Badawi, penerima Penghargaan International Women of Courage Award 2012 dari Amerika Serikat, terkenal karena menantang sistem perwalian laki-laki yang diskriminatif di Arab Saudi. Dia adalah salah satu perempuan pertama yang mengajukan petisi kepada pihak berwenang Arab Saudi untuk memberikan perempuan hak untuk mengemudi serta hak untuk memilih dan mencalonkan diri dalam pemilu tingkat kota. Al-Sadah, asal kota pesisir Qatif, juga telah lama berkampanye untuk menghapus sistem perwalian dan mencabut larangan mengemudi. Dia adalah seorang kandidat dalam pemilihan lokal 2015, perempuan pertama yang diizinkan mencalonkan diri, tetapi pihak berwenang menghapus namanya dari surat suara, yang pada akhirnya melarangnya untuk mencalonkan diri.
“Penangkapan terhadap Samar Badawi dan Nassima al-Sadah menandakan bahwa pihak berwenang Saudi memandang perbedaan pendapat yang berlangsung damai, baik dulu maupun sekarang, sebagai ancaman terhadap aturan autokratis mereka,” kata Sarah Leah Whitson, direktur urusan Timur Tengah di Human Rights Watch. “Setelah penangkapan sewenang-wenang baru-baru ini terhadap para pebisnis, aktivis hak-hak perempuan, dan ulama reformis, sekutu dan mitra Arab Saudi harus mempertanyakan apa makna ‘reformasi’ di negara di mana supremasi hukum diabaikan.”
Pemerintah Saudi, di bawah arahan utama Putra Mahkota Mohammad bin Salman, telah meningkatkan jumlah penangkapan dan penuntutan terhadap orang-orang yang berseberangan pandangan dengan pemerintah dan aktivis sejak awal 2017. Seiring meningkatnya penangkapan, Badawi dan al-Sadah, seperti aktivis hak-hak perempuan yang baru-baru ini ditangkap, menjadi lebih sunyi di media sosial dan advokasi publik lainnya.
Pihak berwenang Saudi telah mengincar dan melecehkan Badawi selama bertahun-tahun. Selain pembelaannya atas kesetaraan perempuan, ia telah berkampanye dengan penuh semangat agar mantan suaminya dan saudara laki-lakinya dibebaskan dari penjara. Waleed Abu al-Khair, mantan suaminya, sedang menjalani hukuman penjara 15 tahun karena bekerja di bidang hak asasi manusia, dan Raif Badawi, saudara laki-lakinya, adalah seorang blogger yang menjalani hukuman penjara 10 tahun karena mengutarakan pendapat kontroversial di internet. Pada Desember 2014, pihak berwenang Saudi melarangnya bepergian ke luar negeri dan pada Januari 2016, mereka menahannya sebentar karena dia mengadvokasikan hak asasi manusia secara damai.
Pada 30 Juli, pihak berwenang juga menangkap Amal al-Harbi, istri aktivis Saudi terkemuka, Fowzan al-Harbi. Ia menjalani hukuman tujuh tahun penjara karena bekerja dengan Asosiasi Hak Sipil dan Politik Saudi (ACPRA) yang kini sudah dilarang, salah satu organisasi sipil pertama di negara itu. Tidak jelas mengapa pemerintah Saudi menyasar Al-Harbi.
Pemberangusan terhadap aktivis hak-hak perempuan akhir-akhir ini dimulai hanya beberapa minggu menjelang pencabutan larangan mengemudi terhadap perempuan pada 24 Juni, sebuah alasan yang menyebabkan banyak aktivis yang ditahan berkampanye. Sementara beberapa aktivis telah dibebaskan, sebagian lainnya tetap ditahan tanpa dakwaan. Di antaranya adalah Loujain al-Hathloul, Aziza al-Yousef, Eman al-Nafjan, Nouf Abdelaziz, Mayaa al-Zahrani, dan Hatoon al-Fassi, semuanya merupakan aktivis hak-hak perempuan, serta pendukung gerakan, termasuk Ibrahim al-Modaimeegh, pengacara; Abdulaziz Meshaal, seorang filantropis; dan Mohammed Rabea, seorang aktivis sosial.
Pihak berwenang menuduh beberapa dari mereka yang ditahan karena melakukan kejahatan serius, termasuk “kontak yang mencurigakan dengan pihak asing” dengan alasan hukum yang kurang kuat. Media pro-pemerintah telah melakukan kampanye mengkhawatirkan terhadap para aktivis, mencap mereka “pengkhianat.” Surat kabar Saudi, Okaz melaporkan bahwa sembilan dari mereka yang ditahan akan dirujuk untuk diadili ke Pengadilan Pidana Khusus, yang pada awalnya didirikan untuk mengadili tahanan terkait pidana terorisme. Jika terbukti, mereka berisiko dihukum 20 tahun penjara.
Dr. al-Fassi, seorang sarjana terkenal dan profesor sejarah perempuan di King Saud University, adalah salah satu perempuan pertama yang memperoleh lisensi mengemudi Saudi. Pihak berwenang Saudi menangkapnya hanya beberapa hari sebelum mencabut larangan mengemudi. Banyak aktivis hak perempuan lain telah dikenai larangan perjalanan.
Aktivis hak perempuan Saudi tidak hanya memohon pejabat pemerintah untuk mereformasi undang-undang dan kebijakan diskriminatif, melainkan juga berusaha mengubah sikap masyarakat. Pemerintah baru-baru ini memperkenalkan reformasi terbatas, termasuk mengizinkan perempuan untuk memasuki beberapa profesi yang sebelumnya tertutup bagi mereka serta mencabut larangan mengemudi, tetapi sistem perwalian laki-laki, hambatan utama untuk merealisasikan hak-hak perempuan, tetap ada.
Di bawah sistem ini, perempuan harus mendapatkan izin dari wali laki-laki – ayah, saudara laki-laki, suami, atau bahkan anak laki-laki – untuk bepergian ke luar negeri, mendapatkan paspor, mendaftar di perguruan tinggi, menjalankan aborsi menyelamatkan jiwa, dibebaskan dari penjara atau tempat penampungan, atau menikah.
“Sekutu dan mitra yang mempertimbangkan peluang untuk hubungan lebih erat dengan Arab Saudi selama periode ‘reformasi’ ini seharusnya menentang represi Mohammad bin Salman yang akhirnya merugikan diri sendiri. Visi ekonomi apa pun yang berusaha membuka Arab Saudi saat melemparkan reformis yang sebenarnya ke penjara mungkin berakhir buruk untuk semua orang,” kata Whitson.
