Skip to main content

Australia: Hukum Anti Terorisme Ancam Kebebasan Hak Asasi Manusia

Resiko Pengungsi dan Pencari Suaka Lebih Besar Saat Kembali Ke Negara Asal

(Sydney) – Hukum Anti Terorisme baru di Australia yang kabur dengan cakupan amat luas telah melanggar hak dasar semua warga Australia, kata Human Rights Watch hari ini, dalam World Report 2015. Tindakan pemerintah Australia, mengembalikan pengungsi dan pencari suaka ke negara asal mereka, bikin risiko lebih besar dari sebelumnya saat mereka lari dari negara mereka ke Australia.

“Undang-undang Anti Terorisme yang kejam bisa melanggar kebebasan berbicara yang mengakibatkan kerugian tak terhingga bagi kebijakan internasional Australia sebagai negara yang menghormati hak asasi manusia,” kata Elaine Pearson, Direktur Human Rights Watch wilayah Australia. "Kebijakan keras terhadap para pengungsi ini bisa menjadi kebijakan politik menonjol di dalam negeri, namun korban manusia juga sangat banyak."

Dalam World Report edisi ke-25, setebal 656-halaman, Human Rights Watch mengulas praktik hak asasi manusia di lebih dari 90 negara. Dalam pengantarnya, Direktur Eksekutif Kenneth Roth mendesak berbagai pemerintah mengakui bahwa perlindungan hak asasi sangat diperlukan pada kondisi yang tidak stabil, dan hak-hak yang dilanggar bisa memperburuk kondisi keamanan. Keuntungan jangka pendek, yang merusak kemerdekaan manusia dan non-diskriminasi, harus dibayar mahal pada jangka panjang.

Tahun 2014, pemerintahan Perdana Menteri Tony Abbott dengan cepat mengeluarkan kebijakan baru anti terorisme lewat ancaman pidana bagi orang yang "advokasi kegiatan terorisme" dan bepergian ke "daerah terlarang", serta mengungkap informasi tanpa izin pihak berwenang berkaitan dengan "operasi intelijen".

"Undang-undang Anti Terorisme baru di Australia menyebabkan wartawan, penyelidik kejahatan, serta aktivis berisiko dipenjara karena mengungkap informasi tertentu – termasuk informasi yang menyangkut kepentingan publik," kata Pearson. "Pemerintah menyatakan kebijakan ini sudah melalui parlemen meskipun konsekuansinya amat besar, yakni kebebasan sipil di Australia."

Pemerintahan Abbott meneruskan kebijakannya mengirim semua pencari suaka yang tiba dengan perahu di perairan Australia ke Nauru dan Papua Nugini meskipun ada kekhawatiran terhadap prosedur berkepanjangan status pengungsi, kekerasan dan intimidasi masyarakat setempat, serta penganiayaan dan kondisi buruk dalam tahanan. Pada September, pemerintah melakukan kesepakatan dengan Kamboja dimana Kamboja akan menerima pengungsi dari Nauru, meski pemerintah Kamboja tak memiliki kebijakan yang baik dalam melindungi pengungsi serta menjamin hak asasi mereka.

Otoritas Australia melanggar hukum internasional dengan mengirim setidaknya dua muatan kapal pencari suaka asal Sri Lanka kepada Angkatan Laut Sri Lanka setelah wawancara singkat di laut, yang menyebabkan mereka risiko disiksa maupun dianiaya. Human Rights Watch dan lembaga lain telah mendokumentasikan kasus-kasus penyiksaan dan pemerkosaan para tahanan etnik Tamil yang sebelumnya dipaksa kembali ke Sri Lanka, beberapa di antaranya dari Australia.

Dalam beberapa kebijakan internasional, Australia memanfaatkan kursi Dewan Keamanan PBB untuk memajukan hak asasi di Suriah, Korea Utara, Afrika Tengah, dan tempat lainnya. Australia sedang berusaha mendapatkan kursi Dewan HAM PBB tahun 2018. Namun, dalam hubungan bilateral, pemerintah jarang bicara terbuka tentang pelanggaran hak asasi manusia. Selain perdagangan dan keamanan, kebijakan luar negeri pemerintah Australia fokus pada soal menghalangi pencari suaka datang ke Australia dan mengabaikan isu hak asasi lainnya.

“Pemerintah Australia sudah berhenti kritik terhadap kebijakan yang melanggar hak asasi di Sri Lanka dan Kamboja pada beberapa tahun terakhir. Tujuannya agar Australia dapat dukungan terhadap kebijakan yang merugikan para pengungsi," kata Pearson. "Aspirasi Australia di mata dunia takkan dapat tempat terhormat sampai kebijakannya terkait isu hak asasi manusia kembali seperti semula, baik di dalam negeri maupun luar negeri."
 

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

Region / Country