“Pemimpin oposisi Kem Sokha saat ini sudah dipenjara selama hampir setahun atas tuduhan makar yang tak masuk akal, hanya karena ia berani memimpin partai oposisi di Kamboja,” kata Brad Adams, direktur HRW Asia. "Pemerintah sejumlah negara lain yang khawatir pada senja kala demokrasi di Kamboja seharusnya menuntut pembebasan Kem Sokha dan para tahanan politik lainnya secepatnya."
Perdana Menteri Hun Sen melayangkan tuduhan pada 23 Agustus 2017, saat dalam pidatonya ia menuduh CNRP "memimpin [aksi] pengkhianatan terhadap negara dan rakyatnya." Pada 3 September, delapan unit pengawal pribadi Hun Sen beserta sekitar 100 polisi menangkap Sokha di rumahnya di Phnom Penh. Pihak berwenang mencopot kekebalan parlemen Sokha dengan tuduhan bahwa Sokha ditangkap atas tuduhan melakukan kejahatan, mereka menjadikan video pidato Sokha pada 2013 yang telah diedit sebagai barang bukti. Hakim penyidik menuduhkan pasal 443 dari Kitab Pidana Kamboja dengan dakwaan ‘berkolusi dengan orang asing’. Jika terbukti bersalah, Sokha menghadapi ancaman pidana hingga 30 tahun penjara.
Pada Maret, Mahkamah Agung menolak putusan pengadilan tingkat pertama mengenai pembebasan dengan jaminan yang diajukan Sokha. Pada 5 Maret, pengadilan tingkat pertama itu memperpanjang penahanan pra-persidangannya selama enam bulan. Penahanan ini sangat mungkin diperpanjang hingga enam bulan berikutnya.
Dalam Tinjauan No. 9/2018, yang diterbitkan pada 5 Juni, Kelompok Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa urusan Penahanan Sewenang-Wenang menyatakan bahwa penahanan pra-persidangan Sokha bersifat "sewenang-wenang" dan "bermotif politik," dan mengatakan pemerintah Kamboja seharusnya segera membebaskan Sokha tanpa syarat.
Sokha menderita masalah kesehatan serius, tetapi pihak berwenang di penjara Tboung Khmum menolak memberinya penanganan medis. Masalah kesehatan yang diperparah oleh penahanannya antara lain tekanan darah tinggi, sakit parah pada bahu, dan diabetes. Pengacaranya melaporkan bahwa saat ini Sokha kesulitan berdiri dalam waktu yang lama.
Pihak otoritas penjara menahannya dalam isolasi dan menolak memberi akses kunjungan selain kepada keluarga dekat dan pengacara. Pemerintah telah menolak berulang kali permintaan kunjungan pengamat internasional, pejabat PBB, diplomat asing, dan perwakilan masyarakat sipil. Pemerintah juga menolak permintaan kunjungan Rhona Smith, pakar HAM PBB di Kamboja. Pengacara Sokha juga telah melaporkan bahwa dokumen mereka diperiksa secara ketat sebelum bertemu dengan Sokha di dalam tahanan.
Aturan-Aturan Standar Minimum PBB untuk Perlakuan terhadap Tahanan (Aturan Nelson Mandela) melarang “isolasi yang tak pasti dan berkepanjangan.” Setiap kurungan semacam itu dapat dianggap sebagai penyiksaan, kekejaman dalam bentuk lain, tidak manusiawi, perlakuan semena-semena, atau merendahkan martabat yang melanggar hukum internasional yang berlaku bagi Kamboja.
“Perlakuan pemerintah terhadap Kem Sokha dan para tahanan politik lain memberi semacam gambaran tentang masa depan Kamboja setelah pemilihan umum palsu di bulan Juli,” kata Adams. “Uni Eropa, Amerika Serikat, dan pemerintah negara-negara lain perlu menentukan sikap mereka terhadap Hun Sen dalam persoalan ini, bukan cuma tentang hal ini melainkan juga kasus-kasus bermotif politik lainnya.”
