Selama sebulan terakhir, beberapa lembaga pendidikan yang dikelola pemerintah di Negara Bagian Karnataka India telah melarang siswa perempuan Muslim mengenakan jilbab, atau kerudung. Pemerintah negara bagian itu, yang dipimpin oleh Partai nasionalis Hindu Bharatiya Janata Party (BJP), mendukung larangan diskriminatif tersebut, dengan mengeluarkan arahan pada pekan lalu yang berbunyi, “pakaian yang mengganggu kesetaraan, integritas, serta hukum dan ketertiban masyarakat seharusnya tidak dipakai.”
Di tengah meningkatnya ketegangan dan protes antara pelajar Hindu dan Muslim seputar jilbab di sekolah-sekolah, pihak berwenang Karnataka telah menutup sejumlah sekolah dan perguruan tinggi selama tiga hari. Pada 8 Februari Pengadilan Tinggi Karnataka mendengarkan gugatan yang diajukan oleh para pelajar Muslim yang mendukung hak untuk memakai jilbab. Saat itulah beredar luas sejumlah video tentang gerombolan pemuda Hindu yang mengolok-olok seorang pelajar perempuan Muslim karena memakai jilbab. Sehari kemudian, menurut sebuah laporan berita, formulir pendaftaran dari enam pelajar perempuan Muslim yang berdiri di garis depan aksi protes itu, termasuk nomor telepon dan alamat rumah mereka, dibocorkan di dunia maya.
Larangan jilbab melanggar kewajiban India di bawah hukum hak asasi manusia internasional, yang menjamin hak seseorang untuk secara bebas memanifestasikan keyakinan agamanya, untuk secara bebas berekspresi, dan untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. Demikian juga, memaksa perempuan dan anak perempuan untuk mengenakan pakaian keagamaan juga melanggar kebebasan beragama dan hak privasi di bawah hukum internasional.
Larangan berjilbab ini menjadi bukti terkini bahwa otoritas India semakin berusaha meminggirkan kalangan Muslim, mengekspos mereka pada kekerasan yang menjadi-jadi. Di tingkat nasional dan negara bagian, pemerintahan BJP telah mengadopsi banyak undang-undang serta kebijakan yang secara sistematis mendiskriminasi minoritas agama dan komunitas rentan, terutama Muslim.
Pada Desember 2021, kalangan ultra-nasionalis Hindu, banyak di antara mereka punya keterkaitan dengan BJP, mengadakan konvensi keagamaan selama tiga hari di Uttarakhand di mana para pembicaranya secara terbuka menyerukan pembunuhan terhadap umat Muslim. Di Negara Bagian Haryana, kepala menteri BJP mendukung sekelompok warga Hindu pelaku main hakim sendiri yang menuntut agar kegiatan salat di ruang publik dihentikan. Umat Muslim dari kalangan kelas pekerja sering dipukuli, diancam, dan dilecehkan tapi pelakunya tidak dihukum. Berbagai foto dari ratusan perempuan Muslim terpelajar dan terkemuka ditampilkan di aplikasi di mana disebutkan mereka dijual, untuk mempermalukan, merendahkan, dan mengintimidasi mereka.
Ini semua berasal dari sebuah pemerintah yang menyatakan dukungan pada “pendidikan dan partisipasi” anak perempuan. Pemerintah perlu bertindak berdasarkan kata-kata itu, memastikan agar sekolah jadi ruang inklusif, dan melindungi hak anak perempuan untuk mengenakan jilbab bebas dari intimidasi.
