Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Republik Indonesia
Yang terhormat Presiden Yudhoyono:
Kami menyurati Anda untuk menyatakan simpati terdalam dari Human Rights Watch kepada para korban tsunami di Aceh dan Sumatera Utara. Ini memang saat yang tragis bagi Indonesia.
Sementara itu krisis ini mengungkap dengan jelas bahwa korban yang selamat dari tsunamimemerlukan bantuan dan dukungan kemanusiaan segera. Kami memuji kepemimpinan Andayang langsung mengadakan pertemuan lembaga donor di Jakarta untuk menaksir dan menangani kebutuhan di Aceh. Kami berharap bahwa keberhasilan dari pertemuan itu akandiwujudkan ke dalam pertolongan efektif bagi korban tsunami, tanpa penundaan, dan janjilembaga donor dapat dilaksanakan sepenuhnya.
Dalam hal ini kami ingin meningkatkan beberapa perhatian tentang upaya bantuan yang berlangsung di Aceh, dan meminta penjelasan pada beberapa isu utama.
Kami prihatin tentang pembatasan akses yang masih berjalan terhadap organisasi kemanusiaan, media dan pengamat independen lain. Serangkaian peraturan pemerintah sejakditerapkan kembali operasi militer pada Mei 2003 begitu membatasi akses ke Aceh bagi organisasi kemanusiaan internasional, wartawan media asing, dan pemantau independen.Human Rights Watch mendesak Anda untuk memperjelas status Keputusan Presiden Nomor43/2003, yang menempatkan pembatasan akses kepada PBB, lembaga internasional, lembaganonpemerintah, jurnalis dan warga asing di Aceh. Jika masih berlaku, kami mendesak Andamencabutnya. Sekarang, lebih dari sebelumnya, akses tanpa hambatan ke provinsi itusangatlah penting. Proses birokrasi yang panjang dan makan waktu untuk mendapatkan akses masuk—atau tetap di Aceh setelah periode awal yang kacau ini—harus dihapuskan. Praktekseperti itu tak mencerminkan dengan baik perkembangan demokrasi yang berkomitmen hak asasi manusia.
Informasi selengkap mungkin akan menjadi kunci dan bagian penting dalam proses pemulihan.Kebijakan sebelumnya yang mengisolasi Aceh dapat menghambat kemampuan penaksiranefektif tentang seberapa parah kerusakan akibat tsunami atau penanganan lebih cepat. Puluhan tahun konflik telah membiarkan provinsi ini lemah dari infrastruktur atau fungsi-fungsipemerintahan. Karena itu akses harus dibatasi hanya karena kekhawatiran rasional untukkeamanan fisik kepada mereka yang masuk ke Aceh, dan bukan karena keinginan untukmenyembunyikan berita buruk dari masyarakat. Masyarakat Indonesia harus mengetahui sebanyak mungkin tentang setiap operasi militer yang berlangsung di Aceh.
Sebelum tsunami, Aceh di bawah status darurat sipil dengan alasan adanya peperangan antara Gerakan Aceh Merdeka dan Tentara Nasional Indonesia. Apakah darurat sipil masih berlaku? Ada pernyataan saling bertentangan oleh pejabat militer soal urgensi menangani korban tsunami yang berarti diterapkan gencatan senjata. Biskah Anda mengklarifikasi hal ini? Jika peraturan darurat sipil tetap berlaku, kami akan mendesak Anda sekarang ini untuk menghapus ketentuan-ketentuan itu yang secara sia-sia membatasi kebebasan berekspresi, berkumpul, bergerak dan memperoleh informasi.
Banyak militer Indonesia telah menunjukkan dedikasi dan belas kasih dalam menangani kebutuhan korban tsunami. Militer sangat terlibat dalam tugas tanpa pamrih dengan mengumpulkan dan menguburkan jenazah. Human Rights Watch menghargai komitmententara-tentara Indonesia untuk memberikan perlindungan dan bantuan pada saat kritis ini.
Namun, Human Rights Watch mendorong Anda untuk berhati-hati mempertimbangkan peran militer Indonesia dalam operasi bantuan. Sementara di tahap awal ini militer memiliki peran logistik yang sangat diperlukan, penting agar tugas-tugas ini diserahkan kepada lembaga pemerintah yang tepat dan berpengalaman, organisasi bantuan profesional—baik nasional maupun internasional—sesegera mungkin. Mereka harus diizinkan untuk menyerahkanbantuan langsung kepada penduduk yang membutuhkan, tanpa pengawalan atau kehadiran militer, kecuali keamanan fisiknya mengharuskan kehadiran militer. Organisasi-organisasi ini tahu benar bagaimana beroperasi di daerah konflik dan harus diizinkan untuk melanjutkan tugas-tugas penting mereka. Militer harus fokus pada tugas pertolongan terkait bencana, seperti pembangunan jalan, yang berada di luar kompetensi organisasi bantuan.
Ada beberapa laporan bahwa badan-badan bantuan telah ditekan atau bahkan dituntut untuk menyerahkan bantuan kepada militer dalam proses distribusi. Kami mendesak Anda untuk secara terbuka mengeluarkan instruksi bahwa setiap praktek itu dihentikan. Tidak ada pembenaran bahwa lembaga-lembaga ini diharuskan menyerahkan bantuan melalui militer.Selain itu, kekhawatiran telah disuarakan organisasi non-pemerintah kredibel bahwa beberapatentara tidak mendistribusikan bantuan kemanusiaan secara imparsial, menolak bantuan untukmereka yang dianggap pendukung GAM. Laporan tersebut, jika benar, cenderung merusakitikad baik lokal untuk upaya bantuan kemanusiaan pemerintah.
Para pengamat di Aceh telah melaporkan peperangan dan korban jiwa di Aceh Timur dalamkonflik bersenjata dengan GAM yang tampaknya berlanjut meski ada krisis parah sekarang inidi Aceh. Anda menjelaskan pada waktu dulu, tidak seperti pemerintahan Indonesiasebelumnya, Anda tidak percaya solusi militer dapat diterapkan untuk konflik yang panjang dan merusak ini, di mana pelanggaran HAM serius dilakukan kedua belah pihak. Anda jugamengatakan setelah pemilu bahwa mengatasi konflik di Aceh adalah prioritas tertinggi dalam negeri Anda. Sebagaiman Jan Egeland dari OCHA dan lembaga-lembaga bantuanmenjelaskan, perang yang sedang berlangsung akan menyulitkan, jika bukan tidak mungkin,bagi pekerjaan rekonstruksi dan pembangunan secara utuh. Kami percaya bahwa prioritassekarang ini harus memobilisasi semua lembaga pemerintah untuk memberikan bantuan dan rekonstruksi. Kami mendesak Anda dan GAM sesuai dengan kewajiban Anda berdasarkan hukum kemanusiaan internasional untuk mengambil semua langkah yang memastikan aliran bantuan bebas ke semua daerah bencana.
Human Rights Watch menyambut baik keputusan pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat baru-baru ini untuk membentuk tim dari duapuluh legislator dengan tugas mengawasi distribusi bantuan kemanusiaan ke daerah terpapar bencana tsunami di Aceh dan Sumatera Utara gunabantu mencegah penyalahgunaan dana. Aceh memiliki sejarah korupsi dalam distribusibantuan. Pengawasan sipil yang transparan dan akuntabel akan sangat penting untuk memastikan bahwa milyaran dolar yang dijanjikan oleh lembaga-lembaga donor internasional akan mengalir dengan tepat kepada mereka yang membutuhkannya. Kegagalan dalam memastikan penggunaan bantuan yang tepat akan mengikis itikad baik internasional bagipemerintah Indonesia dan upaya rekonstruksi ke depan yang penuh tantangan.
Terima kasih atas perhatian Anda. Sekali lagi, terimalah belasungkawa kami yang paling dalamatas tragedi yang diderita Aceh dan kami berharap pemulihan terbaik secepat mungkin.
Hormat kami,
Brad Adams
Direktur Eksekutif
Divisi Asia
