Pemerintah Amerika Serikat (AS) telah mengumumkan rencananya mengurangi bantuan bulan Januari kepada Badan Pekerjaan dan Pemulihan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) hingga separuh dari jumlah yang diharapkan – sebuah tindakan yang dapat merugikan pendidikan anak, pelayanan kesehatan bagi para ibu, serta pemenuhan makanan bagi bayi-bayi.
AS memberikan dana ini secara sukarela, tetapi, sebagai penyumbang terbesar UNRWA, keputusan mendadak dan tak terduga buat tetap mengantongi US$65 juta itu bisa langsung memengaruhi kehidupan para pengungsi Palestina yang bergantung pada kerja-kerja PBB.
Presiden AS Donald Trump tak pernah sungkan mengaitkan politik dengan bantuan kemanusiaan. Trump telah memanfaatkannya untuk menekan Otoritas Palestina agar bergabung dengan perundingan perdamaian yang dipimpin pemerintahan AS. Pada 2 Januari, Trump menulis di Twitter, "kita menyumbang SERATUS (sic) JUTA DOLAR setiap tahun kepada orang Palestina dan tak mendapat apresiasi atau rasa hormat." Pada satu titik, agaknya AS mungkin saja menghentikan seluruh pendanaan, sebelum memutuskan untuk mengurangi jumlah iuran pertamanya tahun ini hingga separuh, menunda "tinjauan dasar" atas cara kerja UNRWA.
UNRWA menyediakan sejumlah layanan vital bagi 5,3 juta pengungsi di Kawasan Palestina yang Diduduki, Yordania, Lebanon, dan Suriah, termasuk menyekolahkan lebih dari setengah juta anak perempuan dan laki-laki di 700 sekolah serta menangani 9 juta kunjungan pasien pengungsi ke lebih dari 140 klinik kesehatan. Banyak di antara mereka berkubang kemiskinan akut – 95 persen pengungsi di Suriah, misalnya, memerlukan bantuan kemanusiaan – dan kerja-kerja UNRWA adalah penyelamat nyawa bagi mereka.
Kecuali negara-negara lain segera menambal kekurangannya, pemotongan dana bantuan AS akan mengancam kelangsungan pendidikan anak-anak, vaksinasi, serta perawatan kesehatan ibu di kalangan pengungsi, juga kebutuhan-kebutuhan kemanusiaan dasar lainnya. Bahkan juru bicara pemerintah AS sendiri mengakui bahwa tanpa bantuan AS yang diharapkan, "operasi-operasi UNRWA berisiko kehabisan dana dan pada akhirnya terhenti."
Sebagai lembaga pemberi bantuan, tentu UNRWA bukanlah bagian dari proses perdamaian. Namun, pemerintahan Trump kelihatan bermaksud menjadikannya sandera – dan pada akhirnya menghukum para pengungsi Palestina yang rentan – sebagai jalan memutar buat menekan Otoritas Palestina supaya bergabung dalam perundingan perdamaian.
Ketika rezim Trump menghentikan bantuan AS terhadap Dana Penduduk PBB pada April 2017, pemerintah Belanda, Denmark, Swedia, dan Belgia mengawal hak-hak reproduksi. Negara-negara itu memulai penggalangan dana "She Decides" dan mengisi kekosongan yang ditinggalkan AS. Belgia sudah mulai mengisi lubang US$65 juta yang ditinggalkan AS dengan membayar sekaligus iuran tiga tahun, sebesar US$23 juta, kepada UNRWA. Apabila pemerintah negara-negara lain ikut bertindak demi para pengungsi Palestina, lantas memberikan sumbangan di muka tanpa syarat kepada UNRWA, mereka akan menyampaikan satu pesan kuat: bantuang ntah S yang diharapkan, "o kemanusiaan seharusnya tak dijadikan wujud pemerasan politik.
