Apa makna Hari Pekerja Rumah Tangga (PRT), yang jatuh pada akhir pekan ini, bagi sekitar 700 ribu anak Indonesia yang menjalani profesi ini? Tidak ada sama sekali. Tentu akan ada pertemuan-pertemuan, aksi unjuk rasa, dan berbagai acara, tetapi kebanyakan PRT anak di seluruh Indonesia akan menghabiskan akhir pekan ini dengan melakukan apa yang biasa mereka lakukan pada akhir pekan lain: bekerja.
Bisa jadi ini merupakan kejutan bagi banyak politikus dan pejabat pemerintah. Seperti yang pernah dikatakan seorang pejabat senior di Dinas Ketenagakerjaan DKI Jakarta kepada saya belum lama ini, anak-anak perempuan ini bukan "benar-benar pekerja"--sebuah pendapat yang berulang-ulang diungkapkan oleh terlampau banyak pejabat yang saya wawancarai; yang secara sederhana menggolongkan mereka sebagai sekadar "pembantu". Pekerjaan rumah tangga, katanya, sama sekali tidak masuk dalam definisi kerja.
Tetapi banyak di antara anak-anak ini akan berpendapat lain. Belum lama ini saya bertemu dengan Ayu, 13 tahun, di Bandung. Ayu mulai bekerja penuh-waktu pada saat ia baru berusia 11 tahun, karena ia ingin membantu orang tuanya membiayai adik-adiknya bersekolah. Pada pekerjaannya yang pertama, hari-hari Ayu dimulai pada pukul 5 pagi, dan dia bekerja sampai pukul 7 malam. Tapi setelah itu pun pekerjaannya masih belum selesai, karena ia kemudian harus merawat anak majikannya yang masih berusia 9 bulan. Jadi pada malam hari ia selalu siap sedia. Setelah tiga bulan, Ayu terpaksa berhenti dari pekerjaannya karena jam kerjanya yang panjang mulai membuatnya sakit. "Saya jadi sakit. Saya menjadi terlalu lelah," ceritanya kepada saya. Saat seseorang bekerja cukup keras sampai bisa membuatnya sakit, itu bukan "membantu". Tentu, itu lebih dari sekadar "bekerja": itu adalah eksploitasi.
Barangkali pekerja rumah tangga berada dalam posisi yang lebih baik dibanding politikus untuk menilai apakah yang mereka kerjakan adalah pekerjaan atau bukan. Dian, 17 tahun, menjelaskan keadaan ini dengan paling baik: "Tanpa kerja keras saya di rumah sehari-hari, orang-orang yang tinggal di rumah majikan tidak akan bisa melakukan yang mereka sebut-sebut sebagai 'kerja formal' di kantor mereka. Tetapi orang-orang pemerintah tetap saja bilang bahwa kami adalah warga kelas dua!"
Pekerja rumah tangga yang pernah bicara dengan saya biasa bekerja selama 14 sampai 18 jam per hari, tujuh hari seminggu, tanpa libur, meskipun beberapa mendapat cuti seminggu saat Idul Fitri. Saat mereka digaji--dan tidak semuanya digaji--upah per jam mereka jauh lebih kecil dibanding upah minimum regional seperti yang disyaratkan untuk, misalnya, anak laki-laki yang bekerja di pabrik lokal. Sebagai contoh, upah per jam Dian Rp 600. Begitu kita mengakui bahwa PRT anak menjalankan kegiatan yang memeras tenaga, produktif, dan pantas diakui sebagai pekerjaan, secara natural kita akan menyadari bahwa mereka berhak mendapatkan perlakuan setara. Apabila anak laki-laki bekerja di pabrik orang lain berhak mendapat hak-hak seperti itu, anak-anak perempuan yang bekerja di rumah orang lain pun berhak mendapat hak-hak seperti itu. Tentu, karena usia mereka, ketergantungan mereka pada majikan-majikan mereka untuk makanan dan tempat tinggal, dan terisolasinya mereka di dalam rumah-rumah pribadi, PRT anak memerlukan perlindungan dan perhatian lebih.
Itu akan memerlukan reformasi hukum. Departemen Ketenagakerjaan dan Transmigrasi serta Dewan Perwakilan Rakyat harus segera mulai bekerja dengan memastikan pengesahan sebuah Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga yang menjamin bahwa PRT menerima hak-hak yang setara dengan pekerja-pekerja lainnya, seperti kontrak kerja tertulis, upah minimum, upah lembur, satu hari libur dalam seminggu, delapan jam kerja per hari, waktu istirahat pada hari kerja, libur hari besar nasional, liburan, dan cuti sakit dengan gaji.
Dan pada saat yang sama ketika para politikus itu punya banyak pekerjaan yang harus mereka lakukan, anak-anak seperti Ayu seharusnya sama sekali tidak bekerja penuh-waktu. Dalam hukum Indonesia, anak di bawah 15 tahun sama sekali tidak diperbolehkan bekerja penuh-waktu. Yang lebih penting lagi, Ayu dan adik-adiknya seharusnya bisa menikmati sekolah gratis sampai mereka menyelesaikan sembilan tahun pendidikan wajib mereka. Meski demikian, biaya-biaya yang berkaitan dengan pendidikan sering kali memaksa anak-anak perempuan dan laki-laki yang kurang mampu putus sekolah. Ini berkontribusi mendorong masuknya anak-anak ke angkatan kerja.
Endah, yang saya temui di Bekasi, mengatakan kepada saya bahwa ia terpaksa putus sekolah setelah kelas I sekolah menengah pertama (kelas VII) karena ia tidak mampu membayar uang gedung, uang seragam, dan biaya untuk membeli buku. Budiwati, 15 tahun, terpaksa berhenti bersekolah setelah kelas V, tetapi mengatakan kepada saya mengenai bagaimana ia sedang membiayai pendidikan adiknya. "Saya ingin adik perempuan saya bisa menyelesaikan kuliah dan mendapatkan pekerjaan yang pantas supaya dia tidak usah mengerjakan pekerjaan yang tidak layak seperti saya," katanya.
Di Yogyakarta sekarang ada program retrieval yang memungkinkan murid-murid yang telah putus sekolah karena biaya kembali ke sekolah secara gratis. Meski demikian, program ini hanya berlaku bagi anak yang merupakan warga resmi Kota Yogyakarta. Anak-anak yang bermigrasi dari daerah pedesaan ke kota untuk mencari pekerjaan tidak dianggap sebagai warga dan tidak memenuhi syarat. Ekspansi program Kota Yogyakarta kepada anak-anak yang tinggal dan bekerja di Kota Yogyakarta dan mengembangkan program yang mirip di seluruh Indonesia dapat memberi manfaat bagi ratusan ribu anak yang tidak mempunyai pilihan selain bekerja dan bukannya belajar.
Anak-anak perempuan ini hidup dan bekerja di dalam bayang-bayang masyarakat: tersembunyi di belakang pintu-pintu terkunci rumah majikan mereka, terisolasi dari keluarga dan teman-teman sebaya mereka, dan dengan sedikit pengawasan regulasi oleh pemerintah. Sudah saatnya situasi itu berubah. Jadi, pada tahun pemilihan umum ini, barangkali ada beberapa orang selain PRT anak yang harus bekerja pada akhir pekan ini: para politikus.
