Pemerintahan Trump telah memberlakukan sejumlah kebijakan keimigrasian baru dengan amat tergesa-gesa, beberapa di antaranya menghapuskan berbagai program yang selama puluhan tahun dibangun guna menyediakan jalan menuju keselamatan bagi orang-orang yang melarikan diri dari perang dan penganiayaan.
Dampak dari kebijakan-kebijakan ini dirasakan langsung oleh para pencari suaka, migran, pengungsi, keluarga dan komunitas mereka. Namun, dampaknya juga akan semakin luas karena AS memberikan contoh yang mungkin akan memicu negara-negara lain untuk berpaling dari orang-orang yang mengungsi demi menyelamatkan diri mereka.
1. Mendeklarasikan “Invasi Alien,” Menyegel Perbatasan, dan Melarang Suaka di Wilayah AS
Perintah eksekutif yang mendasar adalah pernyataan bahwa ada "jutaan alien gelap" yang menginvasi Amerika Serikat. Perintah lain yang secara khusus ditujukan untuk perbatasan selatan AS "menangguhkan masuknya alien secara fisik setiap alien yang terlibat dalam invasi melintasi perbatasan sisi selatan." Perintah itu secara eksplisit mengecualikan hak orang untuk mencari suaka jika itu akan memungkinkan mereka untuk terus tinggal di Amerika Serikat. Perintah ini juga menangguhkan masuknya siapa pun yang menimbulkan risiko kesehatan masyarakat, tanpa merinci apa saja risiko yang disebut. Perintah ini juga mengamanatkan pembangunan tembok di perbatasan barat daya.
2. Penahanan Wajib
Perintah lain menyerukan untuk "menahan, hingga batas maksimum yang diizinkan oleh hukum, orang asing yang ditangkap karena dicurigai melanggar hukum Federal atau Negara Bagian, hingga mereka diusir dari Amerika Serikat." Badan Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai AS (ICE) memulai Program Alternatif untuk Penahanan (ATDP) pada tahun 2004, yang telah beroperasi sebagai sarana pengawasan nonpenjara yang hemat biaya. Salah satu subprogramnya, Program Manajemen Kasus Keluarga, mencatat tingkat kepatuhan hingga 99 persen terhadap pemeriksaan dan sidang pengadilan ICE sebelum masa kepresidenan Trump yang pertama mengakhirinya pada tahun 2016.
Penahanan yang semakin intensif dapat memberikan keuntungan tak terduga bagi kontraktor, termasuk penjara-penjara swasta.
Penahanan wajib sangatlah regresif. Faktanya, Pakta Global tentang Migrasi yang Aman, Tertib, dan Teratur (GCM), yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2018, menyatakan bahwa penahanan migrasi seharusnya digunakan "hanya sebagai pilihan terakhir" dan bahwa negara-negara semestinya "berupaya mencari berbagai alternatif."
3. Menunjuk Polisi Negara Bagian dan Polisi Lokal Secara Ekspansif
Perintah lain menyerukan perluasan penggunaan polisi negara bagian dan lokal "sejauh yang diizinkan oleh hukum…untuk menjalankan fungsi petugas keimigrasian terkait penyelidikan, penangkapan, atau penahanan orang asing di Amerika Serikat." Pada saat yang sama, perintah tersebut menghentikan pendanaan federal untuk yurisdiksi "suaka" yang tidak bekerja sama dengan penegakan hukum imigrasi. Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) juga telah mencabut kebijakan era Biden yang melarang petugas imigrasi menyerbu gereja, masjid, sekolah, dan rumah sakit.
4. Menggunakan Angkatan Bersenjata AS untuk Mendeportasi, Menahan, dan "Menutup Perbatasan"
Sebuah perintah mengerahkan angkatan bersenjata AS "untuk menutup perbatasan dan menjaga kedaulatan, integritas teritorial, dan keamanan Amerika Serikat dengan menangkal berbagai bentuk invasi termasuk migrasi massal yang melanggar hukum." Pangkalan angkatan laut AS di Guantánamo, Kuba kini digunakan untuk menahan para migran dan penerbangan militer AS digunakan untuk mendeportasi para migran.
Saat pasukan bersenjata AS dikerahkan ke perbatasan barat daya AS, ketentuan keterlibatan mereka menetapkan bahwa "kebijakan penggunaan kekuatan mengutamakan keselamatan dan keamanan personel Departemen Keamanan Dalam Negeri dan anggota Angkatan Bersenjata." Hal ini mengundang Patroli Perbatasan AS dan personel militer untuk mengangkat senjata mereka, terutama mengingat pengumuman presiden yang menyatakan bahwa "kedaulatan Amerika sedang diserang."
5. Perluasan Pengusiran yang Dipercepat di Seluruh AS
Per 21 Januari, pengusiran yang dipercepat ini diperluas untuk menyertakan warga negara asing yang ditangkap di mana pun di Amerika Serikat, yang tidak dapat membuktikan bahwa mereka telah berada di Amerika Serikat secara terus-menerus selama dua tahun sebelum penangkapan. Pengusiran yang dipercepat awalnya digunakan untuk memungkinkan petugas imigrasi tingkat rendah untuk segera mengusir orang-orang yang baru tiba dan tidak memiliki dokumen yang memadai tanpa pemeriksaan di hadapan hakim imigrasi, tetapi lama-kelamaan waktu kedatangan dan jarak dari perbatasan telah ditambah.
Pada 23 Januari, penjabat sekretaris Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) menerbitkan sebuah memo yang mengarahkan petugas penegakan hukum imigrasi untuk "(1) mempertimbangkan pengusiran yang dipercepat terhadap orang-orang yang memenuhi persyaratan untuk itu tetapi mungkin sedang dalam proses deportasi biasa dan (2) meninjau status pembebasan bersyarat penerima manfaat dalam program pembebasan bersyarat yang telah dihentikan, serta mempertimbangkan apakah mereka semestinya ditempatkan dalam proses pengusiran yang dipercepat atau proses deportasi biasa."
Pengembangan yang meluas ini menghilangkan hak proses hukum bagi para imigran yang mungkin telah tinggal di wilayah pedalaman Amerika Serikat, yang secara historis dan hukum semakin bertambah seiring lamanya seseorang tinggal di negara tersebut dan semakin jauhnya mereka dari perbatasan.
6. Menghapuskan Program Pembebasan Bersyarat, Status Perlindungan Sementara, dan Mobilitas Aman.
Pembebasan bersyarat telah berhasil mengurangi jumlah penyeberangan perbatasan ilegal dengan mengizinkan masuknya orang-orang yang telah diperiksa dan disponsori secara aman dan legal sebagai respons terhadap keadaan darurat pengungsi baru-baru ini, seperti pengambilalihan Afghanistan oleh Taliban dan invasi Rusia ke Ukraina. Antara Desember 2023 dan Agustus 2024, pertemuan Patroli Perbatasan dengan penyeberang perbatasan dari Kuba, Haiti, Nikaragua, dan Venezuela—empat negara yang memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat—turun masing-masing sebesar 99, 98, 97, dan 96 persen.
Namun, sebuah perintah eksekutif menghentikan program pembebasan bersyarat bagi warga Kuba, Haiti, Nikaragua, dan Venezuela. Departemen Keamanan Dalam Negeri kini akan berupaya menempatkan orang-orang yang dibebaskan bersyarat di AS dalam kurun waktu dua tahun terakhir, untuk dipercepat pengusirannya.
Pemerintah juga telah membatalkan perpanjangan Status Perlindungan Sementara (TPS) bagi lebih dari 300.000 warga Venezuela, yang membahayakan mereka untuk dipulangkan ke kondisi berbahaya seperti saat mereka mengungsi.
Perintah mengenai TPS, yang menyatakan bahwa TPS harus “terbatas dalam ruang lingkup dan dibuat hanya selama diperlukan,” menunjukkan bahwa perpanjangan TPS untuk warga negara yang memenuhi syarat yaitu Kamerun, Somalia, Sudan Selatan, Afghanistan, Myanmar, Nepal, Suriah, Yaman; El Salvador, Honduras, Nikaragua; dan Ukraina masih belum pasti.
Trump juga memerintahkan penghentian penggunaan aplikasi “CBP One” sebagai metode penjadwalan janji temu yang tertib di sejumlah pelabuhan masuk di sepanjang perbatasan barat daya dan menutup “kantor mobilitas aman” di Kolombia, Kosta Rika, Ekuador, dan Guatemala yang selama ini digunakan untuk memproses klaim perlindungan secara tertib.
7. Penghentian Sementara Semua Penempatan Pengungsi (Kecuali Warga Afrikaner)
Satu perintah eksekutif menyatakan bahwa menerima pengungsi dianggap "merugikan" kepentingan nasional AS. Perintah tersebut menghentikan program penerimaan pengungsi AS tanpa batas waktu, yang telah beroperasi sejak era Perang Vietnam untuk menyelamatkan pengungsi seperti para juru bahasa Afghanistan dan Irak yang bertugas di angkatan bersenjata AS dan harus meninggalkan negara mereka sebagai akibatnya, bersama dengan para pengungsi yang melarikan diri dari keadaan darurat di Kamboja, Darfur, Bosnia, dan Myanmar, dan masih banyak lagi. Pada tahun terakhir pemerintahan Biden (FY 24), AS menerima 100.000 pengungsi.
Presiden Trump kemudian mengeluarkan perintah untuk membuat satu pengecualian: untuk warga Afrikaner kulit putih dari Afrika Selatan.
8. Eksternalisasi Kontrol Perbatasan dan Manajemen Migrasi
Sebuah perintah menyerukan untuk melanjutkan program Tetap di Meksiko (Protokol Perlindungan Migrasi) "sesegera mungkin" sejak Trump pertama kali menjabat. Kebijakan ini digunakan untuk memaksa para pencari suaka menunggu di Meksiko sementara permohonan mereka diproses di Amerika Serikat. Banyak yang menjadi mangsa di sana.
Perintah tersebut menyerukan "kerja sama dan perjanjian internasional tambahan," dengan mengutip ketentuan "negara ketiga yang aman" dalam hukum AS, yang digunakan oleh pemerintahan Trump periode pertama untuk membuat perjanjian dengan El Salvador, Guatemala, dan Honduras untuk mendeportasi warga negara dari dua negara lainnya ke salah satu dari ketiga negara tersebut. AS kini mendeportasi dan mengangkut warga negara Afghanistan, Tiongkok, Pakistan, dan Uzbekistan ke Kosta Rika dan ke Darién, Panama untuk deportasi selanjutnya, yang dibiayai oleh pemerintah AS.
9. Mengakhiri Kewarganegaraan Berdasarkan Kelahiran bagi Anak dari Orang Tua yang Tidak Memiliki Dokumen
Sebuah perintah dimaksudkan untuk mengakhiri kewarganegaraan berdasarkan kelahiran bagi setiap anak yang lahir di Amerika Serikat kecuali salah satu orang tuanya adalah warga negara AS atau penduduk tetap. Perintah tersebut ditentang karena dianggap inkonstitusional. Anak-anak ini akan menghabiskan sisa hidup mereka dengan rasa takut dideportasi dari negara tempat mereka dilahirkan dan tidak akan menerima dokumen identitas federal, yang kemungkinan besar akan menimbulkan masalah berat dalam mengakses perawatan kesehatan penting, program gizi, dan pendaftaran sekolah. Beberapa anak tidak akan diakui kewarganegaraannya secara de facto.
10. Penghentian Bantuan Pembangunan dan Kemanusiaan di Seluruh Dunia
AS telah lama menjadi pemimpin dunia dalam bantuan kemanusiaan dan pemukiman kembali para pengungsi. Hal ini telah memperkuat kapasitasnya untuk mendorong negara-negara lain agar meningkatkan dukungan mereka bagi para pengungsi dan orang-orang terlantar, untuk mempromosikan penghormatan terhadap prinsip-prinsip hak-hak pengungsi di forum-forum global, dan untuk mempertahankan suaka pertama ketika negara-negara di garis depan dalam keadaan darurat pengungsi kesulitan untuk menampung para pengungsi atau ragu dalam menegakkan kewajiban mereka agar tidak memaksa para pengungsi kembali ke negara-negara tempat mereka akan berada dalam bahaya.
AS kini mengakhiri atau memangkas drastis dukungan finansial dan politik untuk lembaga multilateral yang melindungi pengungsi, termasuk Badan Pekerjaan dan Pemulihan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) dan Organisasi Kesehatan Dunia. Perintah penangguhan bantuan kemanusiaan dan pembangunan yang dikelola oleh Departemen Luar Negeri AS dan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) selama 90 hari segera mengancam kesehatan, keselamatan, dan sumber penghidupan jutaan orang di seluruh dunia. Bahkan setelah Departemen Luar Negeri mengeluarkan keringanan pada 28 Januari untuk beberapa "bantuan kemanusiaan yang menyelamatkan nyawa," banyak program bantuan yang tampaknya dapat menyelamatkan nyawa masih dibekukan.
