“Kami Ingin Diperlakukan Selayaknya Manusia”

November 11, 2026

“Kami Ingin Diperlakukan Selayaknya Manusia”

Dampak Pemangkasan Bantuan Luar Negeri AS terhadap Pencegahan dan Perawatan HIV/AIDS di Indonesia

Ringkasan

Pemangkasan pendanaan, ditambah penyempitan ruang partisipasi sipil serta semakin maraknya kriminalisasi terhadap kelompok masyarakat yang terpinggirkan, bersama-sama menghadirkan badai terbesar yang pernah dihadapi dalam upaya penanggulangan HIV.

— Winnie Byanyima, Direktur Eksekutif UNAIDS[1]

Pada Desember 2024, dunia berada pada posisi terdekat sejak puncak pandemi HIV/AIDS untuk mengakhiri AIDS sebagai ancaman kesehatan masyarakat pada tahun 2030, menurut Program Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk HIV dan AIDS (UNAIDS). Hampir 80 persen orang yang hidup dengan HIV telah mendapatkan pengobatan penyelamat nyawa, tingkat infeksi baru turun hingga 40 persen sejak tahun 2010, dan jumlah kematian akibat AIDS telah berkurang lebih dari 50 persen.[2] Namun, beberapa jam setelah resmi menjabat pada 20 Januari 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membekukan seluruh bantuan pembangunan luar negeri,[3] termasuk Rencana Darurat Presiden AS untuk Bantuan AIDS (PEPFAR), yang selama 21 tahun telah berjasa menyelamatkan 25 juta jiwa.[4] Pemangkasan tersebut menjerumuskan berbagai program kesehatan global ke dalam krisis, membahayakan jutaan jiwa, serta mengancam menghapus kemajuan yang dengan susah payah dicapai selama puluhan tahun dalam upaya mengendalikan dan memberantas HIV/AIDS.

Mengingat Amerika Serikat telah menyediakan sekitar 75 persen dari keseluruhan pendanaan internasional untuk penanggulangan HIV/AIDS, penarikan dana secara mendadak tersebut melumpuhkan sebagian besar infrastruktur pencegahan, perawatan, dan rantai pasok obat-obatan HIV/AIDS dalam sekejap.[5] Klinik-klinik terpaksa membatasi jatah obat atau menghentikan distribusi sama sekali, para peneliti menghentikan uji klinis di sela-sela pekerjaan mereka, dan para petugas penjangkauan terpaksa secara mendadak menghentikan layanan bagi klien mereka.[6]

Pada awal tahun 2025, setelah penghentian sementara seluruh bantuan pembangunan luar negeri, pemerintahan Trump mulai membubarkan Badan Pembangunan Internasional AS (USAID). Pada 1 Juli, USAID secara resmi ditutup dan menghentikan sebagian besar program USAIDS, dan seluruh fungsi yang tersisa dialihkan ke Kementerian Luar Negeri.[7]

Analisis Kaiser Family Foundation menunjukkan bahwa 80 persen program kesehatan USAID dihentikan, dengan nilai total mencapai 12,7 miliar dolar AS (sekitar Rp227,18 triliun).[8] Dari program-program yang dihentikan itu, 379 di antaranya merupakan hibah HIV/AIDS—mencakup lebih dari 70 persen dari seluruh pendanaan HIV/AIDS di bawah naungan USAID.[9] Berdasarkan perkiraan Center for Global Development, hibah HIV/AIDS USAID yang dihentikan tersebut sebelumnya telah mendukung sekitar 2,3 juta orang dalam mendapatkan pengobatan yang menyelamatkan nyawa.[10] Dampaknya sangat mengenaskan: menurut sebuah perkiraan, lebih dari 170.000 orang tambahan meninggal dalam kurun waktu satu tahun (24 Januari 2025 – 24 Januari 2026) akibat pemangkasan anggaran pencegahan dan perawatan HIV/AIDS.[11]

Menurut laporan yang diterbitkan Kaiser Family Foundation dan UNAIDS pada Juli 2026, belanja Amerika Serikat untuk upaya penanggulangan HIV/AIDS secara global pada 2025 turun sebesar 2,1 miliar dolar AS (sekitar Rp37,6 triliun) dibandingkan dengan belanja pada 2024.[12] Namun, tidak jelas apakah angka ini mewakili keseluruhan pemangkasan pendanaan AS untuk HIV/AIDS karena pemerintah sangat tidak transparan dalam menyampaikan informasi. Sebagian besar data mengenai pemangkasan pendanaan tersebut dihimpun oleh organisasi non-pemerintah.[13] Pada Maret 2025, Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih (OMB), yang berada di bawah kantor eksekutif presiden, menonaktifkan situs web pelacak alokasi anggaran publiknya.[14] Situs tersebut baru dipulihkan pada Agustus 2025 setelah adanya perintah pengadilan.[15] Pada Februari 2026, Physicians for Human Rights dan Council for Global Equality menggugat Kementerian Luar Negeri AS karena tidak merilis data kinerja PEPFAR Tahun Anggaran 2025 serta dokumen anggaran dan perencanaan Tahun Anggaran 2026, meskipun telah ada berbagai permintaan berdasarkan Undang-Undang Kebebasan Informasi.[16] Senator dari kedua partai saat itu harus berulang kali mengirimkan permintaan dokumen secara resmi untuk mengungkap bagaimana dana yang telah dialokasikan tersebut dikelompokkan dan dibelanjakan. Anggota senior Komite Hubungan Luar Negeri Senat, Jeanne Shaheen, menulis surat pada Juni 2026 bahwa Kementerian Luar Negeri “belum juga menyampaikan kepada Kongres daftar akhir yang memuat sekitar 5.600 kontrak dan hibah luar negeri yang telah dihentikan, beserta alasan penghentian setiap program... meskipun permintaan itu telah diajukan berulang kali selama lebih dari satu tahun,” serta meminta adanya pembaruan informasi bulanan mengenai biaya penutupan program.[17]

Pada tahun 2025, pemerintah AS juga berupaya memangkas pendanaan untuk PEPFAR, yang berada di bawah pengawasan Kementerian Luar Negeri dan mencakup sebagian program USAID yang sebelumnya terkena pemangkasan serta program-program di luar USAID. Pada Juli 2025, pemerintahan Trump mengajukan sebuah rencana kepada Kongres untuk menarik kembali dana bantuan luar negeri senilai miliaran dolar yang telah dialokasikan sebelumnya, termasuk pemangkasan tambahan sebesar 400 juta dolar AS (sekitar Rp7,16 triliun) dari anggaran PEPFAR. Meski sebagian dari paket pembatalan alokasi dana tersebut disetujui, Kongres pada akhirnya membatalkan pemangkasan anggaran PEPFAR pada akhir Juli 2025 karena adanya keberatan dari sejumlah legislator, termasuk Senator Collins dan Murkowski, sehingga anggaran dana[18] untuk penanganan HIV/AIDS tetap dipertahankan sesuai dengan besaran anggaran sebelumnya, yakni sekitar 6 miliar dolar AS (sekitar Rp107,7 triliun).[19]

Sepanjang Tahun Anggaran 2025, terlihat jelas bahwa OMB nyaris tidak mengalokasikan dana[20] untuk PEPFAR yang telah dialokasikan oleh Kongres, sehingga memunculkan pertanyaan apakah dana untuk HIV/AIDS yang dialokasikan Kongres benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. Pada Agustus 2025, The New York Times melaporkan bahwa dengan sisa waktu kurang dari enam minggu sebelum tahun anggaran berakhir, OMB baru mengalokasikan 2,9 miliar dolar AS (sekitar Rp51,91 triliun) dari total 6 miliar dolar AS (sekitar Rp107,70 triliun) yang ditetapkan Kongres untuk HIV/AIDS pada Tahun Anggaran 2025, angka yang sangat mendekati usulan anggaran pemerintah untuk Tahun Anggaran 2026, alih-alih jumlah yang dimandatkan oleh Kongres.[21] Perlu dicatat bahwa alokasi dana HIV/AIDS untuk Tahun Anggaran 2025 tidak terikat pada satu tenggat waktu mutlak yang tunggal. Sebagian besar dari dana 6 miliar dolar AS (sekitar Rp107,70 triliun) yang ditetapkan Kongres memiliki masa ketersediaan lima tahun, yang artinya dana tersebut secara legal masih dapat dialokasikan hingga Tahun Anggaran 2029.[22] Hanya sebagian kecil dana yang dikelola USAID (sekitar 330 juta dolar AS atau Rp5,91 triliun) yang tunduk pada ketentuan standar dua tahun, sehingga harus dialokasikan paling lambat akhir Tahun Anggaran 2026 yang berakhir pada 30 September 2026.[23] Pada Agustus 2026, The New York Times menerbitkan laporan bahwa hampir separuh dari 3.485 miliar dolar AS (sekitar Rp62,34 triliun) yang dialokasikan untuk kesehatan global dan harus ditetapkan[24] penggunaannya paling lambat 30 September belum juga tersalurkan. Menurut laporan The Hill, jumlah tersebut mencakup setidaknya 300 juta dolar AS (sekitar Rp5,3 triliun) yang secara khusus diperuntukkan bagi program-program HIV/AIDS.[25] Menjelang tenggat waktu 30 September, Kementerian Luar Negeri telah berkomitmen untuk mengalokasikan hampir seluruh dana yang tersisa, termasuk dengan cara mentransfer sekitar 2,5 miliar dolar AS (sekitar 45 triliun rupiah) ke dalam rekening “lain-lain” [26] yang tidak memiliki batas waktu penggunaan. Meskipun langkah Kementerian Luar Negeri untuk mencegah dana tersebut hangus merupakan langkah positif, masih muncul pertanyaan apakah dana yang dialokasikan untuk penanggulangan HIV/AIDS akan benar-benar digunakan untuk proyek-proyek tersebut.

Pemangkasan anggaran secara mendadak dan besar-besaran ini juga menciptakan preseden internasional yang berbahaya. Sepanjang tahun 2025, penarikan dukungan Amerika Serikat diikuti oleh pengurangan pendanaan untuk penanggulangan HIV/AIDS secara drastis oleh sejumlah donor utama lain, termasuk Prancis, Jepang, dan Jerman.[27] Pada Juni 2026, Winnie Byanyima, Direktur Eksekutif UNAIDS, mengomentari pemangkasan dana global tersebut: “Tidak diragukan lagi bahwa ini merupakan gangguan paling serius dalam upaya penanggulangan HIV sejak dunia bersatu untuk memerangi penyakit ini.”[28] Lembaga The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria hanya menerima komitmen dana sebesar 12,64 miliar dolar AS (sekitar Rp226,21 triliun) dari kebutuhan mendesak sebesar 18 miliar dolar AS (sekitar Rp322 triliun) dalam siklus Pengisian Dana (Replenishment) kedelapan pada akhir tahun 2025, di mana sembilan dari sepuluh donor utama lembaga tersebut mengurangi nilai komitmen mereka.[29] Pada Februari 2026, Prancis mengumumkan akan memangkas iurannya untuk lembaga tersebut sebesar hampir 60 persen, meski sebelumnya negara itu merupakan donor terbesar kedua setelah AS sekaligus salah satu anggota pendiri lembaga itu.[30] Dampak dari pemangkasan anggaran global terhadap layanan perawatan dan pencegahan HIV/AIDS ini telah dan akan terus terasa begitu mendalam. Menurut UNAIDS:

Orang-Orang dengan HIV telah meninggal dunia akibat terganggunya layanan, jutaan orang yang berisiko tinggi tertular HIV tak lagi bisa mengakses berbagai sarana pencegahan paling efektif yang tersedia, lebih dari dua juta remaja putri dan perempuan muda tidak mendapatkan layanan kesehatan yang amat dibutuhkan, lalu organisasi berbasis komunitas terdampak sangat parah sehingga banyak dari mereka terpaksa menghentikan operasi.[31]

Human Rights Watch sedang menyelidiki dampak pemangkasan bantuan luar negeri AS untuk pencegahan dan perawatan HIV/AIDS, khususnya terhadap berbagai kelompok yang secara struktural dikucilkan atau menjadi sasaran diskriminasi. Laporan ini mendokumentasikan berbagai konsekuensinya di Indonesia, terutama dampaknya terhadap warga transgender dan laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki (LSL), yang selama ini sangat bergantung pada layanan dukungan HIV/AIDS yang didanai bantuan luar negeri akibat sikap pengucilan dan permusuhan dari pemerintah mereka sendiri. Menurut situs web pemerintah yang memantau bantuan luar negeri, dana yang telah dialokasikan untuk penanganan HIV di Indonesia turun sebesar 4 juta dolar AS (sekitar Rp71,6 miliar), dari 11,9 juta dolar (sekitar Rp212,9 miliar) AS pada Tahun Anggaran 2024 menjadi 7,9 juta dolar AS (sekitar Rp141.3 miliar) pada Tahun Anggaran 2025.[32]

Pemangkasan pendanaan USAID, ditambah dengan tindakan pemerintah Indonesia yang menyasar individu lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT), mengancam membalikkan kemajuan yang telah dicapai selama puluhan tahun dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia, serta menjerumuskan ribuan orang ke dalam risiko penyakit dan kematian yang sebenarnya dapat dicegah. Laporan ini mendokumentasikan dampak dari krisis ganda tersebut melalui sejumlah wawancara yang digelar pada November 2025 dan Juni 2026 dengan 35 petugas penjangkauan, orang-orang dengan HIV, aktivis, penerima bantuan, akademisi, dan staf organisasi non-pemerintah. Laporan ini menempatkan berbagai temuan tersebut dalam konteks yang lebih luas mengenai diskriminasi dan kekerasan terkait orientasi seksual dan identitas gender (SOGI) terhadap komunitas LGBT di Indonesia, dengan mengacu pada proses pendokumentasian selama lebih dari satu dekade yang dilakukan Human Rights Watch. Dari serangkaian wawancara ini, terungkaplah adanya krisis kesehatan masyarakat yang sebenarnya bisa dicegah, tetapi kini nyata terjadi di hadapan kita.

Epidemi HIV/AIDS di Indonesia digambarkan sebagai “epidemi terkonsentrasi,” yang berarti meskipun tingkat prevalensi pada populasi umum masih stabil dan berada di bawah satu persen, tingkat prevalensi pada populasi kunci yang terdampak[33] melampaui lima persen.[34] Di Indonesia, kecuali di provinsi-provinsi di Papua, di mana tingkat prevalensi epidemi mencapai 2,3 persen,[35] tingkat prevalensi pada populasi umum secara nasional berada di angka 0,4 persen.[36] Sebaliknya, tingkat prevalensi pada kelompok transgender dan LSL di Indonesia masing-masing mencapai 25 persen dan 22 persen—setidaknya 50 kali lebih tinggi dibandingkan populasi umum.[37]

Meskipun kelompok-kelompok ini menghadapi risiko penularan HIV yang jauh lebih tinggi, alokasi anggaran dalam negeri Indonesia untuk layanan perawatan HIV/AIDS masih sangat mengabaikan kebutuhan mereka. Menurut data komprehensif terkini yang tersedia, Indonesia mengeluarkan dana sedikit di atas 80 juta dolar AS (sekitar Rp1,43 triliun) untuk pencegahan dan perawatan HIV/AIDS pada tahun 2020. Namun, hanya 0,1 persen (atau 102.000 dolar AS atau Rp1,8 miliar) yang dialokasikan untuk program bagi kelompok LSL dan tidak ada sama sekali yang digunakan untuk program yang secara khusus menjangkau kelompok transgender.[38] Pada intinya, pemerintah gagal berinvestasi dalam penanganan epidemi HIV/AIDS di tempat-tempat yang paling membutuhkannya, sehingga melemahkan upaya penanggulangan yang efektif terhadap epidemi tersebut secara keseluruhan. Sebagaimana dicatat UNAIDS dalam Global Action Framework for Country-led Responses (Kerangka Aksi Global untuk Respons yang Dipimpin Negara), “memfokuskan upaya pencegahan HIV pada kelompok-kelompok kunci dan pasangan mereka tetap merupakan cara sangat efektif untuk mengurangi tingkat penularan HIV di tengah masyarakat.”[39]

Diskriminasi dan stigma yang dipicu oleh kebijakan anti-LGBT pemerintah Indonesia serta retorika berbahaya menghadirkan hambatan tambahan bagi warga LGBT di Indonesia dalam mengakses layanan pencegahan dan perawatan, sehingga upaya penjangkauan berbasis komunitas yang disesuaikan dengan kelompok populasi tertentu sebagai hal amat penting dalam memerangi epidemi yang terkonsentrasi ini.[40]

“Alih-alih mencegah HIV, pemerintah justru menyasar individu LGBT dan mendorong kebijakan diskriminatif,” ujar Kamel, Manajer Program Yayasan Srikandi Sejati, sebuah organisasi akar rumput di Indonesia yang terdiri dari para petugas penjangkauan transgender yang hidup dengan HIV di Indonesia.[41] Tindakan kepolisian yang sewenang-wenang dan diskriminatif, termasuk penggerebekan di ruang-ruang pribadi serta penggunaan kondom sebagai bukti dugaan tindak pidana, telah mengganggu upaya edukasi dan penjangkauan HIV di Indonesia karena menimbulkan ketakutan di kalangan individu LGBT yang sangat membutuhkan layanan tersebut. “Pencegahan HIV atau status HIV dijadikan bukti seseorang adalah gay, dan identitas LGBT dikriminalisasi,” ungkap seorang pengacara sekaligus aktivis hak-hak LGBT.[42] Kekhawatiran akan pelanggaran kerahasiaan, penolakan, dan diskriminasi saat mendatangi klinik-klinik milik pemerintah masih menjadi hambatan dalam mengakses layanan perawatan.

Hambatan-hambatan sistemik ini menciptakan jurang pemisah antara individu LGBT dan layanan perawatan HIV arus utama, terutama ketika pejabat pemerintah, politisi, dan institusi keagamaan yang berpengaruh memicu stigma dan diskriminasi anti-LGBT. Contohnya, sebagai tanggapan terhadap perayaan Pride Month atau Bulan Kebanggaan pada Juni 2026, Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dikenal konservatif, menyatakan bahwa “penyimpangan orientasi seksual” seharusnya dikenakan hukuman pidana yang lebih berat daripada perzinaan, dan menyiapkan rancangan undang-undang untuk memidanakan siapa pun yang mengampanyekan hak-hak individu LGBT.[43] Pada Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Indonesia, yang menyatakan bahwa ancaman terhadap keamanan nasional juga berasal dari “kategori nonmiliter” termasuk “penyebaran budaya LGBT.” Perpres tersebut, yang baru diumumkan pada Juli 2026, mengimbau para orang tua agar mengawasi anak-anak mereka yang menjalani “gaya hidup ini.”[44] Retorika politik yang merajalela ini memicu stigma dan diskriminasi, secara efektif membenarkan terjadinya kekerasan terhadap warga LGBT, serta menghalangi seseorang untuk mempraktikkan seks yang lebih aman dan mencari layanan kesehatan. Jika individu LGBT merasa diawasi oleh anggota keluarga mereka, misalnya, mereka mungkin merasa tidak aman untuk membawa kondom, menjalani tes HIV, atau bahkan mendapatkan obat HIV guna mencegah penularan dan berkembang menjadi AIDS.

Untuk memastikan agar warga LSL dan transgender tetap mengakses layanan HIV di tengah lingkungan yang tidak bersahabat ini, organisasi-organisasi yang didanai donor internasional telah bekerja sama dengan peer educator atau pendidik sebaya dan petugas penjangkauan untuk menyediakan informasi serta layanan tes HIV bagi kelompok tersebut di luar lingkungan klinik. Selain itu, petugas penjangkauan juga mendampingi individu LSL dan transgender datang ke klinik untuk mendapatkan sejumlah obat pencegahan dan perawatan HIV, serta melatih tenaga kesehatan dalam memberikan layanan yang nondiskriminatif dan mendukung. Dari total dana sebesar 5 juta dolar AS (sekitar Rp89,5 miliar) yang digunakan untuk intervensi HIV/AIDS bagi individu LSL dan transgender di Indonesia pada tahun 2020, 98 persennya berasal dari pendanaan internasional.[45] Berkat bantuan dana asing tersebut, organisasi-organisasi lokal ini mampu menghadapi situasi politik penuh risiko demi menjangkau warga LGBT yang membutuhkan layanan pencegahan serta membuka akses terhadap perawatan. Kini, mereka yang paling berisiko tertular HIV/AIDS di Indonesia pada dasarnya telah ditinggalkan, menjadi sasaran tuntutan pidana dari pemerintahnya sendiri sekaligus ditinggalkan para donor internasional terbesar.

Pemangkasan dana bantuan di Indonesia berdampak serius terhadap organisasi berbasis komunitas yang melakukan penjangkauan terhadap populasi transgender dan LSL.[46] Petugas kesehatan berbasis komunitas menjadi jembatan penyelamat dalam mengatasi berbagai hambatan akibat kriminalisasi, stigma, dan diskriminasi. Seperti yang dijelaskan oleh Indah R., seorang petugas penjangkauan, sekaligus waria[47] yang hidup dengan HIV: “Sekadar keluar rumah saja bagi seorang transgender sudah menakutkan. Kalau tidak ada petugas penjangkauan, mereka akan merasa sendirian dan tidak mendapatkan perawatan.”[48]

Di Indonesia, seluruh kegiatan berbasis komunitas untuk perawatan dan pencegahan HIV/AIDS bagi warga LGBT yang didanai melalui USAID dihentikan, terutama berdampak pada para petugas penjangkauan, yang banyak hidup dengan HIV dan mengidentifikasi diri mereka sebagai gay atau waria.[49] Beberapa dari petugas penjangkauan itu mengaku pernah mendengar pengakuan para klien mereka yang tidak lagi mendapatkan obat antiretroviral: obat yang menekan perkembangan virus HIV, mencegahnya berkembang menjadi AIDS atau menularkannya kepada orang lain. Banyak petugas penjangkauan harus merogoh kocek sendiri untuk membiayai transportasi klien mereka agar dapat terus menerima obat antiretroviral. Seorang aktivis gay yang hidup dengan HIV menggambarkan betapa parahnya krisis ini:

“[M]asalahnya adalah kita kehilangan orang-orang yang selama ini menghubungkan individu berisiko tinggi dengan akses layanan kesehatan... Bagi orang-orang yang tidak lagi mendapatkan pendampingan lanjutan dari petugas penjangkauan, siapa yang akan mengantar mereka ke fasilitas layanan? Selama ini, peran tersebut selalu dijalankan oleh organisasi-organisasi nonpemerintah. Jika Anda seorang LGBT dan hidup dengan HIV, ini akhir cerita, selesai sudah.”[50]

Pemangkasan anggaran tersebut juga berdampak pada organisasi berbasis komunitas yang selama ini melakukan tes dan mengukur tingkat prevalensi. Artinya, meskipun jumlah kasus mungkin meningkat akibat kurangnya upaya penjangkauan dan menurunnya penggunaan obat, sebesar apa sebenarnya tingkat penularan tersebut masih belum diketahui.

Peran pendanaan internasional dalam mengisi celah perawatan yang muncul karena terabaikannya warga transgender dan LSL dalam anggaran HIV/AIDS dalam negeri tidak hanya terbatas di Indonesia, dan mencerminkan dampak global dari penarikan dana USAID terhadap layanan bagi kelompok masyarakat terpinggirkan. Sebuah laporan mengenai dampak penghentian pendanaan yang diterbitkan pada Februari 2025 oleh Outright International, sebuah organisasi advokasi hak-hak LGBTIQ, menemukan bahwa “di negara-negara yang sistem layanan kesehatannya mendiskriminasi individu LGBTIQ atau tidak menyediakan layanan inklusif bagi LGBTIQ, organisasi-organisasi LGBTIQ yang mengisi celah krusial tersebut terpaksa menghentikan atau mengurangi skala operasional mereka.”[51] Laporan bulan September 2026 mengenai dampak pemangkasan anggaran itu terhadap populasi LGBTI di kawasan Asia-Pasifik, yang disusun oleh sebuah organisasi non-pemerintah APCOM, menemukan bahwa:

“Gangguan tersebut berdampak pada jaringan rujukan yang menghubungkan layanan kesehatan, hukum, dan sosial, yang sebagian besar merupakan sarana vital bagi individu LGBTQI yang menghadapi diskriminasi, kekerasan, atau kriminalisasi. Terputusnya jaringan ini mengakibatkan terhambatnya akses terhadap layanan HIV, dukungan kesehatan mental, tempat penampungan darurat, dan bantuan hukum, sering kali dalam situasi di mana tidak ada jalur alternatif lain.”[52]

Peningkatan risiko akibat pemangkasan anggaran di Indonesia diperparah oleh mulai berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru Indonesia pada 1 Januari 2026, yang secara efektif memidanakan hubungan sesama jenis untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. KUHP baru tersebut menetapkan segala bentuk hubungan seksual yang dilakukan atas dasar persetujuan di luar pernikahan (heteroseksual) sebagai tindak pidana, serta memungkinkan orang tua, anak, atau pasangan untuk melaporkan individu, baik yang sudah maupun belum menikah, kepada pihak kepolisian. Pemangkasan anggaran yang terjadi bersamaan yang berakibat mulai berhentinya layanan, membuat situasi hukum semakin membahayakan bagi individu LGBT yang ingin mengakses perawatan yang tersisa.

Mengakhiri AIDS sebagai ancaman kesehatan masyarakat pada tahun 2030 masih dapat dicapai, dengan catatan para donor menanggapi krisis ini dengan menyediakan pendanaan bagi pendekatan yang nondiskriminatif dan berbasis bukti.[53] Ini artinya berinvestasi pada penjangkauan dan pencegahan berbasis komunitas, pengurangan dampak buruk, serta akses terhadap pengobatan dan terapi yang terjangkau. Para donor semestinya meningkatkan dukungan bagi Global Fund, dan lembaga tersebut seyogianya memprioritaskan pendanaan bagi organisasi berbasis komunitas yang bekerja dengan populasi kunci, mengingat dampak dari penarikan dana internasional bagi kelompok-kelompok ini. Sebagaimana diperingatkan oleh UNAIDS dalam laporan Global AIDS Brief tahun 2026, dunia dapat mengakhiri AIDS sebagai ancaman kesehatan masyarakat pada tahun 2030 “hanya jika negara-negara, komunitas, dan semua mitra bertindak tegas serta mengambil keputusan politik yang diperlukan untuk mengutamakan kepentingan masyarakat. Tanpa komitmen ini, negara-negara berisiko menghadapi kembalinya epidemi HIV dan kehilangan kemajuan yang telah dicapai selama puluhan tahun.”[54]

Tingginya prevalensi HIV/AIDS di kalangan LSL dan transgender di Indonesia, dalam banyak kasus, merupakan gejala diskriminasi sistemik. Pemerintah Indonesia seharusnya segera mencabut undang-undang yang digunakan untuk menyasar kelompok LGBT, termasuk pasal-pasal dalam KUHP baru yang tidak sesuai dengan kewajiban hak asasi manusia internasional Indonesia. Pihak kepolisian semestinya segera menghentikan penggerebekan tidak sah yang menyasar individu LGBT serta menyelidiki serta menjatuhkan sanksi disiplin yang sesuai atau mengadili para petugas yang bertanggung jawab atas penggerebekan tersebut. Unit-unit kepolisian di daerah yang khusus menyasar individu LGBT seharusnya dibubarkan. Pemerintah semestinya mengadili anggota kelompok yang kerap main hakim sendiri, yang menyasar individu LGBT baik di media sosial maupun secara langsung. Pemerintah seharusnya bekerja sama dengan organisasi-organisasi LGBT untuk memastikan strategi pencegahan dan perawatan HIV/AIDS bersifat nondiskriminatif dan inklusif. Kementerian Kesehatan semestinya memastikan kecukupan anggaran untuk pencegahan dan perawatan HIV/AIDS bagi populasi kunci, termasuk LSL dan transgender. Kementerian seyogianya bermitra dengan organisasi-organisasi berbasis komunitas untuk melakukan penjangkauan terhadap populasi kunci dan melatih dokter, perawat, dan petugas kesehatan lainnya untuk memberikan perawatan yang mendukung, aman, dan nondiskriminatif bagi pasien LGBT.

Metodologi

Human Rights Watch menggelar penelitian untuk laporan ini pada November 2025 dan Juni 2026, yang mencakup 35 wawancara dengan orang yang hidup dengan HIV; petugas penjangkauan HIV/AIDS LGBT; organisasi masyarakat sipil di bidang HIV/AIDS; serta sejumlah aktivis hak asasi manusia di Jakarta, Depok (Jawa Barat), dan Serang (Banten). Dari delapan organisasi yang kami wawancarai, separuhnya terdampak secara signifikan oleh pemangkasan anggaran USAID. Kami juga menelaah berbagai dokumen anggaran dan kebijakan terkait pemangkasan dana USAID serta dampaknya di Indonesia.

Human Rights Watch mengirimkan surat kepada Kementerian Luar Negeri AS serta Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada 24 September 2026, mengenai dampak pemangkasan anggaran tersebut. Surat-surat ini tercantum dalam lampiran laporan ini.

Kami melakukan wawancara di lokasi yang aman, terkadang jauh dari lingkungan tempat tinggal atau kota asal narasumber. Hampir semua nama individu LGBT dalam laporan ini tidak dicantumkan atau diganti dengan nama samaran. Dalam beberapa kasus, demi alasan keamanan, kami merahasiakan lokasi wawancara serta rincian lain yang berpotensi mengungkap identitas narasumber. Wawancara dilakukan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dengan bantuan penerjemahan bahasa Inggris. Para responden diberi penjelasan mengenai bagaimana informasi yang dikumpulkan akan digunakan, serta diberitahu bahwa mereka dapat menolak untuk diwawancarai atau menghentikan wawancara sewaktu-waktu. Ada penggantian biaya transportasi, namun tidak ada pembayaran lain yang diberikan kepada para responden tersebut.

Krisis HIV dan Pemangkasan Anggaran USAID di Indonesia

Epidemi HIV di Indonesia sangat terkonsentrasi pada kelompok laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki (LSL), perempuan transgender, dan pengguna narkoba suntik. Meskipun prevalensi HIV di kalangan orang dewasa secara nasional berada di angka sekitar 0,4 persen, angka ini mencapai 20 persen pada kelompok LSL dan 25 persen pada perempuan transgender; angka tersebut 50 hingga 62 kali lebih tinggi dibandingkan populasi umum.[55] Di beberapa wilayah perkotaan, tingkat prevalensinya bahkan lebih tinggi: sebuah studi pengambilan sampel berbasis responden tahun 2021 di Bandung menemukan bahwa 30 persen LSL berusia 15 hingga 24 tahun dinyatakan positif HIV.[56] Di Denpasar, Bali, prevalensi pada LSL melampaui 38 persen, menurut Survei Terpadu Biologis dan Perilaku tahun 2019 yang digelar Kementerian Kesehatan Indonesia.[57]

Angka prevalensi yang mencolok ini dipicu oleh diskriminasi struktural serta stigma dan diskriminasi yang telah melembaga. Selama bertahun-tahun, pemerintah Indonesia telah mendorong layanan tes, pencegahan, dan pengobatan HIV ke ranah bawah tanah serta menciptakan hambatan sistemik dalam mengakses layanan kesehatan yang aman dan tepercaya dengan menyasar dan memidanakan individu LGBT warga Indonesia. Persekusi yang dilakukan negara ini menyebabkan organisasi berbasis komunitas sering kali menjadi satu-satunya tumpuan bagi individu LGBT di Indonesia untuk mendapatkan layanan tes, pencegahan, dan perawatan yang aman. Ketika pemerintahan Trump membubarkan USAID, yang mengakibatkan terhentinya sebagian besar pendanaan bagi kelompok-kelompok tersebut, berbagai layanan ini pun seketika tak lagi tersedia.

Dampak kriminalisasi hubungan sesama jenis terhadap prevalensi HIV telah didokumentasikan dalam berbagai konteks selama bertahun-tahun.[58] Sebagai contoh, laporan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) tahun 2010 menemukan bahwa kriminalisasi terhadap aktivitas seksual sesama jenis menghambat upaya penanggulangan HIV di kawasan Asia-Pasifik. Laporan tersebut memaparkan bagaimana tindakan pelecehan aparat kepolisian terhadap petugas penjangkauan LSL dan transgender mengganggu layanan pencegahan dan perawatan, serta bagaimana penggerebekan polisi, seperti yang terus terjadi di Indonesia, menghalangi para individu itu untuk berkumpul di tempat mereka bisa mendapatkan informasi, layanan, dan dukungan.[59] Sebuah studi tahun 2017 dalam Health and Human Rights Journal melaporkan hasil survei lintas sektoral terhadap 556 LSL dan 137 perempuan transgender yang menunjukkan bahwa status positif HIV memiliki kaitan independen dengan risiko lebih tinggi mengalami pelecehan oleh aparat kepolisian untuk kedua kelompok tersebut.[60] Demikian pula, laporan Human Rights Watch tahun 2004 di Jamaika menemukan bahwa homofobia dan kekerasan yang amat serius terhadap LSL turut memperparah epidemi HIV/AIDS.[61] Aparat kepolisian kerap memukuli, melecehkan, dan menangkapi pria gay dan petugas penjangkauan HIV, sementara tenaga kesehatan sering kali menolak memberikan perawatan, melanggar kerahasiaan status HIV, dan mempermalukan pasien di depan umum. Akibatnya, banyak individu berisiko yang memilih untuk tidak menjalani tes maupun pengobatan sama sekali karena rasa takut, sehingga memperburuk penularan. Sebuah studi tahun 2023 yang diterbitkan dalam jurnal The Lancet, berdasarkan data dari 10 negara di Sub-Sahara Afrika selama sembilan tahun, menemukan bahwa LSL di negara-negara dengan hukum yang memidanakan aktivitas seks sesama jenis memiliki kemungkinan lima kali lebih besar untuk mengidap HIV dibandingkan LSL di negara tanpa hukum yang memidanakan aktivitas tersebut. Jika terdapat penuntutan terbaru berdasarkan undang-undang tersebut, kemungkinan LSL untuk mengidap HIV menjadi 12 kali lebih besar. Studi tersebut juga menemukan bahwa LSL di negara-negara yang tidak mengizinkan organisasi masyarakat sipil yang secara khusus bekerja dengan kelompok LGBT untuk mendaftar secara sah, memiliki risiko 10 kali lebih besar terinfeksi HIV dibandingkan LSL di negara yang mengizinkan organisasi semacam itu untuk mendaftar secara sah.[62] Sebuah studi tahun 2025 terbitan Journal of the International AIDS Society menelaah data pemantauan berbasis komunitas sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Anti-Homoseksualitas tahun 2023 di Uganda, yang mencakup 320 fasilitas kesehatan dan 50 rumah singgah. Studi tersebut menemukan bahwa setelah disahkannya Undang-Undang Anti-Homoseksualitas, terjadi penurunan signifikan dalam jumlah klien LSL yang mengakses layanan terkait HIV.[63]

Pemerintah Indonesia juga amat mengabaikan warga dari kelompok LSL dan transgender dalam anggaran nasional untuk pencegahan dan perawatan HIV, meski populasi ini menghadapi risiko penularan dan penyakit yang sangat tinggi. Meskipun pemerintah Indonesia telah meningkatkan pendanaan domestik secara signifikan untuk penanggulangan HIV/AIDS—naik 400 persen dari 26,7 juta dolar AS (sekitar Rp478,4 miliar) pada tahun 2010 menjadi lebih dari 109 juta dolar AS (sekitar Rp1,95 triliun) pada tahun 2022[64]—pengeluaran pemerintah untuk HIV/AIDS secara mencolok mengabaikan populasi kunci yang terdampak.[65] Berdasarkan data komprehensif terbaru yang tersedia, pada tahun 2020 Indonesia mengeluarkan lebih dari 80 juta dolar AS (sekitar Rp1,43 triliun) untuk pencegahan dan perawatan HIV/AIDS di dalam negeri, namun hanya 0,1 persen dari jumlah tersebut (102.000 dolar AS atau sekitar Rp1,83 miliar) yang dialokasikan untuk program bagi LSL, dan tidak ada dana yang dialokasikan untuk program bagi kelompok transgender.[66] Pendanaan internasional mengisi kesenjangan tersebut dengan menanggung 98 persen dari total pendanaan HIV/AIDS bagi populasi LSL dan transgender di Indonesia pada tahun 2020.[67] Menurut estimasi keuangan UNAIDS tahun 2024, kurang dari 10 persen pengeluaran domestik Indonesia untuk HIV/AIDS dialokasikan bagi program pencegahan yang dirancang khusus untuk menjangkau populasi kunci yang terdampak; angka ini mencapai separuh dari 20 persen yang direkomendasikan UNAIDS untuk dialokasikan bagi upaya pencegahan bagi populasi kunci tersebut.[68]

Indonesia memiliki pedoman wajib di tingkat kabupaten/kota yang menetapkan target cakupan layanan kesehatan dasar —termasuk layanan terkait HIV— yang dikenal sebagai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Data pencapaian menunjukkan dampak kesenjangan ini terhadap upaya penjangkauan bagi populasi LSL dan transgender. Sebuah studi tahun 2024 mengkaji cakupan layanan HIV di Puskesmas Bukit Sangkal di Palembang, Sumatra Selatan, yang dipilih karena mencatatkan salah satu tingkat cakupan layanan HIV tertinggi di antara sejumlah Puskesmas di kota itu. Namun, studi tersebut menemukan bahwa meski cakupan layanan HIV bagi ibu hamil melampaui target hingga lebih dari 25 persen, cakupan bagi LSL hanya mencapai 4,4 persen (3 dari 68 individu yang menjadi target penjangkauan), dan cakupan bagi transgender adalah nol persen.[69] Studi ini mengaitkan kegagalan tersebut dengan stigma sosial, diskriminasi, dan terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan formal, yang diperparah dengan kurangnya pelatihan bagi tenaga kesehatan dalam menjangkau populasi kunci.

Kriminalisasi Memicu Epidemi

Pada tahun 2016, gelombang pernyataan bernada menghasut yang menunjukkan sikap anti-LGBT dari para pejabat tinggi pemerintah Indonesia memicu tindakan keras berskala nasional yang didokumentasikan oleh Human Rights Watch dalam laporan tahun 2018 berjudul “Takut Tampil di Hadapan Publik dan Kini Kehilangan Privasi.”[70] Penggerebekan polisi di sejumlah sauna, kelab malam, hotel, dan rumah warga meningkat tajam, dengan setidaknya 300 individu LGBT ditangkap hanya pada tahun 2017 karena orientasi seksual dan identitas gender mereka, mereka sering kali dipermalukan di depan umum dan kondom milik mereka digunakan sebagai bukti tindak pidana.[71] Perlu dicermati, banyak lokasi yang digerebek juga berfungsi sebagai pusat layanan tes HIV dan penjangkauan bagi individu LSL. Karena kondom dapat dijadikan alat bukti tindak pidana, individu LSL semakin enggan membawa atau menerima kondom karena takut ditangkap, sehingga mereka kehilangan akses terhadap salah satu sarana paling mendasar dalam pencegahan HIV. Seorang petugas penjangkauan HIV untuk kelompok LSL di Jakarta mengatakan kepada Human Rights Watch pada tahun 2017 bahwa membagikan kondom rasanya seperti “meminta orang untuk menyelundupkan obat terlarang.”[72]

Satu dekade kemudian, pihak berwenang terus mengintimidasi individu LGBT lewat penggerebekan, penahanan, pengawasan, dan perlakuan sewenang-wenang, yang makin menjauhkan individu LGBT dari layanan kesehatan yang aman serta menghambat praktik seks yang lebih aman. Sejak berlakunya KUHP, individu LGBT merasa “agak khawatir untuk berkumpul,” ujar Ratna F., seorang waria petugas penjangkauan yang hidup dengan HIV. “Kami jadi jarang berkumpul.”[73] Padahal, pertemuan-pertemuan semacam itu merupakan sarana bagi Ratna untuk menjalin kontak dengan klien-klien baru. Tanpa adanya kesempatan untuk berkumpul, menurutnya, sulit untuk mendistribusikan kondom atau membantu klien baru menjalani tes kesehatan maupun mengakses obat antiretroviral (ARV).

Polisi di Indonesia masih terus menjadikan kondom sebagai barang bukti atas dugaan tindak pidana. Pada Februari 2026, polisi menggerebek sebuah hotel di Jakarta dan menangkap 56 pria dengan tuduhan melanggar undang-undang anti-pornografi,[74] serta menyita kondom dan “obat HIV” sebagai barang bukti.[75] Pada Juni 2025, polisi menangkap 75 orang dalam sebuah penggerebekan “pesta gay” di Bogor, Jawa Barat, dan menggunakan kondom sebagai barang bukti.[76] Pada Oktober 2025, polisi menangkap 34 pria di Surabaya, Jawa Timur, atas tuduhan pelanggaran undang-undang anti-pornografi, lagi-lagi dengan menjadikan kondom sebagai barang bukti. Polisi disebut mengikat tangan para tahanan dengan pengikat kabel dan mempertontonkan mereka di hadapan para jurnalis.[77] Seorang aktivis hak-hak LGBT yang hidup dengan HIV mengatakan: “Jika mereka membawa kondom atau menggunakan PrEP (obat untuk mencegah penularan HIV sebelum terpapar), itu berarti mereka melakukan praktik aman. Itu berarti mereka tahu apa yang harus dilakukan untuk mencegah penularan. Namun, upaya pencegahan tersebut justru dijadikan bukti tindak pidana.”[78] “Di Indonesia, individu transgender terkena stigma dan dianggap sebagai sumber penularan HIV,” ujar Yulianus “Mami Yuli” Rettoblaut, ketua Forum Komunikasi Waria Indonesia, sebuah organisasi waria terbesar di tanah air. “Transgender adalah manusia,” kata Mami Yuli. “Kami hanya ingin diperlakukan selayaknya manusia.”[79]

Memutus Penopang Hidup: Pemangkasan Anggaran USAID dan Runtuhnya Layanan Perawatan Berbasis Komunitas

Di tengah diskriminasi dan perlakuan buruk yang bersifat sistemik, tenaga kesehatan berbasis komunitas sering kali menjadi penopang hidup untuk mendapatkan layanan. Banyak petugas penjangkauan dan tenaga kesehatan berbasis komunitas di Indonesia sendiri adalah individu gay atau transgender serta hidup dengan HIV, berperan sebagai sumber informasi kesehatan dan dukungan yang tepercaya. Mereka berperan penting dalam menjangkau kelompok masyarakat yang terpinggirkan untuk melakukan tes, mendistribusikan kondom dan PrEP, serta membagikan informasi mengenai pencegahan. Mereka menjadi garda terdepan dalam memberikan dukungan saat seseorang dinyatakan positif HIV, dengan membantu mereka mengakses obat antiretroviral untuk menekan virus dan mematuhi protokol pengobatan. Mereka juga memberikan pendampingan dalam menghadapi sistem layanan kesehatan yang kerap penuh stigma, serta menggelar pelatihan dengan tenaga kesehatan masyarakat agar dapat memberikan layanan yang mendukung, aman, dan bebas diskriminasi kepada pasien LGBT.

Asmara E. mengatakan ia dinyatakan positif HIV pada tahun ini dan petugas penjangkauan yang mendampinginya berperan sangat penting dalam membantunya memahami dan menjalani kondisi baru ini. “Ada banyak hal yang harus dicerna dan dihadapi terkait apa yang terjadi,” katanya. “Ini adalah hal baru dan banyak yang belum saya ketahui. Petugas penjangkauan membantu saya menghadapi semua ini.”[80] Penjangkauan ini sangat krusial dalam situasi di mana akses terhadap layanan publik bisa berisiko memicu stigma dan diskriminasi. Indah R., seorang petugas penjangkauan waria yang hidup dengan HIV, mengatakan: “Sekadar keluar rumah sebagai seorang transpuan saja sudah menakutkan. Tanpa kehadiran petugas penjangkauan, seseorang akan merasa sendirian dan tidak mendapatkan perawatan.”[81]

Peran krusial layanan penjangkauan berbasis komunitas dalam menyelamatkan nyawa didukung semakin banyak penelitian.[82] Menurut laporan global UNAIDS tahun 2025:

Organisasi berbasis komunitas, terutama yang menyediakan layanan dengan dukungan teman sebaya, telah terbukti meningkatkan jumlah orang yang menjalani tes HIV, memperbaiki tingkat kepatuhan terhadap terapi antiretroviral, meningkatkan keberlanjutan pasien dalam menjalani perawatan, mengoptimalkan penekanan jumlah virus dalam darah, serta mengurangi penularan vertikal di berbagai konteks dan negara. Hilangnya pendanaan kini telah memaksa banyak organisasi berbasis komunitas maupun organisasi nonpemerintah lainnya untuk mengurangi atau menghentikan kegiatan penanggulangan HIV.[83]

Layanan berbasis komunitas sungguh terpukul akibat pemangkasan anggaran USAID ini. Secara global, 40 persen dari 70 kantor perwakilan UNAIDS di berbagai negara yang disurvei pada April 2025 menyatakan bahwa pemangkasan tersebut telah menghentikan berbagai layanan berbasis komunitas di negara mereka.[84] Sebuah studi tahun 2026 yang menyurvei 79 organisasi berbasis komunitas di 47 negara menunjukkan penurunan sebesar 85 persen dalam layanan yang ditujukan bagi individu LSL.[85]

Di Indonesia, seluruh layanan HIV/AIDS berbasis komunitas yang didanai melalui USAID dihentikan ketika pemerintahan Trump pada awalnya menangguhkan bantuan pembangunan luar negeri AS pada awal 2025, dan tidak satu pun layanan yang ditujukan bagi populasi LGBT tersebut dilanjutkan Kembali.[86] Yayasan Srikandi Sejati (YSS), sebuah organisasi akar rumput beranggotakan petugas penjangkauan transgender yang hidup dengan HIV mengalami pemangkasan seluruh pendanaan mereka dan terpaksa menghentikan secara mendadak kegiatan penjangkauan terhadap sekitar 40 hingga 50 orang yang sebelumnya didampingi oleh setiap petugas. YSS sebelumnya punya 23 petugas penjangkauan transgender yang hidup dengan HIV lalu menyusut jadi 11 petugas penjangkauan yang didukung oleh dana hibah darurat dari Kanada yang berakhir setelah Februari 2026. Per Juni 2026, YSS kehilangan sumber pendanaan, dan 11 petugas penjangkauan yang tersisa bekerja sebagai sukarelawan. Beberapa dari orang-orang ini, yang telah mendampingi klien mereka selama lebih dari 10 tahun, menolak untuk meninggalkan klien mereka. “Sekarang ini, sulit sekali bekerja sebagai petugas penjangkauan tanpa bayaran. Namun, saya memaksakan diri untuk membantu orang lain dengan apa pun yang saya punya,” kata Setia L., seorang waria petugas penjangkauan dengan HIV.[87]

Jaringan Indonesia Positif (JIP), organisasi nonpemerintah terbesar bagi individu yang hidup dengan HIV di Indonesia, mengurangi jumlah stafnya dari 150 menjadi sekitar 30 orang akibat pemangkasan anggaran ini; 15 orang dari mereka masih bertahan dengan bekerja secara sukarela untuk melakukan studi guna mengukur dampak dari pemangkasan ini. Para staf yang dipecat sebelumnya telah bertugas melakukan penjangkauan terhadap orang-orang yang berhenti berobat serta melakukan advokasi kepada Puskesmas agar memberikan layanan yang bebas dari diskriminasi sekaligus tanpa stigma bagi pasien LGBT. Sebagian besar staf adalah orang yang hidup dengan HIV serta merupakan individu LSL atau transgender. Sejumlah narasumber dari berbagai organisasi mengungkapkan bahwa beberapa mantan petugas penjangkauan kini beralih menjadi pekerja seks karena tidak dapat menemukan pekerjaan alternatif, yang menurut Kamel selaku Direktur YSS, menempatkan mereka pada “risiko kekerasan dan penularan HIV yang lebih besar.”[88]

Gangguan terhadap Pelaksanaan Tes, Pencegahan, dan Pemantauan

Dalam situasi ketika aparat kepolisian memanfaatkan kondom sebagai barang bukti tindak pidana dan aktivitas seksual sesama jenis kini pada praktiknya telah dikriminalisasi, petugas penjangkauan berbasis komunitas sering kali menjadi satu-satunya pihak yang dipercaya oleh individu LGBT di Indonesia untuk mengakses layanan tes, pencegahan, dan perawatan tanpa khawatir identitas mereka terbongkar maupun ditangkap. Kehilangan para petugas penjangkauan ini secara mendadak mengakibatkan terhentinya dukungan logistik untuk layanan tes, distribusi kondom dan PrEP, serta hubungan saling percaya yang memungkinkan masyarakat menjangkau dan memanfaatkan layanan kesehatan. Pemangkasan anggaran yang menyebabkan kesenjangan ini juga menghapus sebagian besar infrastruktur yang seharusnya dapat mengukurnya. Tanpa petugas penjangkauan, populasi kunci kehilangan akses untuk menjalani tes rutin yang aman dan pemantauan tingkat prevalensi. Akibatnya, epidemi dapat memburuk tanpa terpantau.

Akses terhadap Layanan Tes

Para petugas penjangkauan berperan penting dalam membantu masyarakat mendapatkan layanan tes. Kamel, Direktur YSS, memaparkan dampak dari pemangkasan anggaran itu: pada tahun 2025, YSS membantu 1.700 individu transgender untuk mendapatkan layanan tes HIV melalui kegiatan penjangkauan berbasis komunitas. Para waria petugas penjangkauan yang hidup dengan HIV membangun hubungan saling percaya di komunitas mereka guna memastikan layanan tes aman adanya dan mudah diakses para warga LGBT. Kini, karena beroperasi tanpa pendanaan, organisasi tersebut hanya dapat menjangkau mereka yang datang secara sukarela, karena terpaksa mengurangi jumlah petugas penjangkauan serta tidak lagi memiliki dana untuk menggelar kegiatan atau untuk bepergian demi mengunjungi warga. “Sebelumnya kami bisa melakukan penjangkauan terhadap orang-orang yang awalnya merasa ragu,” kata Kamel.[89] Sebuah organisasi akar rumput yang bergerak dalam penjangkauan HIV/AIDS dan TBC di Serang sebelumnya rutin mengadakan kegiatan tes bagi masyarakat bersama petugas dari Puskesmas, misalnya, namun program-program itu kini telah dihentikan.[90]

Kurangnya tes HIV dan data pemantauan secara menyeluruh menyebabkan besarnya skala penularan HIV masih belum diketahui, meskipun jumlah kasus mungkin meningkat akibat berkurangnya kegiatan penjangkauan dan menurunnya penggunaan obat-obatan. Seorang koordinator lapangan untuk organisasi penjangkauan HIV/AIDS dan TBC di Serang mengatakan: “Sebelum adanya pemangkasan anggaran, kami dapat mengumpulkan warga dan melakukan lebih banyak tes. Sekarang, akibat adanya pemangkasan ini, jumlah kasus tidak diketahui.”[91] Kamel menjelaskan sejak YSS kehabisan dana darurat dari Kanada pada Februari 2026, relawan petugas penjangkauan tetap meluangkan waktu untuk menjaga kontak dengan klien mereka tetapi tidak memiliki kapasitas untuk membuat catatan atau laporan statistik bagi YSS. Mereka tidak sanggup untuk mengukur, misalnya, berapa banyak klien yang masih berhubungan dengan petugas penjangkauan, berapa banyak yang gagal ditindaklanjuti, berapa banyak yang tetap mengonsumsi ARV dan berapa banyak klien baru yang dites, dan bagaimana hasilnya. Menurut laporan UNAIDS tahun 2025 mengenai dampak pemangkasan dana, penurunan pemantauan secara tiba-tiba merupakan masalah global:

Pemantauan data di banyak negara telah dibatasi akibat pemangkasan pendanaan, mengingat staf pengelola data selama ini didanai oleh Pemerintah Amerika Serikat.... Banyak kegiatan pemantauan berbasis komunitas telah dihentikan atau dikurangi, sehingga melemahkan sumber data berbasis individu yang kian penting mengenai kualitas, jangkauan, dan dampak layanan.[92]

Gangguan terhadap Pengobatan dan Perawatan

HIV menjadi tidak dapat ditularkan dan tak lagi mengancam nyawa ketika pengobatan antiretroviral secara konsisten menekan jumlah virus hingga ke tingkat yang tak bisa terdeteksi. Diperkirakan ada 570.000 individu yang hidup dengan HIV di Indonesia, namun hanya sekitar 40 persen yang mengakses pengobatan dan hanya 14 persen yang jumlah virusnya berhasil ditekan.[93] Ini artinya selain pencegahan, memastikan akses yang andal dan kepatuhan terhadap pengobatan antiretroviral merupakan prioritas utama, dengan penekanan pada upaya menjangkau populasi yang memiliki tingkat prevalensi tertinggi.

Pengobatan HIV memerlukan pemeriksaan rutin untuk memantau jumlah virus dalam darah serta memastikan pasien tetap patuh menjalani pengobatan. Selama ini, para petugas penjangkauan telah mendampingi kliennya setelah menerima hasil tes positif; mereka membantu klien memahami diagnosis, menemani mereka saat menjalani pemeriksaan medis, serta menanggung biaya yang dapat menghalangi mereka untuk memulai pengobatan. Untuk mendapatkan obat antiretroviral, seseorang yang dinyatakan positif harus terlebih dahulu menjalani tes jumlah virus dengan biaya Rp190.000. Sebelumnya, para petugas penjangkauan memiliki dana untuk menanggung biaya ini bila klien tidak mampu membayarnya. Beberapa petugas penjangkauan mengatakan kepada Human Rights Watch bahwa karena tidak sampai hati menelantarkan klien, kini mereka harus merogoh kocek sendiri untuk biaya tes maupun transportasi ke klinik. Orang dengan HIV disarankan untuk menjalani tes tahunan CD4 yang mengukur fungsi sistem kekebalan tubuh, dengan biaya sekitar Rp350.000. Kata para petugas itu, klien mereka semakin sering melewatkan tes ini karena kendala biaya.

Para petugas penjangkauan mengatakan salah satu tugas mereka adalah memastikan agar kliennya menjalani tes rutin dan menerima obat antiretroviral. Melewatkan dosis obat HIV memungkinkan virus mulai berkembang biak kembali, karena kadar obat dalam darah turun terlalu rendah untuk menghambatnya. Ketika virus berkembang biak saat obat masih berada dalam kadar rendah, virus itu dapat mengembangkan resistansi tidak hanya terhadap obat yang sedang digunakan, tetapi juga terhadap obat-obatan lainnya. Seiring dengan meningkatnya jumlah virus, jumlah sel CD4 menurun; sel CD4 adalah sel darah putih yang melawan infeksi dan merupakan sasaran utama serangan HIV, sehingga jumlah CD4 yang rendah berarti sistem kekebalan tubuh melemah dan risiko jatuh sakit akibat infeksi menjadi lebih tinggi. Melewatkan dosis obat juga memunculkan kembali risiko penularan HIV kepada orang lain. HIV tidak dapat menular ketika jumlah virus berada pada tingkat tak terdeteksi. Jika jumlah virus kembali meningkat hingga ke tingkat yang bisa terdeteksi, maka virus tersebut bisa menular.

Setelah pemangkasan anggaran, para petugas penjangkauan mengaku mendengar dari para klien bahwa mereka tidak lagi mendapatkan pengobatan. Ratna F. mengatakan, “Saya kehilangan kontak dengan banyak klien yang kini terlambat mendapatkan obat.”[94] Ia mengatakan bahwa beberapa bulan kemudian petugas Puskesmas setempat menelepon dan memberitahukan bahwa beberapa kliennya tidak datang untuk mengambil ARV mereka. Kamel, Direktur YSS, mengatakan: “Sebelum pemangkasan itu, petugas penjangkauan berhubungan 24 jam sehari dengan klien dan mengingatkan mereka untuk minum obat dan memberikan dukungan. Sekarang bantuan semakin berkurang dan klien tidak lagi mengonsumsi obatnya.”[95]

Aisha E., seorang waria petugas penjangkauan yang hidup dengan HIV, mencatat bahwa berbagai organisasi kini tidak lagi mampu menanggung biaya pengiriman obat antiretroviral dengan jasa kurir untuk klien mereka yang tinggal di luar Jakarta. Sebelumnya, dana yang tersedia mencakup biaya kurir. Karena biaya ini tidak lagi ditanggung, pasien di luar Jakarta yang tidak bisa menempuh perjalanan untuk mengambil obat antiretroviral harus membayar sendiri jasa kurir saat pengiriman. Namun, yang kerap terjadi, biaya ini terasa sangat memberatkan. “Obat antiretroviral itu gratis, tetapi ada orang-orang yang tidak sanggup membayar biaya administrasi sebesar Rp15.000 setiap bulan, di luar biaya transportasi,” kata Aisha.[96] Bagi anggota komunitas terpinggirkan yang sudah didera kesulitan ekonomi, biaya-biaya ini menjadi hambatan teramat berat untuk diatasi. Kenyataan ini memaksa mereka menghadapi pilihan yang sulit, sebagaimana diamati oleh Nurul R., seorang waria petugas penjangkauan yang hidup dengan HIV: “Orang mengesampingkan masalah kesehatan demi fokus mencari nafkah ketika mereka bahkan kesulitan untuk sekadar bertahan hidup.”[97] Banyak petugas kesehatan komunitas bahkan rela merogoh kocek pribadi untuk membiayai transportasi klien mereka agar tetap bisa mendapatkan obat antiretroviral.

Peran organisasi berbasis komunitas dalam menghilangkan stigma terhadap layanan kesehatan

Petugas penjangkauan berbasis komunitas memberikan dukungan amat berarti bagi pasien LGBT saat mengakses layanan kesehatan yang kerap diwarnai stigma dan diskriminasi. Ratna F., seorang waria petugas penjangkauan yang hidup dengan HIV, mengatakan bahwa individu transgender menghadapi “stigma saat mereka mendatangi [Puskesmas] baru. Tempat itu terasa lebih ramah jika ada petugas penjangkauan yang mendampingi mereka.”[98] Belinda Hutapea, Koordinator Nasional Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI), sebuah organisasi bagi perempuan yang hidup dengan HIV, menyatakan bahwa organisasinya “menjadi jembatan antara komunitas dan fasilitas kesehatan. Tanpa ini, banyak perempuan akan merasa tidak nyaman untuk mengakses layanan. Mereka takut datang sendirian karena ada stigma. Mereka membutuhkan dukungan petugas dari IPPI untuk mengakses fasilitas tersebut.”[99]

Di Indonesia, warga LGBT kerap diusir dari rumah atau melarikan diri dari kekerasan dalam rumah tangga, sehingga akhirnya tidak memiliki dokumen identitas resmi. Lina Zurlia, seorang aktivis hak-hak LGBT, mengatakan: “Banyak kawan-kawan queer kabur dari rumah sebelum berusia 18 tahun dan belum punya KTP.”[100] Akses untuk mendapatkan asuransi kesehatan yang disediakan pemerintah, yaitu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), didasarkan pada pendaftaran unit keluarga. Ini artinya setiap individu dalam satu rumah tangga harus terdaftar dalam satu kartu keluarga yang sama dengan satu nomor kepesertaan JKN. Oleh karena itu, individu muda LGBT yang telah meninggalkan rumah orang tua mereka mungkin terpaksa hidup tanpa jaminan kesehatan. Organisasi berbasis komunitas, yang sebelumnya didanai oleh USAID, akan bekerja sama dengan klien LGBT untuk mendaftarkan diri sebagai rumah tangga mandiri atau, ada kalanya, sebagai satu kesatuan keluarga guna memperoleh dokumen yang diperlukan untuk mengakses layanan kesehatan, termasuk PrEP, tes, dan ARV.

Bagi warga transgender, proses ini menjadi semakin rumit karena kartu tanda penduduk (KTP) yang diperlukan untuk mengakses layanan kesehatan dan layanan pemerintah lainnya mencantumkan penanda gender biner (laki-laki atau perempuan) berdasarkan jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir. Ini menghadirkan hambatan besar bagi individu transgender yang identitas gendernya tidak sesuai dengan dokumen resmi mereka. Mengubah penanda gender pada KTP secara legal sangatlah sulit; proses ini biasanya mensyaratkan bukti operasi penegasan gender serta penetapan pengadilan, hal yang tidak terjangkau atau sulit diakses oleh kebanyakan orang, dan dalam banyak kasus, permohonan tersebut ditolak.[101]

Ketidaksesuaian data dokumen ini bisa menghalangi banyak warga transgender untuk mengakses layanan kesehatan, sehingga memaksa mereka memilih antara menghindari layanan medis sama sekali atau menanggung penghinaan, deadnaming (praktik memanggil individu transgender atau non-biner dengan nama lahir atau nama lama mereka sebelum menjalani transisi), pengungkapan identitas secara paksa di depan umum, serta perlakuan buruk saat mereka mencari layanan. Sebagai contoh, banyak klinik yang menggunakan pengeras suara untuk memanggil pasien dan menyebutkan nama lama pasien karena nama itulah yang tercantum pada kartu identitas mereka. Ketika petugas penjangkauan mendampingi klien ke Puskesmas, mereka dapat mengadvokasi klien tersebut. “Klien merasakan perbedaan perlakuan saat didampingi petugas penjangkauan dibanding saat mereka harus datang sendiri," kata Kamel.[102] Roro J., seorang klien waria yang hidup dengan HIV, mengatakan: “Jika mereka datang bersama petugas penjangkauan, mereka dipanggil dengan nama pilihan mereka, tapi jika datang tanpa pendamping, mereka dipanggil dengan nama lama.”[103] Ia menjelaskan hal ini dimungkinkan karena petugas penjangkauan sudah membangun hubungan baik dengan pihak Puskesmas dan bisa mengadvokasi petugas untuk menggunakan nama yang benar.

Selain memfasilitasi akses layanan kesehatan bagi klien transgender mereka, petugas kesehatan berbasis komunitas dan organisasi LGBT juga berperan penting dalam upaya advokasi. Mereka membangun hubungan dengan lembaga kesehatan masyarakat serta mengadakan pelatihan untuk mendorong penyediaan layanan kesehatan yang menghormati identitas LGBT dan bebas diskriminasi. Audi Manaf, seorang aktivis waria yang hidup dengan HIV, menjelaskan penghentian program ini dengan rasa frustrasi: “Dulu kami melatih petugas Puskesmas agar tidak menyebut nama asli dari pasien transgender. Sekarang kegiatan itu dihentikan” akibat berkurangnya pendanaan.[104] Ayu M., seorang petugas penjangkauan—yang juga seorang waria dengan HIV dan pekerja seks—menekankan bahwa edukasi membutuhkan upaya berkelanjutan. Ia menjelaskan setiap kali Puskesmas merekrut staf baru, “kami harus membangun hubungan dari nol demi melindungi klien kami dari diskriminasi.”[105] Kini, tanpa adanya pendanaan untuk layanan kesehatan berbasis komunitas bagi LSL dan warga transgender yang hidup dengan HIV, perlindungan tersebut pun hilang.

Kewajiban Hak Asasi Manusia

Indonesia merupakan Negara pihak dalam perjanjian-perjanjian utama hak asasi manusia yang menjamin hak atas kesehatan, privasi, keamanan, dan perlakuan tanpa diskriminasi, termasuk Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), dan Konvensi Hak-Hak Anak (CRC).[106]

Hak atas Standar Kesehatan Tertinggi yang Dapat Dicapai

Hak atas standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai dijamin dalam ICESCR dan CEDAW. Hak ini membebankan kewajiban kepada negara untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna melakukan pencegahan, pengobatan, dan pengendalian epidemi serta berbagai penyakit lainnya. Komite Hak-Hak Anak PBB, dalam Komentar Umumnya mengenai kesehatan dan perkembangan remaja, mengatakan bahwa dalam memenuhi kewajiban ini, negara “seyogianya memastikan bahwa barang, layanan, dan informasi yang sesuai untuk pencegahan serta pengobatan penyakit menular seksual (PMS), termasuk HIV/AIDS, tersedia dan dapat diakses.”[107]

Dalam Komentar Umum mengenai hak atas kesehatan, Komite PBB untuk Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya menyatakan bahwa “hak atas kesehatan sangat erat kaitannya dengan dan bergantung pada perwujudan hak asasi manusia lainnya,” termasuk hak atas martabat manusia, akses terhadap informasi, serta kebebasan berserikat dan berkumpul. Dengan menekankan bahwa hak atas kesehatan mencakup baik kebebasan maupun hak, komite tersebut menyatakan bahwa ICESCR “melarang segala bentuk diskriminasi dalam akses terhadap layanan kesehatan dan faktor-faktor penentu kesehatan yang mendasarinya, serta terhadap sarana dan hak-hak untuk mendapatkannya, atas dasar … orientasi seksual.”

“Aksesibilitas” sangat relevan di Indonesia, di mana akses terhadap layanan HIV esensial bagi individu LGBT dan LSL telah sangat terhambat sejak tahun 2016. Dalam Komentar Umum No. 14, CESCR menyatakan:

Fasilitas, barang, dan layanan kesehatan harus dapat diakses oleh semua orang tanpa diskriminasi di dalam wilayah hukum Negara Pihak. Aksesibilitas mencakup berbagai dimensi yang saling tumpang tindih, termasuk antara lain, non-diskriminasi, baik dalam hukum maupun dalam praktiknya –terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan atau terpinggirkan– serta akses terhadap informasi, termasuk hak untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan gagasan terkait masalah kesehatan.

Penindakan represif terhadap kelompok LGBT yang dimulai pada Januari 2016 telah menghambat pemenuhan hak atas standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai. Hal ini terjadi, antara lain, karena tindakan itu menghambat kegiatan berbagai kelompok yang bergerak di bidang kesehatan dan pencegahan HIV (terutama kelompok yang beranggotakan individu LGBT), serta memunculkan risiko baru bagi individu LGBT yang mengakses layanan kesehatan yang mungkin mengharuskan mereka mengungkapkan orientasi seksual atau identitas gender mereka. Campur tangan pihak kepolisian yang menghalangi akses masyarakat terhadap kondom atau informasi kesehatan dari kelompok sebaya menghambat pemenuhan hak mereka atas kehidupan dan kesehatan, serta tidak sejalan dengan standar hak asasi manusia.

Hak atas Privasi

Pemidanaan terhadap perilaku seksual sesama jenis yang dilakukan atas dasar persetujuan bersama oleh orang dewasa melanggar hak atas privasi dan hak untuk bebas dari diskriminasi, yang keduanya dijamin dalam ICCPR.[108]

Kelompok Kerja PBB untuk Penahanan Sewenang-wenang telah menetapkan bahwa penangkapan seseorang atas dasar orientasi seksual dan karena “telah menggunakan hak mereka atas kebebasan berpendapat dan berekspresi secara damai” dapat dikategorikan sebagai perampasan kebebasan secara sewenang-wenang. Pasal 9 ICCPR menjamin hak setiap orang atas kebebasan dan keamanan pribadi; pasal ini melarang penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang.[109] Komite Hak Asasi Manusia PBB, badan ahli independen yang menafsirkan ICCPR dan memantau kepatuhan negara, menyatakan bahwa pasal 9 ini menjamin hak-hak tersebut bagi setiap orang, termasuk individu lesbian, gay, biseksual, dan transgender.[110]

Rekomendasi

Kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

· Menyediakan dukungan anggaran yang memadai untuk pencegahan dan perawatan HIV/AIDS bagi individu LSL dan transgender.

· Berupaya memastikan, sesuai dengan target yang tercantum dalam UNAIDS Global AIDS Brief, bahwa 30 persen layanan pengobatan dan pencegahan HIV dilaksanakan oleh organisasi berbasis komunitas.[111]

Memastikan bahwa seluruh pelatihan bagi para dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya mencakup isu non-diskriminasi dan kesehatan seksual yang memengaruhi individu LGBT.
Mendanai dan berkonsultasi dengan kelompok-kelompok LSL dan transgender yang terlibat dalam penanggulangan HIV, untuk menjalankan upaya pencegahan dan perawatan HIV yang efektif.
Melakukan kampanye informasi publik untuk mendorong berbagai populasi kunci agar bisa mengakses PrEP.
Memastikan ketersediaan ARV yang memadai di seluruh klinik setiap saat dan menyosialisasikan pemahaman bahwa ‘tidak terdeteksi = tidak menularkan’ dalam konteks HIV.

Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Menghentikan penggerebekan polisi yang menyasar individu LGBT, menyelidiki serta menjatuhkan sanksi disiplin atau memproses pidana aparat yang bertanggung jawab atas penggerebekan ilegal, serta membubarkan setiap unit kepolisian tingkat daerah maupun lokal yang dibentuk khusus untuk menyasar individu LGBT.
Membatalkan tuntutan dan membebaskan siapa pun yang ditahan atau diadili secara sewenang-wenang berdasarkan undang-undang pornografi.
Memerintahkan seluruh aparat Polri untuk melindungi pertemuan kelompok minoritas seksual dan gender dari ancaman atau serangan oleh berbagai kelompok Islamis militan maupun kelompok lain yang kerap main hakim sendiri.

Kepada Kementerian Hukum

Meninjau seluruh peraturan daerah tingkat kabupaten/kota dan provinsi untuk memastikan kesesuaiannya dengan jaminan konstitusional serta kewajiban internasional Indonesia terkait hak asasi manusia mengenai non-diskriminasi dan penghormatan terhadap kehidupan pribadi individu, termasuk identitas seksual atau gender mereka.
Segera mencabut peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk menyasar individu LGBT, termasuk pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang tidak sejalan dengan standar hak asasi manusia internasional.

Kepada Kementerian Dalam Negeri

Menginstruksikan seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk mencabut semua peraturan daerah diskriminatif yang bertentangan dengan konstitusi Indonesia atau melanggar hukum hak asasi manusia internasional.
Berkonsultasi dengan organisasi nonpemerintah untuk mengembangkan pelatihan anti-diskriminasi bagi seluruh aparat kepolisian di seluruh Indonesia, termasuk pelatihan mengenai keragaman seksual dan gender.

Kepada Donor Internasional

· Meningkatkan pendanaan untuk Global Fund secara signifikan.

· Mendukung organisasi berbasis komunitas LGBT dalam merespons persoalan HIV/AIDS di Indonesia.

Kepada Pemerintah/Kongres Amerika Serikat

· Menyampaikan secara kepada publik kriteria, proses, dan penilaian yang digunakan oleh pemerintah untuk menangguhkan atau menghentikan program bantuan luar negeri, termasuk setiap pertimbangan terkait risiko yang mungkin dihadapi oleh populasi terdampak.

· Melakukan tinjauan independen secara menyeluruh (misalnya, melalui inspektur jenderal) untuk menilai konsekuensi dari pengurangan bantuan dan penghentian program pada tahun 2025, termasuk dampaknya terhadap akses ke berbagai layanan esensial, perlindungan bagi populasi yang rentan, serta upaya penegakan akuntabilitas.

· Memprioritaskan keberlanjutan pendanaan untuk PEPFAR dan memastikan seluruhnya terikat dalam komitmen anggaran tepat waktu.

· Segera membuka akses terhadap data mengenai pemangkasan pendanaan luar negeri, termasuk data kinerja PEPFAR serta dokumen anggaran dan perencanaan, dan menyampaikan kepada Kongres daftar seluruh kontrak dan bentuk pemberian bantuan luar negeri yang dihentikan, beserta dasar pertimbangan penghentian setiap program.

· Mencabut kebijakan -Mendorong Kesejahteraan Manusia dalam Kebijakan Bantuan Luar Negeri’, yang melarang penerima bantuan luar negeri terlibat dalam kegiatan terkait hak-hak reproduksi, hak transgender, dan inisiatif keberagaman.

·

Ucapan Terima Kasih

Penelitian dan penulisan laporan ini dilakukan oleh Julia Bleckner, peneliti senior bidang kesehatan pada Divisi Hak-Hak Lingkungan, Ekonomi, dan Sosial di Human Rights Watch. Arvind Ganesan, Direktur Divisi Hak-Hak Lingkungan, Ekonomi, dan Sosial, meninjau serta menyunting laporan ini. Laporan ini juga ditinjau oleh seorang spesialis dari Divisi Asia. Alex Müller, Direktur Divisi Hak-Hak LGBT, serta Cristian González Cabrera, peneliti senior pada Divisi Hak-Hak LGBT, turut meninjau laporan ini. Nicole Widdersheim, Penjabat Direktur Washington, dan Kate Weine, Koordinator Senior bidang Advokasi di Washington, juga melakukan peninjauan. James Ross, Direktur Hukum dan Kebijakan, memberikan tinjauan hukum; sementara Sarah Jackson, Wakil Direktur Program, dan Eric Goldstein, konsultan senior untuk kantor program, memberikan tinjauan program. Dukungan produksi diberikan oleh Jack Spehn, Koordinator Senior pada Divisi Hak-Hak Lingkungan, Ekonomi, dan Sosial, serta Travis Carr, dari staf bidang publikasi.