Ismae Teh, aktivis hak asasi manusia ternama, menghadapi tuntutan pencemaran nama baik karena bicara terang-terangan tentang pengalamannya disiksa militer Thailand. 

© 2018 Private

(New York) – Militer Thailand seharusnya segera mencabut tuduhan pencemaran nama baik, pidana dan perdata, terhadap seorang aktivis HAM yang menceritakan pengalamannya disiksa pasukan keamanan di provinsi-provinsi perbatasan selatan Thailand, ujar Human Rights Watch hari ini. Militer juga memperkarakan media daring terkenal yang melaporkan kasus itu dengan tuduhan serupa.

"Militer Thailand malah menyerang balik seorang korban penyiksaan dan media yang melaporkan pelanggaran HAM serius alih-alih menuntut penjelasan dan tanggungjawab dari para personelnya," kata Brad Adams, direktur Asia di Human Rights Watch. "Junta militer Thailand, yang berkuasa atas angkatan bersenjata, semestinya memerintahkan agar kasus-kasus pencemaran nama baik dihentikan serta mengadakan penyelidikan imparsial yang sungguh-sungguh atas pembalasan yang tak bijak ini."

Pada 14 Februari 2018, Internal Security Operations Command (ISOC) Region 4, bertugas menangani operasi-operasi keamanan pemerintah di provinsi-provinsi dekat perbatasan selatan, melaporkan Ismae–pendiri Human Rights Organization (HAP) Pattani–kepada kepolisian Muang Pattani dengan tuduhan pencemaran nama baik. Laporan itu merupakan balasan atas tuduhan-tuduhan Ismae di program PBS TV Thailand "Policy By People" pada 5 Februari: ia mengaku disiksa dalam tahanan militer pada 2008. Pada 9 Februari, ISOC Region 4 kembali memasukkan tuntutan perdata pencemaran nama baik, meminta ganti rugi 10 juta baht (US$286 ribu) atas kerugian yang ditimbulkan pemberitaan MGR Online tentang kasus Ismae.

Militer Thailand pada 2008 menangkap Ismae dan memutus aksesnya dengan dunia luar di penjara militer Ingkayuthboriharn Camp, Pattani. Ismae mengaku disetrum, ditendang, digebuk, serta dihajar para penyelidik militer menggunakan tongkat sampai ia pingsan. Mereka juga mengguyurnya sampai ia tak dapat bernapas. Ismae mengatakan penyiksaan itu bertujuan memaksanya mengaku terlibat dalam pemberontakan kaum separatis. Pada Oktober 2016, Pengadilan Administratif memerintahkan militer membayar kompensasi sebesar 305 ribu baht ($8,700) atas cedera fisik dan emosional yang diderita Ismae. Tak ada satu pun tentara diadili atas penyiksaan serta kesewenangan terhadap Ismae.

Hak korban untuk melaporkan penyiksaan serta kesewenang-wenangan lain, dan hak agar laporan itu segera diselidiki secara independen dijamin oleh pelbagai perjanjian internasional yang mengikutsertakan Thailand, antara lain "Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia" dan "Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik." Selain itu, Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pembela HAM melarang pembalasan dendam, ancaman, dan gangguan terhadap siapa pun yang melawan pelanggaran HAM secara damai, baik sebagai bagian maupun bukan bagian dari pekerjaan profesional mereka.

Pada Juni 2014, Komite PBB Melawan Penyiksaan (CAT) mengeluarkan rekomendasi bahwa Thailand "seharusnya melakukan apa pun yang diperlukan untuk: (a) segera menghentikan serangan dan gangguan terhadap para pembela HAM, jurnalis, dan para pemimpin masyarakat; serta b) secara sistematis menyelidiki semua laporan intimidasi, gangguan, dan serangan, dengan tujuan mengadili dan menghukum para pelaku, serta menjamin pemulihan yang efektif bagi para korban dan keluarga mereka."

Pemerintah Thailand tak kunjung berhasil mengadili satu pun aparat keamanan atas kesewenang-wenangan yang menimpa etnis Melayu Muslim yang dituding terlibat dalam pemberontakan di selatan, yang diklaim telah menyebabkan kematian lebih dari 6 ribu orang sejak 2004. Lagi pula, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Thailand tak menganggap penyiksaan sebagai tindakan kriminal.

Selain menyangkal tuduhan penyiksaan dan pelanggaran-pelanggaran serius lain yang dilakukan pasukan keamanan, militer Thailand justru sibuk kerap menuduh para pelapor berdusta dengan tujuan merusak citra lembaga.

Pemanfaatan pasal pencemaran nama baik oleh militer untuk menjegal para korban penyiksaan ini bertentangan dengan agenda HAM nasional yang dikoar-koarkan Perdana Menteri Jenderal Prayuth Chan-ocha, juga janji-janjinya untuk mengkriminalisasi tindak penyiksaan.

"Pengadilan militer Thailand terhadap aktivis HAM dan media karena mereka mengangkat persoalan penyiksaan yang merajalela hanya melemahkan klaim-klaim pemerintah bahwa tindakannya di selatan sesuai hukum," ujar Adams. "Menutupi penyiksaan dan kejahatan keji lainnya sama sekali tak menolong pemerintah melawan para pemberontak separatis yang brutal."