(Bangkok) – Seyogianya Presiden Amerika Serikat Joe Biden secara terbuka mendesak para pemimpin Vietnam agar segera membebaskan semua tahanan politik dan mereformasi undang-undang yang kejam dalam kunjungannya ke Hanoi yang rencananya akan digelar pada 10 September 2023, kata Human Rights Watch hari ini.
Dalam sebuah surat tertanggal 1 September, Human Rights Watch mendesak Presiden Biden untuk secara terbuka maupun tertutup menyampaikan keprihatinannya terhadap berbagai masalah hak asasi manusia kepada pemerintah Vietnam. Sejumlah isu hak asasi manusia yang utama mencakup penganiayaan terhadap para pembela hak asasi manusia dan lingkungan hidup; penindasan terhadap kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul secara damai; serta pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan.
“Semestinya Presiden Biden menjelaskan kepada para pemimpin Vietnam bahwa hubungan yang lebih erat bergantung pada perbaikan nyata dan dapat diverifikasi dalam catatan hak asasi manusia di Vietnam,” kata Phil Robertson, wakil direktur Asia di Human Rights Watch. “Amerika Serikat tidak semestinya mengesampingkan berbagai masalah hak asasi manusia ketika berupaya memperluas kemitraan diplomatik dan ekonominya dengan Hanoi.”
Vietnam saat ini menahan setidaknya 159 tahanan politik – orang-orang yang dipenjara karena menjalankan hak-hak dasar sipil dan politik mereka secara damai. Setidaknya 22 orang lainnya sedang ditahan sambil menunggu penyelidikan polisi dan diadili di hadapan pengadilan yang dikuasai Partai Komunis. Selama delapan bulan pertama tahun 2023 saja, pengadilan Vietnam telah memvonis dan menjatuhkan hukuman penjara yang lama kepada setidaknya 15 orang, sesuatu yang melanggar hak mereka atas peradilan yang adil.
Biden seharusnya menyuarakan sejumlah kasus yang menimpa para aktivis hak asasi manusia dan demokrasi seperti Bui Tuan Lam, Tran Van Bang, Pham Doan Trang dan Nguyen Bac Truyen, serta sejumlah aktivis lingkungan hidup seperti Hoang Thi Minh Hong, Dang Dinh Bach, Mai Phan Loi, dan Bach Hung Duong. Hukuman atas mereka seharusnya dibatalkan, dan mereka semestinya segera dibebaskan tanpa syarat, kata Human Rights Watch.
Biden juga semestinya mendesak para pemimpin Vietnam untuk mencabut atau mengubah ketentuan-ketentuan yang tidak jelas dan ditafsirkan secara longgar dalam hukum pidana Vietnam dan undang-undang lain yang digunakan untuk mengadili para aktivis, seperti “melakukan kegiatan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan rakyat” dan “merongrong kebijakan persatuan.” Mereka seyogianya mereformasi semua undang-undang agar sesuai dengan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), di mana Vietnam adalah salah satu negara pihak di dalamnya, seperti dengan mengamendemen Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga setiap orang yang ditahan karena dugaan pelanggaran, termasuk kejahatan keamanan nasional, mendapatkan akses langsung kepada penasihat hukum setelah ditangkap.
Biden seharusnya meminta pemerintah untuk mencabut atau merevisi undang-undang tentang Keamanan Siber dan Keputusan nomor 53 tahun 2022 yang terkait dengan UU tersebut agar sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional.
Terakhir, Biden seharusnya secara terbuka mendesak para pemimpin Vietnam agar mengizinkan semua organisasi keagamaan independen untuk secara bebas menjalankan kegiatan keagamaan dan mengatur diri mereka sendiri. Gereja dan berbagai denominasi yang memilih untuk tidak bergabung dengan salah satu organisasi keagamaan resmi yang pengurusnya disetujui pemerintah seharusnya bisa beroperasi secara independen.
“Semestinya Presiden Biden menyadari bahwa hubungan AS dengan Vietnam lebih dari sekadar hubungan dengan pemerintah tapi juga perlu menjangkau masyarakat Vietnam,” kata Phil Robertson. “Sikap diam AS terhadap isu hak asasi manusia dapat dilihat sebagai keterlibatan dalam tindakan keras pemerintah Vietnam yang terus meluas terhadap hak asasi manusia, sesuatu yang membahayakan hubungan jangka panjang.”
