Kebanyakan orang Australia mengenal Vietnam karena makanannya yang enak, pantainya yang indah, dan sejarah perang yang mengerikan. Tetapi, banyak yang mungkin tidak menyadari bahwa negara di Asia Tenggara ini juga memiliki lebih dari 150 tahanan politik, yang ditahan karena aksi damai dan kebebasan berekspresi. Jarang terdengar kabar tentang para tahanan politik ini karena pemerintah Vietnam berusaha keras untuk memproyeksikan dirinya sebagai mitra dagang dan keamanan yang modern dan dapat diandalkan oleh negara-negara Barat.
Para tahanan politik ini termasuk seorang aktivis agraria, Truong Van Dung; seorang pengusaha, Tran Huynh Duy Thuc; dan seorang jurnalis, Pham Doan Trang; semuanya dijatuhi hukuman penjara berdurasi panjang atas tuduhan tak masuk akal.
Pada 11 Juli, pihak berwenang Vietnam membebaskan seorang pensiunan tukang roti sekaligus aktivis pro-demokrasi asal Australia, Chau Van Kham, setelah lebih dari empat tahun ditahan secara sewenang-wenang. Pengadilan memvonis Chau atas "terorisme" pada November 2019 dan menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara setelah persidangan singkat yang menimbulkan kekhawatiran serius terkait proses hukum. Kasus ini didasarkan pada afiliasi dan kegiatannya dengan partai politik oposisi, Viet Tan, yang beroperasi secara terbuka dan sah di banyak negara termasuk Australia, tetapi secara sewenang-wenang dilabeli "teroris" oleh Hanoi.
Dua aktivis Vietnam, Nguyen Van Vien dan Tran Van Quyen, diadili bersama Chau Van Kham dan masing-masing dijatuhi hukuman 11 dan 10 tahun. Mereka masih berada di balik jeruji besi.
Pembebasan dini Chau atas dasar kemanusiaan adalah kabar baik bagi Chau dan keluarganya. Ini adalah hasil kerja keras dan advokasi di tingkat paling senior pemerintah Australia untuk mengamankan pembebasannya.
Tetapi kasus Chau ini menjadi pengingat bahwa masih banyak lagi pembela hak asasi manusia, aktivis lingkungan, dan jurnalis yang ditahan secara sewenang-wenang di Vietnam dan tidak memiliki kewarganegaraan asing, sehingga mereka jarang sekali bisa mendapatkan manfaat dari tekanan yang kuat dan berkelanjutan dari pemerintah asing agar mereka bisa dibebaskan.
Sejak 11 Juli, polisi telah menangkap dua aktivis lain karena unggahan mereka di Facebook yang bernada kritis terhadap pemerintah.
Pada 13 Juli, pengadilan Vietnam menolak banding yang diajukan Truong Van Dung, aktivis agraria. Dia harus menjalani hukuman enam tahun penjara karena "propaganda melawan negara." Bahkan sebelum hukuman ini, Truong Van Dung telah mengalami pelecehan dan intimidasi dari pemerintah selama bertahun-tahun, termasuk interogasi polisi, tahanan rumah, larangan bepergian, dan beberapa kali serangan fisik.
Sementara itu, Tran Huynh Duy Thuc, yang pernah menjadi juru kampanye terkemuka untuk teknologi informasi dan komunikasi digital di Vietnam, sedang menjalani hukuman penjara selama 16 tahun. Dia dihukum karena menyerukan demokrasi dan sistem politik multipartai.
Seorang jurnalis terkenal, Pham Doan Trang, sedang menjalani hukuman penjara sembilan tahun. Dia berani menulis artikel dan buku yang tidak disetujui oleh Partai Komunis Vietnam. Tulisannya menyentuh berbagai isu termasuk hak-hak lesbian, gay, biseksual dan transgender; hak-hak perempuan; masalah lingkungan; konflik teritorial antara Vietnam dan Tiongkok; serta reformasi hukum.
Pada 2022, pemerintah Vietnam meningkatkan penindasan terhadap sejumlah aktivis lingkungan. Pengadilan menghukum seorang jurnalis, Mai Phan Loi; seorang pengacara lingkungan, Dang Dinh Bach; dan seorang pembela lingkungan, Nguy Thi Khanh, dengan tuduhan bermotif politik atas dugaan penggelapan pajak. Tidak masalah bahwa Nguy Thi Khanh adalah pemenang Goldman Environmental Prize 2018 yang bergengsi secara internasional, menghormati aktivis lingkungan akar rumput. Pada bulan Mei, menyusul kecaman internasional, Nguy Thi Khanh dibebaskan lima bulan sebelum masa hukumannya berakhir.
Tetapi pihak berwenang Vietnam dengan cepat menangkap juru kampanye lingkungan terkemuka lainnya, Hoang Thi Minh Hong, juga dengan tuduhan penggelapan pajak yang salah.
Pemerintah sejumlah negara demokratis sedang melakukan serangan tebar pesona terhadap Vietnam. Mereka menganggap negara tersebut sebagai pasar ekonomi yang menarik, dan tempat alternatif bagi perusahaan-perusahaan Barat untuk menempatkan pabrik-pabriknya karena ingin mengurangi ketergantungan mereka pada Tiongkok. Vietnam menjadi pemain penting dalam persaingan strategis geopolitik dengan Tiongkok. Maka pemerintah demokratis yang mengutuk pelanggaran hak asasi manusia di Tiongkok, menahan diri untuk tidak mengkritik Hanoi atas pelanggaran serupa demi menjaga agar pihak berwenang tetap berpihak pada Beijing.
Pemerintah demokratis seharusnya tidak membiarkan Vietnam lolos begitu saja. Melakukan hal itu bakal merugikan rakyat Vietnam yang menderita karena pemerintah mereka tidak mentolerir kritik mereka. Seperti yang dikatakan Pham Doan Trang dengan berani ketika dia dijatuhi hukuman, "Republik Sosialis Vietnam ... memilih untuk menanggapi dengan cara yang lebih keji, bodoh, dan bengis, memenjarakan warganya hanya karena mereka menulis karya atau menanggapi wawancara dengan jurnalis asing ... Semakin lama hukuman penjara, semakin jelast terlihat sifat otoriter, tidak demokratis, dan antidemokrasi Republik Sosialis Vietnam."
Dalam upaya mereka untuk menjalin hubungan yang lebih dekat, pemerintah sejumlah negara demokratis seperti Australia, negara-negara anggota Uni Eropa, dan Amerika Serikat seyogianya tak mengabaikan para tahanan politik Vietnam. Melakukan hal itu hanya akan mengundang pemerintah Vietnam untuk melanjutkan pemberangusan kebebasan berbicara dan kritik yang seharusnya dapat ditoleransi oleh pemerintah semua negara.
