(New York) - Pemerintah Cina seharusnya segera membebaskan para pengacara hak asasi manusia yang ditangkap atau dipenjara berdasarkan tuduhan-tuduhan subversi tak berdasar, ujar Human Rights Watch hari ini. Pihak berwenang juga seharusnya berhenti menskors atau mencabut izin praktik para pengacara serta firma-firma hukum karena alasan politik.
Pada Februari 2018, pihak berwenang mencabut izin praktik pengacara HAM Sui Muqing karena dugaan pelanggaran "etiket ruang pengadilan," dan menolak pendaftaran Firma Hukum Wutian karena firma itu menolak berkolaborasi dengan pemerintah dalam proses peninjauan yang dipolitisir.
"Pemerintah Cina bukan hanya masih menahan sejumlah pengacara HAM dan aktivis yang ditangkap Juli 2015, melainkan juga mencabut izin praktik pengacara-pengacara lain sebagai upaya kasar buat mengintimidasi kelompok profesi itu," kata Sophie Richardson, direktur Cina di Human Rights Watch. "Persekusi tanpa ujung terhadap profesi legal ini menunjukkan betapa tak masuk akalnya klaim pemerintah Cina bahwa mereka menjunjung ‘supremasi hukum’”.
Sejak Agustus 2017, otoritas Cina telah menskors atau mencabut izin praktik sejumlah pengacara HAM. Mereka juga menolak pendaftaran satu firma hukum. Seorang pengacara dibui dengan tuduhan subversi:
- Pada Agustus, Biro Kehakiman Hangzhou melarang Wu Youshui mempraktikkan hukum selama sembilan bulan. Menurut biro, larangan itu adalah hukuman buat artikel-artikel kritis Wu terhadap pemerintah Cina yang dipublikasikan di internet.
- Pada September, Biro Kehakiman Shandong mencabut izin praktik pengacara Zhu Shengwu, dengan tuduhan bahwa kritik-kritiknya terhadap pemerintah Cina dan para pemimpin Partai Komunis Cina di akun media sosial pribadinya "membahayakan keamanan nasional."
- Pada Desember, Biro Kehakiman Yunnan mencabut izin praktik Wang Liqian dan Wang Delong. Tuduhannya: penipuan dengan cara berpura-pura menjadi orang lain. Kedua pengacara itu percaya izin praktik mereka dicabut karena mereka keluar dari All China Lawyers Association, serikat profesi yang dikendalikan pemerintah. Liqian dan Delong sebelumnya mengkritik asosiasi itu karena gagal membela hak-hak pengacara.
- Pada Januari 2018, Biro Kehakiman Beijing mencabut izin praktik Yu Wensheng dan menolak permohonannya mendirikan firma hukum. Biro itu menyatakan bahwa Yu menyampaikan pidato yang "menentang kepemimpinan Partai [Komunis Cina] di muka umum." Pada 19 Januari, pihak berwenang menangkap Yu di Beijing saat ia mengantar putranya ke sekolah. Polisi kemudian membawa Yu ke Xuzhou di provinsi Jiangsu, menahannya di lokasi rahasia, serta menuduhnya "menghasut subversi terhadap kekuatan negara." Dua hari sebelum penahanannya, Yu mendaftarkan permohonan banding untuk amendemen konstitusi Cina serta pemilu presiden secara terbuka. Pada 2014, otoritas Beijing memenjarakan Yu selama 99 hari, tanpa memberinya akses kepada bantuan hukum dan diduga menyiksanya.
- Pada Februari, Biro Kehakiman Guangdong mencabut izin praktik Sui Muqing. Biro itu menuding Sui menolak untuk memematuhi etiket ruang persidangan dalam perkara pengacara HAM Ding Jiaxi pada 2014. Biro mengklaim Sui melanggar perintah pengadilan dengan cara berkali-kali berdiri, mondar-mandir, dan bicara tanpa izin. Sui mewakili aktivis-aktivis HAM termahsyur, termasuk Guo Feixoing dan Huang Qi.
- Pada Februari, Biro Kehakiman Beijing menolak pendaftaran Firma Hukum Wutian, menyatakan bahwa para pengacara yang tergabung di dalamnya mangkir dari evaluasi pengacara tahunan bikinan biro tersebut. Pendiri firma, Cheng Hai, mengatakan bahwa hukum Cina tak mewajibkan pengacara ikut evaluasi tahunan biro kehakiman, dan tujuan sesungguhnya evaluasi itu ialah memeriksa pandangan politik para pengacara.
Pada 2016, Kementerian Kehakiman Cina mengubah dua aturan tentang firma hukum dan pengacara – Tata Cara Pengelolaan Firma Hukum (律师事务所管理办法) dan Tata Cara Pengelolaan Pengacara (律师执业管理办法) – yang secara terang-terangan memerintahkan pengacara dan firma hukum "mendukung kepemimpinan Partai Komunis Cina," serta mendirikan cabang-cabang partai di firma-firma hukum. Para pengacara dilarang menyatakan pendapat yang "menolak sistem politik dasar" Cina kalau tak mau dianggap "membahayakan keamanan nasional."
Penangkapan Yu Wensheng dan pencabutan izin-izin praktik adalah wujud kesinambungan kekerasan terhadap para pengacara HAM dalam beberapa tahun terakhir. Dari sekitar 300 pengacara dan aktivis yang ditangkap dalam pembubaran "709" pada 2015, beberapa orang masih ditahan atau dipenjara. Pengacara Wang Quanzhang, ditahan Juli 2015 dengan tuduhan "mensubversi kekuatan negara," masih menunggu pengadilan dan tak diberikan bantuan hukum. Pada November 2017, pengacara Jian Tianyong divonis 2 tahun penjara dengan tuduhan menghasut subversi. Pada Agustus 2016, sebuah pengadilan di Tianjin memvonis pengacara HAM Zhou Shifeng hingga 7 tahun penjara setelah memutuskan dirinya bersalah melakukan subversi.
Pemerintah Cina telah menggunakan berbagai cara yang ada untuk menghukum para pengacara aktivis secara semena-mena. Kementerian Kehakiman dan lembaga-lembaga turunannya menerbitkan izin pengacara secara tahunan, membuat kelompok itu rawan untuk ditolak dengan alasan politis. Pengadilan juga dapat memerintahkan penahanan yudisial hingga 15 hari terhadap orang-orang yang mereka anggap mengacaukan persidangan. Polisi dapat menangkap pengacara dengan tuduhan "memalsukan barang bukti," kejahatan yang diatur pasal 306 Undang-Undang Hukum Pidana, dan telah dipakai untuk menangani para pengacara yang mendorong klien mereka bersaksi tentang penyiksaan oleh para penyidik. Para pengacara bahkan berisiko kena gebuk, diintimidasi, dan diganggu dalam pekerjaan mereka oleh polisi, petugas pengadilan, dan lain-lain yang bekerja untuk pihak berwenang.
"Otoritas Cina memperlakukan pandangan dan kerja penting para pengacara independen sebagai perbuatan makar," kata Richardson. "Lembaga-lembaga mulilateral serta pemerintah-pemerintah yang peduli, juga firma-firma hukum internasional yang beroperasi di Cina, perlu bersikap dan angkat suara melawan penindasan sistematis otoritas negara itu atas para pengacara HAM."
