“Kashmir jadi kacau,” kata seorang pensiunan pejabat India yang menggarap kebijakan Kashmir di Delhi kepada saya ketika berita tentang pertempuran terbaru tersebar. “Kita telah menyia-nyiakan kesempatan untuk berdamai.”
Pada 1 April, setidaknya 13 militan dan tiga tentara tewas dalam serangkaian baku tembak. Lima warga sipil tewas dan puluhan lainnya terluka ketika pasukan keamanan menindak unjuk rasa yang terjadi kemudian. Pemerintah kemudian memblokir internet seluler di beberapa bagian Lembah dan menunda ujian sekolah.
Banyak pemimpin dan pejabat India suka menempatkan semua kesalahan atas kekerasan di Jammu dan Kashmir kepada Pakistan karena negara itu menyumbang persenjataan, pelatihan, bahkan pejuang kepada pemberontakan. Tetapi mereka mengabaikan aktivis, akademisi, dan berbagai komisi yang dibentuk oleh beberapa pemerintahan selama bertahun-tahun yang telah berulang kali memfokuskan perhatian pada kurangnya keadilan bagi pelanggaran hak asasi manusia serius oleh pemerintah India.
Ini telah membangun kemarahan dalam beberapa tahun terakhir. Warga Kashmir telah turun ke jalanan sebagai bentuk protes dan melemparkan batu ke pasukan keamanan, yang sering merespon dengan gotri dan peluru senapan. Kaum muda Kashmirlah yang memimpin militansi saat ini dan mereka mendapat dukungan dari sebagian besar penduduk.
Partai Bharatiya Janata tak hanya memimpin pemerintah pusat tetapi juga merupakan bagian dari koalisi yang mengatur Jammu dan Kashmir. Kampanye nasionalisnya yang sengit mengacu pada pengincaran dan pemindahan dari satu-satunya negara bagian berpenduduk mayoritas Muslim di Pandit Hindu India pada 1990-an, dan menentang tuntutan historis Kashmir untuk sebuah pemungutan suara yang dijanjikan untuk memilih antara India dan Pakistan. Pendukung BJP menganggap protes oleh Muslim Kashmir anti-nasional; bahkan protes damai yang dilakukan pelajar bisa berujung pada tuduhan hasutan.
Puluhan ribu orang telah tewas di Kashmir dalam hampir tiga dekade pemberontakan. Namun, impunitas adalah norma. Militer telah menentang seruan untuk mencabut Undang-Undang Kekuatan Khusus Angkatan Bersenjata yang kejam, yang pernah digunakan untuk menempatkan militer dalam konflik internal. Undang-undang mensyaratkan izin menteri pertahanan untuk mengadili para tentara yang dituduh melakukan pelanggaran berat. Sejak tahun 2001, pemerintah Jammu dan Kashmir telah meminta izin untuk penuntutan dalam 50 kasus seperti itu; pemerintah pusat menolak 47 di antaranya.
Pada Mei 2017, Mayor Nitin Leetul Gogoi dipuji dan bukannya diperiksa sesuai hukum pidana karena melanggar hukum menggunakan pengamat sebagai “perisai manusia.” Para perwira militer lainnya yang dituduh melakukan pelanggaran mengerikan, termasuk pembunuhan warga sipil dan secara keliru mengklaim mereka sebagai militan, belum dituntut sebagaimana mestinya.
Meskipun unjuk rasa di Kashmir terkadang bisa menjadi kekerasan, tanggapan pasukan keamanan seharusnya selalu proporsional. Kekuatan mematikan seharusnya menjadi pilihan terakhir, digunakan hanya ketika kehidupan terancam. Segera menyelidiki tuduhan pelanggaran dan menuntut mereka yang bertanggung jawab adalah kunci untuk menyelesaikan “kekacauan” ini.
