Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengarahkan hasutannya kepada para pemberontak komunis. Pekan lalu ia menyatakan bakal membayar penduduk-penduduk asli di Filipina sebesar 20 ribu peso (US$380) untuk setiap kepala pemberontak.
Dalam sebuah jumpa pers Jumat lalu, Duterte menyatakan hendak melatih Lumad –nama kolektif yang digunakan untuk menyebut orang-orang asli di Filipina selatan– sebagai pasukan paramiliter. "Mau dibayar? Bisa diatur," katanya. "20 ribu peso per kepala."
Duterte mengeluarkan pernyataan itu menyusul laporan pembunuhan atas seorang pemimpin Lumad di provinsi Surigao del Sur. Pelakunya adalah New People's Army (NPA), sayap bersenjata Partai Komunis Filipina. Duterte menuduh NPA memanfaatkan kaum Lumad, yang telah lama merana dalam kemiskinan akut dan diabaikan pemerintah yang menjadikan sasaran empuk rekrutmen pemberontak.
Tawaran hadiah untuk pembunuhan para pemberontak komunis itu, bagaimana pun, mendorong kejahatan perang, mulai dari menembak mati musuh yang sudah menyerah atau terluka, bahkan warga sipil yang dilindungi dari serangan. Ini bukan kali pertama Presiden Duterte mengeluarkan pernyataan yang mendorong pelanggaran hukum-hukum perang. Pada hari yang sama, ia mengimbau para tentara untuk menembak vagina pemberontak-pemberontak perempuan, dan memancing publik untuk melontarkan protes keras. Pada Juli, ia mengancam bakal mengebom sekolah-sekolah Lumad yang diduga menyembunyikan para pemberontak. Pada Maret, dia memerintahkan pasukan-pasukan bersenjata negara untuk "hantam saja. Kalau ketemu bukit, ratakan," dalam operasi-operasi anti-pemberontakan.
Pernyataan Duterte menormalisasi gagasan bahwa pasukan pemerintah berhak melakukan apa pun untuk mengalahkan musuh mereka —termasuk eksekusi mati tanpa peradilan dan kekerasan seksual. Retorika semacam itu berbahaya terutama karena dalam sejarah Filipina, orang-orang Lumad kerap berada di dua sisi dalam berbagai konflik internal negeri tersebut, baik sebagai kombatan maupun korban. Termasuk turut serta dalam kelompok-kelompok paramiliter dan milisi dalam rentang hampir setengah abad pemberontakan kaum Maois dan gerakan separatisme Islamis yang juga berlarut-larut dan konflik-konflik lokal kawasan selatan.
Duterte harus berhenti mendorong tentaranya melakukan kejahatan perang dan justru mendukung upaya-upaya agar pihak-pihak yang menyeleweng –termasuk dari kelompok-kelompok pemberontak dan milisi– mempertanggungjawabkan perbuatan mereka seturut hukum internasional. Menghormati hak-hak asasi, bukan membeli kepala, adalah cara terbaik membantu masyarakat Lumad.
