Seandainya pelanggaran hak asasi manusia dengan ruang lingkup dan skala sebesar ini terjadi di wilayah Eropa atau Amerika Serikat, orang akan mengira bahwa negara-negara mayoritas muslim, termasuk Indonesia, akan habis-habisan menentangnya. Namun sejauh ini, hanya sedikit atau bahkan tidak ada tanggapan sama sekali. Mengapa? Karena pelanggaran-pelanggaran ini terjadi di Tiongkok.
Sejak 2014, pemerintah Tiongkok telah memberlakukan Kampanye Gebuk Keras atau “Strike Hard Campaign” yang masif di Xinjiang, wilayah barat laut Tiongkok, untuk "memberantas virus ideologis" dari "ekstremisme Islam" dari populasi Muslim Turki. Kampanye ini secara dramatis meningkatkan konflik lama Beijing dengan Uighur dan identitas budaya, bahasa, dan agama Muslim yang berbeda dengan ketidaksetiaan politik atau "separatisme". Pemerintah Tiongkok menganggap berbagai perilaku keagamaan sebagai "ekstremis" – contohnya tradisi pemberian nama bayi seperti Medina, atau pemakaian kerudung.
Selama dua tahun terakhir, aktivis hak asasi, jurnalis, dan akademisi telah mengungkap penderitaan kalangan muslim Xinjiang yang dipaksa untuk melepaskan identitas etnis dan agama mereka. Mereka dipaksa berubah lewat penahanan sewenang-wenang massal di kamp-kamp "pendidikan politik" dan tindakan-tindakan lain, bertransformasi jadi pribadi baru yang hanya setia kepada Partai Komunis Tiongkok.
Meskipun ada banyak sekali bukti dari pencitraan satelit, dokumen resmi, maupun aplikasi kepolisian yang menunjukkan penindasan berat di Xinjiang, pemerintah Tiongkok mengklaim bahwa berbagai tuduhan tersebut jahat dan palsu adanya. Sangat disesalkan bahwa orang-orang di sana "secara sukarela" mendatangi "pusat pelatihan," telah "lulus," dan bahwa setiap orang di Xinjiang menikmati kebebasan beragama.
Pemerintah Tiongkok telah melakukan tawaran nyata untuk meraih dukungan pemerintah sejumlah negara, para tokoh agama, dan berbagai kelompok masyarakat sipil di negara-negara mayoritas muslim, termasuk Indonesia, atas segala kebijakannya di Xinjiang. Hubungan tersebut telah dipupuk oleh otoritas Tiongkok selama bertahun-tahun di Indonesia — termasuk melalui sumbangan dan dukungan finansial lainnya, berdasarkan sebuah laporan Wall Street Journal terbitan Desember — dan terbukti ada gunanya.
Pemerintah Tiongkok mengundang ulama-ulama terkemuka dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia, dan beberapa partai politik Islam ke Tiongkok dan Xinjiang dalam berbagai tur berpemandu keliling kamp, setelah itu banyak para undangan yang mengelu-elukan pemerintah Tiongkok atas apa yang sedang terjadi di Xinjiang. Banyak juga yang mengkritik "media Amerika" atau "organisasi Barat" karena salah dalam menggolongkan berbagai masalah di sana. Sementara itu, pemerintah Indonesia tetap bungkam soal Xinjiang, sembari bersikeras itu adalah masalah domestik pemerintah Tiongkok.
NU dan Muhammadiyah menanggapi tuduhan Wall Street Journal bahwa Tiongkok telah memanipulasi kedua organisasi guna memastikan mereka tetap bungkam dengan jalan mengeluarkan pernyataan amat keras tentang Xinjiang, yang menyerukan pemerintah Tiongkok untuk "menghentikan semua pelanggaran hak asasi manusia terutama terhadap komunitas Uighur, dengan dalih apa pun.”
"Pekan lalu, Narasi TV yang berkantor di Jakarta menyiarkan laporan investigasi mendalam tentang Xinjiang. Lewat penggunaan citra satelit, media ini menunjukkan bagaimana pemerintah Tiongkok telah memanipulasi berbagai tur berpemandu itu dengan melepas kawat berduri dan bukti-bukti memberatkan lainnya sebelum kunjungan berlangsung, dan membuat para delegasi Indonesia hanya mengunjungi bagian-bagian tertentu dari kamp pendidikan politik Xinjiang.
Sementara itu, beberapa kalangan muslim dan kelompok nonpemerintah lainnya, termasuk Front Pembela Islam (FPI) yang militan itu, menyatakan keprihatinan mendalam. Pada bulan Desember, ada beberapa kali demonstrasi menentang perlakuan Tiongkok terhadap muslim di depan Kedutaan Besar Tiongkok di Jakarta. Tetapi banyak dari kelompok-kelompok ini juga berdemonstrasi menentang kelompok-kelompok minoritas agama Indonesia seperti Kristen dan Ahmadiyah, sehingga berbagai tindakan mereka ini tampak lebih mementingkan diri sendiri ketimbang sebuah tindakan yang berprinsip.
Indonesia — yang telah memainkan peran positif dalam krisis pengungsi Rohingya — telah menunjukkan komitmennya untuk mempromosikan berbagai hak di tempat lain di kawasan ini. Seharusnya sikap yang diambil bisa lebih baik untuk Muslim Tiongkok.
Pemerintah Indonesia, bersama dengan NU serta Muhammadiyah, seharusnya angkat suara dan menentang perlakuan Tiongkok terhadap muslim Xinjiang dan menyerukan misi pencarian fakta ke wilayah tersebut, seperti yang didesakkan oleh komisaris tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk hak asasi manusia. Mereka seyogianya menuntut keterbukaan informasi dan pembebasan cendekiawan Islam yang ditahan secara sewenang-wenang, Hebibulla Tohti dan Mohammed Salih Hajim, serta anggota keluarga dan rekan Salih. Beberapa media melaporkan kematian Salih pada 2018, tetapi seorang anggota keluarga dekat mengatakan dia masih hidup. Langkah-langkah seperti itu akan lebih efektif jika diambil dengan negara-negara mayoritas muslim lain, seperti Malaysia, atau anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
Segala urusan pemerintah yang berkaitan dengan Tiongkok perlu mempertimbangkan masalah ekonomi dan keamanan bersamaan dengan masalah hak asasi manusia. Tetapi Indonesia — yang telah memainkan peran positif dalam krisis pengungsi Rohingya — telah menunjukkan komitmennya untuk mempromosikan hak-hak manusia di tempat lain di kawasan ini. Seharusnya sikap yang diambil Indonesia untuk Muslim Tiongkok bisa lebih baik lagi.
