(Beirut) – Pihak berwenang Bahrain menangkap empat orang terkait unggahan di media sosial pada awal Maret 2023, kata Human Rights Watch hari ini. Salah satu dari mereka yang ditangkap menyerukan reformasi sistem parlementer Bahrain menjelang Sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) di Manama.
Sidang IPU, sebuah pertemuan tahunan anggota parlemen dari seluruh dunia, berlangsung di Bahrain dari 11 hingga 15 Maret. Tema Sidang tahun ini adalah “Mempromosikan hidup berdampingan dengan damai dan masyarakat inklusif: Memerangi intoleransi.” Para pemimpin IPU dan delegasi Sidang seharusnya secara terbuka menuntut pihak berwenang Bahrain untuk mematuhi tema Sidang, termasuk dengan membatalkan semua tuntutan terhadap keempat orang tersebut, bersama dengan banyak orang lain yang saat ini dipenjara karena menggunakan hak kebebasan berekspresi mereka.
“Mengadakan sidang yang diklaim mempromosikan masyarakat inklusif di negara yang sering menangkap orang karena mengutarakan pikiran mereka hanya membuat pemerintah Bahrain semakin berani untuk terus menindas kebebasan berpendapat,” kata Niku Jafarnia, peneliti Bahrain dan Yaman di Human Rights Watch. “Bungkamnya kepemimpinan kelompok parlemen dan anggota parlemen yang menghadiri Sidang saat ini adalah bukti bahwa mereka tak peduli dan berkontribusi pada upaya Bahrain untuk menutupi pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan terhadap lawan-lawan politik.”
Empat pria yang ditangkap termasuk Ibrahim Al-Mannai, seorang pengacara dan aktivis terkemuka di Twitter. Pada 6 Maret, Al-Mannai membuat unggahan di Twitter yang menyatakan bahwa pemerintah Bahrain seharusnya mereformasi parlemennya jika mereka “tertarik untuk menyoroti parlemen Bahrain bagi dunia.” Dia kemudian ditangkap, bersama dengan tiga orang lainnya karena unggahan mereka di media sosial. Pada 9 Maret, Kejaksaan Umum Bahrain mengunggah pernyataan di Instagram bahwa keempat orang tersebut telah ditangkap karena "menyalahgunakan platform media sosial". Al-Mannai telah dibebaskan, sementara status tiga orang lainnya masih belum jelas.
Penangkapan terjadi pada pekan yang sama ketika pihak berwenang Bahrain mencabut visa yang sebelumnya telah mereka keluarkan bagi dua anggota staf Human Rights Watch untuk menghadiri IPU, padahal Human Rights Watch berstatus sebagai pengamat tetap di IPU.
Penangkapan itu, serta pencabutan visa Human Rights Watch, adalah contoh dari pembatasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul yang melanggar kewajiban hak asasi manusia internasional di Bahrain. Suara kalangan oposisi secara sistematis diabaikan dan direpresi di Bahrain, termasuk melalui “undang-undang isolasi politik ”, yang melarang mantan anggota partai oposisi di Bahrain untuk mencalonkan diri sebagai anggota parlemen atau duduk di dewan gubernur organisasi masyarakat sipil, dan beberapa pembatasan lainnya. Pemilu tidak bebas dan tidak adil, dan media independen secara efektif dilarang masuk ke negara itu sejak 2017.
Pihak berwenang Bahrain secara sistematis telah memenjarakan sejumlah aktivis, anggota oposisi politik, dan pembela hak asasi manusia, termasuk dua mantan anggota parlemen. Human Rights Watch telah mendokumentasikan banyak kasus penyiksaan dan penolakan perawatan medis bagi mereka yang ditahan. Baru-baru ini, Abdulhadi Al-Khawaja, seorang warga negara ganda Denmark-Bahrain, seorang pembela hak asasi manusia terkemuka, ditolak untuk menemui ahli jantung meskipun mengalami masalah jantung mendesak yang dialaminya pada 28 Februari. Pihak berwenang selanjutnya telah mencabut kewarganegaraan anggota oposisi politik lainnya, termasuk empat mantan anggota parlemen Bahrain.
“Anggota parlemen yang menghadiri Sidang ini seharusnya menggunakan serentetan penangkapan ini sebagai kesempatan untuk bersuara menentang pelanggaran hak asasi manusia di Bahrain atas nama orang-orang yang dibungkam,” kata Jafarnia. “Selama mereka tidak melakukannya, pemerintah Bahrain akan terus menangkap dan menyiksa mereka yang angkat suara.”
