Pasukan Iraqi National Security Service menangkap seorang pemuda yang mereka duga berafiliasi dengan ISIS di Mosul timur, 15 Maret 2017. 

© 2017 Sam Tarling
Pada Januari 2017, di sebuah kafe di Erbil—ibukota Wilayah Kurdistan Irak—saya bertemu Nahla*, seorang perempuan penyintas kanker payudara. Dia warga Mosul, kota terbesar kedua Irak, yang terperangkap saat kota tersebut dikuasai ISIS. Suami Nahla meninggal dunia karena sakit bertahun-tahun sebelum itu, dan putranya hilang sejak Mei 2015. Nahla datang ke Erbil untuk mencari anaknya, membawa tas penuh dokumen dan energi tanpa batas.

Putranya, Adnan* (25 tahun), kabur ketika ISIS merebut Mosul pada Juni 2014 dan mendaftar di Universitas Baghdad untuk melanjutkan pendidikan tingginya di jurusan ilmu keolahragaan. Pada 9 Mei 2015, saat kesehatan ibunya memburuk karena pengobatan kanker semasa kekuasaan ISIS tak memadai, dia memutuskan kembali ke Mosul dengan mobil. Kala itu, ISIS mengizinkan sebagian orang keluar-masuk daerah kekuasaannya. Nahla terakhir kali berbicara dengan Adnan di sebuah titik pemeriksaan di wilayah kekuasaan pasukan bersenjata Popular Mobilization Forces (PMF). Setelah itu, Adnan tak lagi bisa dihubungi.

Baru-baru ini kami menyelidiki 78 dari ratusan kasus penahanan dan penghilangan paksa lelaki dewasa serta anak laki-laki oleh militer dan pasukan-pasukan keamanan lain Irak sejak 2014. Sebagian besar berkas yang kami dokumentasikan dipegang oleh Popular Mobilization Forces, yang kini berada dalam kendali Perdana Menteri Haider al-Abadi. Hal ini menjadi amat relevan karena hasil pemilu Mei bisa menentukan apakah partai-partai yang berafiliasi dengan PMF akan mendapat peran lebih besar dalam dunia politik, militer, dan keamanan Irak.

Pada Juli 2015, Nahla meninggalkan Mosul dan pergi ke Baghdad. Di kota itu—di pengadilan kriminal pusat, Mahkamah Tinggi Yudisial, penjara bandar udara internasional, hingga Kementerian Dalam Negeri, Pertahanan, dan Keadilan—dia mendaftarkan anaknya sebagai orang hilang. Kemudian ia mengulang langkah-langkahnya dan menyetor berkas di semua kantor polisi dan titik pemeriksaan yang seharusnya dilewati Adnan; juga di Komando Operasi Babil serta semua pengadilan lokal di provinsi-provinsi Babil dan Karbala, yang semestinya juga dilewati putranya. Dia membagikan banyak dokumen yang diterimanya dari kantor-kantor itu kepada saya. Dokumen-dokumen itu mengakui kasus Nahla dan meminta bantuan lembaga-lembaga lain pemerintah untuk melacak keberadaan Adnan, tanpa hasil.

Lalu, pada 22 Oktober 2016, Nahla melihat Adnan di layar televisi, berlabel "pejuang ISIS", dalam segmen pertama sebuah tayangan semi-dokumenter perang melawan ISIS di Irak. Acara itu ditayangkan Al Mayadeen, media yang kerap bersimpati kepada Brigade Hizbullah, bagian dari Popular Mobilization Forces. Dalam tayangan itu, Adnan mengaku sebagai anggota ISIS dan bahwa kelompoknya didukung militer Amerika Serikat—teori konspirasi yang banyak beredar di kawasan itu. Dia kemudian terbukti berpartisipasi dalam sejumlah kejadian tahun 2016 di Mosul, baik setelah dia hilang. Pada 26 Oktober, Adnan muncul kembali dalam segmen keempat tayangan yang sama, berbicara tentang sistem kepemimpinan dan pengelolaan ketertiban ISIS, sekalipun ia tak lama bermukim di wilayah kekuasaan mereka. Pada akhir setiap segmen, Al Mayadeen berterimakasih kepada Hizbullah karena telah menyediakan footage untuk wawancara-wawancara mereka.

Kepada saya, Nahla mengaku mengenali tirai unik di belakang putranya dalam rekaman video itu, yang agaknya sama dengan tirai dalam foto-foto markas Hizbullah di halaman Facebook mereka. Tayangan footage itu membuat Nahla percaya, bahwa Adnan ada dalam cengkraman Hizbullah. Ia mendatangi kantor-kantor Al Mayadeen di Baghdad, memohon agar mereka melacak keberadaan putranya. Mereka menolak. Dia kemudian mendesak Komite Keamanan dan Pertahanan di Parlemen untuk menyurati Hizbullah, bertanya tentang Adnan. Komite tersebut mengaku sudah mengirimkan surat pada Desember 2016 tetapi tak memberi kabar apa pun kepada Nahla hingga Mei 2018.

Nahla kemudian mencari tahu opsi-opsi internasional yang terbuka baginya dan melapor kepada Komite Penghilangan Paksa di bawah naungan kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lembaga itu mengimbau agar pemerintah menyediakan informasi keberadaan Adnan. Namun, lagi-lagi, Nahla tak mendengar apa pun.

Dengan semua upaya itu, Nahla tetap kehilangan anaknya. Bagi keluarga-keluarga seperti mereka, membayangkan pihak-pihak yang bertanggung jawab tetap bisa berkeliaran dengan bebas sungguh menakutkan. Apabila Irak hendak melangkah maju, pemerintahan baru ini harus segera bertindak untuk memberi jawaban: di mana anggota keluarga mereka, apakah masih hidup? Pemerintah harus menunjukkan bahwa mereka sungguh-sungguh berupaya menghentikan penghilangan-penghilangan, serta menghukum kelompok-kelompok yang menculik Adnan dan para korban lain serta merahasiakan apa-apa yang terjadi kepada mereka.