(New York) – Perusahaan teknologi seharusnya menentang permohonan perintah pengadilan yang diajukan pemerintah Hong Kong untuk melarang penyiaran dan penyaluran lagu protes 2019, berjudul “Glory to Hong Kong,” kata Human Rights Watch hari ini.
Dalam surat tertanggal 20 Juni 2023, lebih dari 24 kelompok hak asasi manusia dan hak-hak digital mendesak sejumlah perusahaan termasuk Apple, Google, Meta, Twitter, dan Spotify untuk menentang kemungkinan perintah Pengadilan Tinggi Hong Kong untuk melindungi hak atas kebebasan berekspresi dan akses atas informasi di Hong Kong dan di seluruh dunia. Keputusan tersebut, jika diperintahkan oleh pengadilan, akan mengharuskan perusahaan-perusahaan itu menghapus lagu tersebut dari platform masing-masing, secara efektif melarangnya secara daring.
“Hong Kong berada di garis batas antara internet bebas secara global dan versi yang dikontrol ketat oleh pemerintah Tiongkok,” kata Maya Wang, direktur muda urusan Asia di Human Rights Watch. “Perusahaan teknologi perlu menentang perintah pengadilan ini untuk melindungi kebebasan berbicara dan akses atas informasi daring dari gangguan pemerintah Tiongkok.”
Permintaan perintah pengadilan ini mencerminkan upaya pemerintah Tiongkok yang semakin meluas untuk mengontrol informasi tidak hanya di dalam perbatasannya, melainkan juga di seluruh dunia. Antara Juli 2020 hingga Juni 2022, pemerintah Hong Kong bertanggung jawab atas 50 kejadian di mana Meta mengaku dipaksa menghapus konten secara global.
Dalam surat mereka, kelompok hak asasi manusia dan hak-hak digital itu mendesak perusahaan-perusahaan teknologi untuk mengambil sikap kolektif menentang penyensoran yang dilakukan pemerintah Hong Kong dan menolak perintah tersebut, yang akan berdampak buruk tidak hanya di Hong Kong, tetapi secara global.
