Skip to main content

Dewan HAM PBB Harus Bertindak soal Venezuela

Krisis Venezuela Mesti Dijadikan Prioritas

Tak ada yang kaget ketika Presiden Venezuela Nicolas Maduro terpilih kembali Mei silam, atau ketika pihak oposisi menduga ada keganjilan-keganjilan dalam pemungutan suara (voting irregularities). Sejumlah laporan tak resmi memperkirakan jumlah pemilih sangat rendah, kurang dari 40%, sekalipun para pegawai pemerintahan sudah mati-matian berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat.

Begitu mendengar hasil pemilu, Maduro bertempik sorak. Ia berseru, "Inilah kemenangan seluruh rakyat Venezuela! Demokrasi menang! Kedamaian menang!" Namun, pemilihan itu ditolak oleh negara-negara demokratis sedunia. Kelompok Lima--terdiri dari 13 negara Amerika Latin plus Kanada--mengecam pemilu itu keesokan harinya. Mereka tak menganggap kemenangan Maduro sah. Sekretaris Jenderal Organisasi Negara Amerika (OAS) mengeluarkan pernyataan serupa, berjudul "Sehari Setelah Lelucon Itu," juga berisi kecaman atas pemilihan tersebut.

Pernyataan-pernyataan itu mencerminkan keputusasaan yang terus meningkat di kawasan tersebut atas krisis hak asasi manusia dan humaniter berkelanjutan di Venezuela. Kelangkaan pangan akut mempersulit banyak keluarga menafkahi anak-anak mereka, dan penggerebekan-penggerebekan yang keji oleh pemerintah berakhir dengan ribuan penangkapan, ratusan warga sipil didakwa di pengadilan militer, serta kesewenangan terhadap para tahanan--termasuk penyiksaan. Sekitar dua juta rakyat Venezuela melarikan diri, umumnya ke negara-negara tetangga.

Meski lembaga-lembaga regional telah mengambil sejumlah tindakan penting untuk menuntut tanggungjawab rezim Maduro, tak banyak yang berubah pada rakyat Venezuela yang masih tinggal di dalam negeri. Negara-negara tetangga Venezuela perlu turun tangan dan mengerahkan segala daya yang sesuai hukum buat melengkapi upaya-upaya mereka di tingkat regional.

Dukungan untuk Venezuela di komunitas internasional yang lebih luas terlihat jelas menurun dalam beberapa tahun belakangan. Pada 2016, pernyataan dukungan bersama yang dirancang Venezuela di Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa mendapatkan 88 tanda tangan. Pada 2017, jumlah itu turun jadi 63 saja. Jika krisis Venezuela tak diberikan perhatian memadai dalam sesi pertemuan Dewan yang sedang berlangsung, pemerintah Venezuela akan mendapat kesempatan untuk menggambarkan cerita versi mereka yang sudah terdistorsi.

Pemerintah Venezuela harus menyadari bahwa komunitas internasional memperhatikan--di mana-mana. Pengabaian pemerintah Venezuela yang mencolok atas hak-hak asasi rakyatnya berhadap-hadapan secara langsung dengan kewajibannya selaku anggota Dewan HAM. Inilah saatnya bagi Dewan HAM untuk bersuara, sebelum situasi mengenaskan tak dapat diperbaiki lagi.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

Region / Country