakar buatan tangan ke rumah seorang aktivis buruh dan mantan tahanan politik, Do Thi Minh Hanh. Pada bulan Agustus, agen keamanan secara brutal memukuli Pham Doan Trang, seorang blogger; Nguyen Tin, seorang penyanyi; dan Nguyen Dang Cao Dai, seorang aktivis HAM, setelah penggerebekan pada sebuah konser di Kota Ho Chi Minh.
Pemerintah Vietnam juga meningkatkan penindasan daringnya. Pada bulan Juni, Majelis Nasional mengeluarkan undang-undang tentang keamanan siber yang sangat bermasalah dan telah banyak dikritik di Vietnam dan dunia internasional. Berdasarkan undang-undang baru, yang akan berlaku pada Januari 2019, penyedia layanan harus menghapus konten yang menyinggung dalam 24 jam setelah menerima permintaan dari Kementerian Informasi dan Komunikasi atau Kementerian Keamanan Publik.
Perusahaan-perusahaan internet juga diharuskan untuk menyimpan data secara lokal, memverifikasi informasi pengguna, dan mengungkapkan data pengguna kepada pihak berwenang atas permintaan tanpa perintah pengadilan, yang semuanya mengancam hak atas privasi dan dapat memudahkan penindasan lebih lanjut atas perbedaan pendapat atau aktivisme daring.
Mengingat Kemitraan Trans-Pasifik Australia dengan Vietnam—perjanjian yang mencakup ketentuan untuk melindungi informasi pribadi—pemerintah Australia seyogianya menyampaikan kekhawatiran tentang dampak berbahaya dari undang-undang keamanan siber dan mendesak Vietnam untuk menunda penerapannya.
Pada bulan Maret, Australia dan Vietnam meningkatkan ikatan di bawah sebuah kemitraan strategis baru, tetapi pernyataan bersama itu tidak mengacu pada hak asasi manusia, dan hanya sekilas menyebutkan dialog tahunan.
“Mengingat catatan hak asasi manusia Vietnam yang panjang dan sulit, Australia seharusnya tidak memberi Vietnam imbalan berupa kerjasama yang lebih erat dan kesepakatan perdagangan kecuali ada peningkatan yang terukur dalam penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia,” kata Pearson. “Hak asasi manusia seharusnya tidak hanya terdegradasi ke dialog di balik pintu tertutup yang diadakan setiap tahun, melainkan harus menjadi pusat setiap diskusi antara pejabat senior Australia dan pejabat dari Vietnam.”
