- Pemangkasan bantuan luar negeri AS pada tahun 2025 secara mendadak menghentikan layanan pencegahan dan perawatan HIV berbasis komunitas yang krusial bagi warga LGBT di Indonesia, yang memang telah menghadapi diskriminasi serta penangkapan secara sewenang-wenang.
- Pembubaran Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) telah menghapus layanan bagi kelompok yang paling berisiko terkena HIV, sehingga menciptakan hambatan tambahan akses terhadap tes, pencegahan, dan pengobatan penyelamat nyawa.
- Indonesia dan donor internasional seharusnya memulihkan layanan perawatan sebelum lebih banyak orang terpaksa berhenti menjalani pengobatan, semakin banyak orang kehilangan nyawa diakibatkan sesuatu yang sebenarnya bisa dicegah, dan hilangnya kemajuan dalam penanggulangan HIV yang telah dicapai selama puluhan tahun.
(Jakarta) – Pemangkasan bantuan luar negeri Amerika Serikat pada tahun 2025 secara mendadak mengakhiri upaya pencegahan dan perawatan HIV berbasis komunitas yang penting bagi warga lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Indonesia yang telah menghadapi diskriminasi dan penangkapan secara sewenang-wenang, kata Human Rights Watch dalam laporan yang diterbitkan hari ini. Secara global, diperkirakan lebih dari 170.000 orang tambahan meninggal dunia dalam kurun waktu satu tahun karena pemangkasan respons terhadap HIV/AIDS, yang khususnya berdampak pada populasi yang berisiko tinggi tertular HIV.
Laporan setebal 33 halaman, “‘Kami Ingin Diperlakukan Selayaknya Manusia’: Dampak Pemangkasan Bantuan Luar Negeri AS terhadap Pencegahan dan Perawatan HIV/AIDS di Indonesia,” mendokumentasikan pembubaran Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) oleh pemerintahan Trump dan menemukan bahwa langkah tersebut menghapuskan layanan bagi orang-orang yang paling berisiko tertular HIV, sehingga menciptakan hambatan tambahan terhadap tes, pencegahan, dan pengobatan penyelamat nyawa. Pemerintah Indonesia dan donor internasional semestinya segera memulihkan dukungan terhadap layanan HIV/AIDS yang dipimpin oleh komunitas.
“Pemangkasan besar-besaran terhadap USAID oleh pemerintahan Trump telah menghapus berbagai layanan yang membantu kelompok LGBT di Indonesia untuk mendapatkan akses penyelamat nyawa di tengah lingkungan yang penuh stigma, diskriminasi, dan ketakutan,” ujar Julia Bleckner, peneliti senior bidang kesehatan di Human Rights Watch. “Indonesia dan donor internasional seharusnya memulihkan layanan tersebut sebelum semakin banyak orang terpaksa berhenti menjalani pengobatan, lebih banyak orang meninggal akibat sesuatu yang sebenarnya bisa dicegah, dan hilangnya kemajuan dalam penanganan HIV yang telah dicapai selama puluhan tahun.”
Human Rights Watch mewawancarai 35 orang yang hidup dengan HIV, petugas penjangkauan, aktivis, akademisi, penerima bantuan, serta staf organisasi nonpemerintah di Jakarta, Depok, dan Serang pada November 2025 dan Juni 2026, serta meninjau sejumlah dokumen anggaran dan kebijakan.
Pada 24 September 2026, Human Rights Watch telah menyurati Kementerian Luar Negeri AS, Kementerian Kesehatan RI, dan Kementerian Dalam Negeri RI terkait dampak dari pemangkasan anggaran tersebut, namun hingga kini belum menerima tanggapan apa pun.
Situs web yang memantau bantuan luar negeri pemerintah AS menyatakan bahwa nilai komitmen anggaran untuk penanganan HIV di Indonesia turun dari 11,9 juta dolar AS (sekitar Rp212,9 miliar) pada Tahun Anggaran 2024 menjadi 7,9 juta dolar AS (sekitar Rp141.3 miliar) pada Tahun Anggaran 2025. Pemangkasan ini mencakup seluruh program pencegahan dan perawatan berbasis komunitas yang didanai oleh USAID dan ditujukan bagi kelompok LGBT.
Epidemi HIV/AIDS di Indonesia terkonsentrasi pada kelompok-kelompok yang menghadapi hambatan berat dalam mengakses layanan kesehatan akibat diskriminasi dan stigma. Prevalensi HIV di kalangan masyarakat umum berada di angka 0,4 persen, dibandingkan dengan 22 persen di kalangan laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki (LSL) dan 25 persen di kalangan warga transgender. Namun, data pengeluaran komprehensif terkini menunjukkan bahwa pada tahun 2020, hanya 0,1 persen dari anggaran dalam negeri Indonesia untuk HIV/AIDS yang dialokasikan bagi program untuk LSL, dan tidak ada sama sekali yang dialokasikan secara khusus untuk kelompok warga transgender. Sebanyak 98 persen program HIV bagi kelompok-kelompok ini didanai oleh donor internasional. Kelompok-kelompok tersebut sering kali sangat bergantung pada layanan yang dikelola oleh komunitas dan layanan penjangkauan, karena mereka kerap menghadapi diskriminasi dan stigma saat mengakses fasilitas kesehatan publik.
Para petugas penjangkauan telah mendistribusikan kondom dan informasi mengenai profilaksis pra-paparan (PrEP), membantu masyarakat mendapatkan layanan tes yang bersifat rahasia, mendampingi klien ke klinik, serta mendukung kepatuhan terhadap pengobatan antiretroviral. Mereka juga menanggung biaya transportasi dan tes, menjadi advokat bagi para pasien di hadapan staf klinik, serta melatih tenaga kesehatan untuk memberikan layanan yang penuh rasa hormat. Para petugas penjangkauan mengungkapkan bahwa sejak adanya pemangkasan anggaran, mereka kehilangan kontak dengan sejumlah klien, beberapa klien menjadi terlambat mengambil obat atau melewatkan dosis pengobatan, dan organisasi lokal pun tidak lagi memiliki kapasitas untuk melacak infeksi baru maupun kasus terputusnya pengobatan.
“Sekadar keluar rumah saja bagi seorang transgender sudah menakutkan,” kata seorang petugas penjangkauan transgender yang hidup dengan HIV. “Kalau tidak ada petugas penjangkauan, mereka akan merasa sendirian dan tidak mendapatkan perawatan.”
Hilangnya layanan ini terjadi bersamaan dengan meningkatnya upaya pemerintah Indonesia untuk memidanakan dan menyasar kelompok-kelompok berisiko. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru Indonesia, yang mulai berlaku pada 1 Januari 2026, menetapkan segala bentuk hubungan seksual yang dilakukan atas dasar persetujuan di luar pernikahan heteroseksual sebagai tindak pidana yang memungkinkan dilaporkan oleh anggota keluarga dekat, secara efektif memidanakan hubungan sesama jenis untuk kali pertama. Polisi menggerebek pertemuan privat dan menggunakan kepemilikan kondom serta yang diklaim sebagai obat HIV sebagai bukti tindak pidana. Praktik-praktik ini membuat orang enggan untuk membawa alat pencegahan, berkumpul untuk kegiatan penjangkauan, menjalani tes HIV, maupun mencari pengobatan.
Warga transgender yang dokumen identitasnya tidak mencerminkan identitas gender mereka dapat disapa dengan nama lama mereka di depan umum, sehingga berpotensi menjadi sasaran penghinaan atau diskriminasi. Para petugas penjangkauan telah mendampingi pasien, mengadvokasi agar mereka bisa diperlakukan dengan penuh rasa hormat, membantu individu mendapatkan dokumen identitas dan asuransi kesehatan, serta memberikan pelatihan kepada staf klinik. Kini, dengan hilangnya pendanaan, banyak orang harus menghadapi berbagai hambatan tersebut seorang diri.
Seorang aktivis gay yang hidup dengan HIV mengungkapkan betapa parahnya krisis ini: “Jika Anda seorang LGBT dan hidup dengan HIV, ini akhir cerita, selesai sudah.”
Setelah AS memangkas pendanaannya, Prancis, Jepang, Jerman, dan sejumlah negara lain segera mengambil langkah serupa dengan menghentikan pendanaan untuk penanggulangan HIV/AIDS. Pada bulan Juni, Winnie Byanyima, direktur eksekutif organisasi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNAIDS, mengatakan pemangkasan pendanaan global tersebut: “Tidak diragukan lagi bahwa ini merupakan gangguan paling serius dalam upaya penanggulangan HIV sejak dunia bersatu untuk memerangi penyakit ini.”
Pemerintah Indonesia semestinya menyediakan pendanaan yang memadai untuk pencegahan dan perawatan HIV bagi LSL dan warga transgender, mendukung organisasi berbasis komunitas, memastikan ketersediaan obat antiretroviral secara berkelanjutan, serta melatih tenaga kesehatan agar bisa memberikan layanan tanpa diskriminasi. Pemerintah juga harus mencabut undang-undang yang diskriminatif, mengakhiri penggerebekan ilegal yang menyasar individu LGBT, berhenti menjadikan kepemilikan kondom dan obat HIV sebagai bukti tindak pidana, menyelidiki serta memberikan sanksi yang setimpal atas penyalahgunaan wewenang oleh kepolisian, dan melindungi kelompok LGBT dari kekerasan oleh kelompok main hakim sendiri.
Pemerintah AS seyogianya memastikan keberlanjutan dan penyaluran dana yang tepat waktu untuk Rencana Darurat Presiden AS untuk Bantuan AIDS (PEPFAR), yang dibentuk pada tahun 2003, mengungkap dampak dari penghentian program-program tersebut, serta mencabut kebijakan ‘Mendorong Kesejahteraan Manusia dalam Kebijakan Bantuan Luar Negeri’, yang membatasi upaya perlindungan terhadap hak-hak kelompok transgender dan isu-isu lainnya. Donor internasional semestinya meningkatkan kontribusi mereka kepada Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, serta memberikan dukungan langsung kepada organisasi berbasis komunitas LGBT dalam penanganan HIV di Indonesia.
“Indonesia seharusnya berhenti menyasar kelompok LGBT dan mulai berinvestasi pada layanan komunitas yang terbukti efektif dalam pencegahan HIV serta memastikan orang yang hidup dengan HIV tetap menjalani pengobatan,” ujar Julia Bleckner. “Amerika Serikat dan donor lainnya seharusnya membantu pemulihan layanan vital ini, bukan justru menelantarkan orang-orang yang bergantung kepada mereka.”
