Israel dan Palestina sedang terperosok ke dalam kegelapan yang belum pernah terjadi selama bertahun-tahun. Sabtu dini hari, Hamas dan kelompok-kelompok bersenjata lainnya memasuki Israel, dan melakukan kekejaman yang biadab, menewaskan lebih dari 1.300 warga Israel. Para penyerang menembaki warga sipil secara massal, termasuk dalam sebuah serangan terhadap pengunjung pesta yang dilaporkan menewaskan 260 orang, dua di antaranya warga Brasil. Para penyerang itu membunuh orang-orang di rumah mereka, menyandera sejumlah orang, termasuk perempuan dan lansia, dan secara membabi buta menembakkan ribuan roket ke kota-kota dan desa-desa Israel.
Israel kemudian melancarkan kampanye pengeboman besar-besaran, menewaskan lebih dari 1.400 warga Palestina per 12 Oktober, termasuk lebih dari 400 anak-anak, sebagaimana dilaporkan Kementerian Kesehatan Gaza. Israel telah menyerang sejumlah sekolah, kamp pengungsi, dan fasilitas kesehatan. Otoritas Israel juga telah memutus pasokan listrik, air, bahan bakar dan makanan ke Gaza, sehingga memperburuk situasi kemanusiaan yang mengerikan bagi lebih dari 2,2 juta warga Palestina. Tidak ada bantuan yang bisa masuk ke Gaza, dan Israel dilaporkan mengancam akan memblokir setiap akses masuk dari Mesir.
Presiden Luiz Inácio Lula da Silva telah mendesak kelompok-kelompok bersenjata Palestina agar membebaskan anak-anak Israel yang diculik – dan mendesak Israel untuk menghentikan pengeboman. Ia telah berjanji bahwa Brasil, sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB bulan ini, akan melakukan segala sesuatu yang mungkin untuk mengakhiri kekerasan. Menteri Luar Negeri Mauro Viera terbang ke New York, pada hari Jumat, untuk memimpin sebuah pertemuan mendesak Dewan Keamanan mengenai krisis tersebut.
Presiden Lula semestinya mendorong resolusi Dewan Keamanan yang mendesak kedua belah pihak untuk mematuhi hukum humaniter internasional – hukum perang, yang berusaha menyelamatkan nyawa dan mengurangi penderitaan dan melobi 14 negara anggota Dewan Keamanan lainnya agar mendukung resolusi ini. Jika Amerika Serikat memilih untuk menggunakan hak vetonya, seperti yang sering dilakukan negara itu terhadap teks Dewan Keamanan yang mengkritik Israel, AS harus menjelaskan alasannya pada sidang Majelis Umum yang terbuka.
Hukum perang berlaku untuk semua pihak dalam konflik, terlepas dari apa yang telah dilakukan pihak lain atau ketidakseimbangan dalam kekuasaan. Tidak ada satu pihak pun yang berhak membunuh atau mengincar warga sipil dan infrastruktur sipil dengan sengaja atau melancarkan serangan membabi buta atau tidak proporsional. Membunuh warga sipil dan menyandera dengan sengaja adalah kejahatan perang, seperti halnya dengan hukuman kolektif.
Brasil seharusnya menyoroti impunitas yang telah berlangsung selama puluhan tahun dalam memicu pertumpahan darah berkelanjutan dan pentingnya pertanggungjawaban, termasuk di Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Brasil semestinya bekerja untuk memastikan jaksa ICC dapat bergerak cepat dalam penyelidikan terkait Palestina yang sedang berjalan.
Brasil juga dapat mendorong Dewan Keamanan untuk menuntut agar bisa mendapatkan bantuan kemanusiaan yang vital bagi mereka yang membutuhkan dan menyerukan Israel untuk mengizinkan pasokan makanan, air, bahan bakar, dan listrik dibuka serta mencabut penutupan Gaza. Brasil seharusnya meminta negara-negara donor untuk tidak menghentikan bantuan untuk Palestina. Menentang serangan Hamas tidak harus dilakukan dengan cara memutus kehidupan jalur vital bagi warga sipil Palestina.
Presiden Lula telah menunjukkan keprihatinannya perihal kegagalan komunitas internasional untuk melindungi hak-hak warga Palestina. Ia sekarang punya mimbar untuk membahas kekerasan baru-baru ini dan konteks yang lebih besar, termasuk penindasan struktural yang sistematis terhadap warga Palestina, yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa apartheid dan penganiayaan.
Dunia perlu membangun tekanan untuk mengakhiri serangan terhadap warga sipil dan menghentikan pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis di Israel dan Palestina. Dengan kegagalan Amerika Serikat dan negara-negara bumi utara lainnya untuk secara konsisten menyerukan penghormatan terhadap hukum dan keadilan internasional, maka ada kesenjangan dalam kepemimpinan. Brasil seyogianya menjadi suara utama dalam menyerukan perlindungan hak asasi manusia, penghormatan terhadap hukum internasional, dan pertanggungjawaban atas kejahatan perang.
