(Washington, DC) – Penghentian lebih dari 90 persen program Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) serta ribuan program bantuan luar negeri Departemen Luar Negeri oleh pemerintahan Trump akan melemahkan hak asasi manusia di seluruh dunia dan membahayakan jutaan orang, kata Human Rights Watch hari ini.
Pada 26 Februari 2025, Departemen Luar Negeri mengumumkan bahwa peninjauan ulang terhadap semua bantuan luar negeri AS, yang diperintahkan setelah penangguhan tiba-tiba seluruh program pada bulan Januari, telah diselesaikan pada 25 Februari. Deplu AS menyatakan bahwa pihaknya telah menghentikan pemberian 5.800 kontrak USAID dan 4.100 hibah Departemen Luar Negeri.
“Penghapusan mendadak terhadap begitu banyak program hak asasi dan kemanusiaan yang vital oleh pemerintahan Trump adalah tindakan gegabah, kejam, dan akan mendatangkan kekacauan besar-besaran dalam upaya memajukan demokrasi serta supremasi hukum di seluruh dunia,” kata Sarah Yager, Direktur Human Rights Watch untuk Washington. “Ada banyak cara yang bertanggung jawab untuk menyesuaikan bantuan luar negeri dengan agenda pemerintahan, tanpa perlu menyebabkan kematian dan penderitaan.”
“Proses peninjauan” oleh Departemen Luar Negeri yang mengarah pada penghentian program-program tersebut dilakukan secara terburu-buru, tanpa panduan internal yang memadai, tanpa metodologi peninjauan atau peluang untuk masukan publik, dan yang terpenting, tanpa adanya proses mitigasi risiko untuk mempertimbangkan berbagai konsekuensi berbahaya dari penghentian program secara mendadak atau secara keseluruhan, demikian ungkap Human Rights Watch.
Keputusan tersebut menyusul perintah eksekutif Presiden Donald Trump tertanggal 20 Januari, hari pertama masa jabatannya, yang menghentikan sementara “bantuan pembangunan luar negeri” selama berlangsungnya peninjauan seluruh program bantuan. Pada 24 Januari, Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengeluarkan arahan penghentian bantuan luar negeri oleh semua departemen dan lembaga pemerintah AS selama 85 hari masa peninjauan.
Pembekuan bantuan ini menghadirkan bencana besar, menghentikan penyediaan obat-obatan untuk mencegah penularan HIV dari ibu ke anak bagi ratusan ribu bayi baru lahir, penghentian kelas universitas daring bagi perempuan dan anak perempuan di Afghanistan, serta penghentian pendanaan untuk dapur-dapur umum darurat di Sudan yang dilanda kelaparan. Meskipun ada pengecualian kemanusiaan untuk program-program bantuan penyelamat nyawa, termasuk bagian dari Program Rencana Darurat Presiden untuk Penanggulangan AIDS (PEPFAR), sebagian besar program tetap ditangguhkan karena adanya pemutusan hubungan kerja besar-besaran di USAID dan berbagai pembatasan yang baru saja diterapkan pada sistem pembayarannya.
Pemotongan dana ini juga telah menimbulkan konsekuensi hak asasi manusia yang amat buruk di seluruh dunia. Program-program yang menghadapi penutupan atau pengurangan staf mencakup kelompok investigasi pelanggaran HAM, media independen yang bekerja untuk mengungkap pelanggaran HAM dan korupsi, serta sejumlah organisasi yang menyediakan layanan hukum bagi korban penuntutan bermotif politik di negara-negara otoriter seperti Rusia, Belarus, dan Tiongkok.
“Tak seorang pun anggota Kongres, apa pun partainya, yang boleh dengan nyaman membiarkan Departemen Luar Negeri secara sepihak menghentikan puluhan miliar dolar yang telah secara khusus dialokasikan oleh Kongres untuk bantuan hak asasi manusia dan kemanusiaan,” kata Sarah Yager. “DPR dan Senat AS harus membela supremasi hukum dan menuntut tanggapan dari pemerintah.”
The aid freeze has already been catastrophic, stopping the provision of medicines to avoid mother-to-child transmission of HIV for hundreds of thousands of newborns, ending online university classes for Afghan women and girls, and stripping funding from emergency food kitchens in famine-stricken Sudan. Despite humanitarian waivers for lifesaving aid programs, including parts of the President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR), most programming remained suspended due to massive staffing disruptions at USAID and newly imposed restrictions on its payment systems.
Cuts have been causing other devastating human rights consequences around the globe. Those facing closure or staff reductions include human rights fact-finding groups, independent media working to expose human rights abuses and corruption, and organizations providing legal services for victims of politically motivated prosecutions in authoritarian countries like Russia, Belarus, and China.
“No member of Congress, regardless of their party, should be comfortable allowing the State Department to unilaterally terminate tens of billions of dollars that Congress specifically appropriated for human rights and humanitarian assistance,” Yager said. “The House and Senate need to stand up for the rule of law and demand answers from the administration.”
