Peta yang menggambarkan lokasi di mana sensor satelit mendeteksi kebakaran aktif antara 25 dan 28 Agustus 2017. (Perhatikan bahwa ukuran kotak tidak mewakili ukuran api yang terdeteksi.)

© 2017 Soe Zeya Tun / Reuters

(New York) – Data satelit yang baru secara konsisten menunjukkan terjadi kebakaran di sedikitnya 10 wilayah di sisi utara Negara Bagian Rakhine Burma, kata Human Rights Watch hari ini (29/8). Kebakaran itu terjadi menyusul rangkaian serangan terkoordinasi yang dilakukan milisi etnis Rohingya pada 25 Agustus 2017 lalu terhadap puluhan pos pemeriksaan dan pangkalan pemerintah Burma. 

Pemerintah Burma harus memberikan akses bagi para pemantau independen untuk memastikan sumber-sumber api dan memeriksa dugaan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

“Data satelit baru ini seharusnya menimbulkan kekhawatiran dan tindakan segera dari donor dan badan-badan PBB untuk mendesak pemerintah Burma mengungkap sejauh mana kehancuran yang sedang berlangsung di Negara Bagian Rakhine," kata Phil Robertson, wakil direktur Asia di Human Rights Watch. “Dengan meletakkan semua kesalahan pada pemberontak bukan berarti pemerintah Burma terhindar dari kewajiban internasionalnya untuk menghentikan pelanggaran dan menyelidiki dugaan kekerasan.”

Pemerintah yang prihatin seharusnya mendesak penyelidikan independen atas sejumlah pelanggaran hak asasi manusia serius, atau korban akan terus berjatuhan.

Phil Robertson

Wakil Direktur Asia

Pada 25 Agustus, para gerilyawan Arakan Rohingya Salvation Army atau Tentara Pembebasan Rohingya Arakan (ASRA) menyerang setidaknya dua lusin pos polisi dan tempat pemeriksaan serta satu pangkalan militer di tiga kota kecil di utara Negara Bagian Rakhine. Pemerintah awalnya melaporkan puluhan orang jadi korban tewas dalam pertempuran itu, termasuk 11 anggota pasukan keamanan. Sejak itu, jumlah korban yang dilaporkan terus meningkat menjadi lebih dari 100 orang, termasuk banyak di antara mereka yang diduga merupakan gerilyawan Rohingya.

Serangan itu menyusul penambahan pasukan militer dengan penempatan Batalion Infanteri Ringan 33 di utara Negara Bagian Rakhine, yang didominasi penduduk Muslim Rohingya. Sejumlah laporan media menyebut pemerintah telah mengintensifkan operasi keamanan di wilayah itu. Pemberontak ARSA dan Tentara Burma saling tuduh pihak lain melakukan pelanggaran. Ribuan orang juga telah meninggalkan rumah mereka di tengah pertempuran yang sedang berlangsung.

Pada awalnya satelit mendeteksi kebakaran aktif pada sore hari 25 Agustus di jalur desa Zay Di Pyin dan Koe Tan Kauk di kota Rathedaung. Pada 28 Agustus, satelit menemukan lagi di delapan lokasi lain dari pagi sampai siang, termasuk di kota Maungdaw dan beberapa desa lain di kota Maungdaw. Human Rights Watch mencatat bahwa banyak kebakaran tambahan di utara Negara Bagian Rakhine mungkin tidak terdeteksi selama periode pengamatan ini, karena keterbatasan resolusi sensor satelit lingkungan yang digunakan dan awan tebal selama musim hujan.

Human Rights Watch membandingkan beberapa lokasi kebakaran ini dengan pernyataan saksi yang telah dikumpulkan dan laporan media. Lembaga ini menemukan adanya keterkaitan dengan beberapa kejadian yang dilaporkan, di mana ada rumah-rumah yang diduga sengaja dibakar. Misalnya, seorang pria yang melarikan diri ke Bangladesh dari Desa Taung Pyo Let Yar, di dekat tempat Human Rights Watch mendeteksi kebakaran aktif, mengatakan dia menyaksikan pasukan keamanan menembaki orang-orang saat mereka mengejar militan dan membakar rumah-rumah: "Semuanya dibakar hingga jadi abu sekarang," katanya.

Meski secara teknis tidak mungkin menentukan penyebab kebakaran yang terdeteksi dengan sensor satelit ini atau mengesampingkan kemungkinan terjadinya kebakaran secara alami dan tidak terkait dengan konflik, Human Rights Watch mencatat bahwa informasi yang didokumentasikan memiliki kemiripan yang dekat dengan apa yang ditemukan selama serangan dengan pembakaran yang meluas di Negara Bagian Rakhine saat aksi kekerasan terhadap orang-orang Rohingya terjadi pada 2012 dan 2016.

Peta yang menggambarkan lokasi di mana sensor satelit mendeteksi kebakaran aktif antara 25 dan 28 Agustus 2017. (Perhatikan bahwa ukuran kotak tidak mewakili ukuran api yang terdeteksi.)

© 2017 Human Rights Watch

Keseluruhan wilayah yang terbakar panjangnya sekitar 100 kilometer, kata Human Rights Watch, kira-kira lima kali lebih besar dari daerah yang dibakar pasukan keamanan Burma selama Oktober hingga November 2016. Menyusul serangan mematikan terhadap pos polisi oleh sejumlah milisi pada Oktober 2016, analisis Human Rights Watch terhadap citra satelit menunjukkan lebih dari 1500 bangunan hancur akibat pembakaran.

Pemerintah dan militer Burma menyalahkan warga dan militan Rohingya atas pembakaran beberapa bangunan, namun sejauh ini mereka belum menunjukkan bukti untuk mendukung tuduhan itu. Pembakaran yang meluas seperti yang terjadi di Negara Bagian Rakhine ini belum pernah terlihat sejak gerilyawan Rohingya menyerang pasukan keamanan pemerintah pada tanggal 9 Oktober 2016. Kelompok militan Rohingya Harakah al-Yaqin, yang kemudian berganti nama menjadi Arakan Rohingya Salvation Army atau Tentara Pembebasan Rohingya Arakan, mengambil tanggung jawab atas serangan tersebut. Saat itu, Angkatan Darat Burma meluncurkan apa yang disebut “operasi pembersihan” di daerah yang diduga tempat persembunyian militan dan melakukan banyak pelanggaran hak asasi manusia berat terhadap orang Rohingya. Human Rights Watch mendokumentasikan telah terjadi pembunuhan di luar proses peradilan, serta pemerkosaan terhadap perempuan dan gadis, selain juga pembakaran bangunan.

Operasi pasukan keamanan pada Oktober 2016 hingga Maret 2017 menyebabkan pengungsian besar-besaran, di mana lebih dari 87 ribu orang Rohingya melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh. Sebuah laporan yang diterbitkan oleh Kantor Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB pada tanggal 3 Februari menyimpulkan bahwa serangan terhadap orang Rohingya "sangat mungkin" digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pada bulan Maret, Dewan Hak Asasi Manusia PBB membentuk misi pencarian fakta internasional yang independen, dengan mandat menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia baru-baru ini di Burma, khususnya di Negara Bagian Rakhine. Pemerintah Burma menolak bekerja sama dengan misi tersebut dan mengindikasikan akan menolak permohonan visa bagi tiga ahli yang ditunjuk untuk misi itu.

"Pemerintah Burma telah berulang kali menunjukkan bahwa mereka tidak punya minat atau keahlian untuk melakukan penyelidikan pelanggaran secara kredibel dan tidak memihak di Negara Bagian Rakhine," kata Robertson. “Pemerintah yang prihatin seharusnya mendesak penyelidikan independen atas sejumlah pelanggaran hak asasi manusia serius, atau korban akan terus berjatuhan.”