Meng Hongwei saat masih menjabat sebagai Presiden Interpol di Kongres Keamanan Siber Internasional di World Trade Center Moskow, 6 Juli 2018.

© 2018 Mikhail Metzel/TASS via Getty Image
Dalam sepekan terakhir, sejumlah laporan soal langkah berani terbaru pemerintah Tiongkok - menahan paksa Meng Hongwei, yang saat itu presiden organisasi polisi internasional Interpol - telah memperjelas penghinaan mendalam Presiden Tiongkok Xi Jinping terhadap aturan hukum. Tetapi beberapa ambisi Xi bisa digagalkan jika organisasi global menanggapinya dengan penentangan yang lebih kuat terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukannya.

Hilangnya Meng menambah panjang pelanggaran Hak Asasi Manusia pemerintah Tiongkok yang telah menjadi berita utama baru-baru ini: “Liu Xiaobo, penerima hadiah Nobel Perdamaian yang dipenjara di Tiongkok, meninggal pada usia 61”; “Tiongkok Telah Menahan Hingga Satu Juta Muslim”; “Di mana Fan Bingbing? Bintang Tiongkok itu menghilang secara misterius.”

Meng, yang juga Wakil Menteri Keamanan Publik Tiongkok, melakukan perjalanan ke Tiongkok dari tempat penempatannya di Lyon, Prancis, pada 25 September. Setelah sekitar sepekan tidak dapat menghubungi suaminya, istri Meng yang ketakutan, Grace, menemui polisi Prancis. Baru 7 Oktober - hampir dua pekan kemudian - pihak berwenang Tiongkok mengakui bahwa mereka telah menahannya. Meng sedang diselidiki untuk kasus korupsi, kata mereka; tidak ada informasi soal di mana keberadaannya.

Meng naik ke tampuk kekuasaan melalui sistem yang sekarang siap untuk menjatuhkan hukuman kepadanya. Dia mungkin ditahan di “liuzhi,” suatu bentuk penahanan rahasia yang secara efektif dikendalikan oleh Partai Komunis Tiongkok. Di bawah liuzhi, tahanan ditahan tanpa akses komunikasi - tanpa akses ke pengacara atau keluarga - hingga enam bulan.

Hak atas peradilan yang adil sulit diterima bahkan oleh para tersangka kriminal biasa di Tiongkok. Dalam kasus politik tingkat tinggi seperti Meng, tidak ada hak - tak ada kesempatan nyata untuk menentang penahanan seseorang atau untuk menghadirkan pembelaan hukum di hadapan pengadilan yang netral. Meng bisa diperkirakan akan ditahan sampai dia dipaksa mengaku, lalu diberi persidangan singkat dan dijatuhi hukuman penjara yang berat.

Namun, jangan berharap bahwa Meng akan bertanggung jawab atas orang-orang yang tak terhitung jumlahnya, termasuk aktivis HAM, yang secara sewenang-wenang ditahan, disiksa, dan dianiaya serta berada di bawah pengawasannya di Kementerian Keamanan Publik Tiongkok.

Perlakuan tangan besi Xi terhadap Meng tidak diragukan lagi membuat banyak pejabat senior Tiongkok khawatir. Tetapi ini juga seharusnya meningkatkan kekhawatiran di lembaga-lembaga global di mana para pejabat tingkat tinggi Tiongkok ditempatkan di posisi kuat. Lembaga-lembaga termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Interpol, yang 192 negara anggotanya memilih Meng sebagai presiden pada tahun 2016, tampaknya telah dibutakan. Seharusnya tidak begitu, mengingat kampanye korupsi yang dipolitisasi Xi dan peran Meng sebagai aparat keamanan negara - setiap pejabat pemerintah Tiongkok di bawah Xi menjadi rentan.

Ketika berita hilangnya Meng pecah pada 5 Oktober, Interpol dengan sopan menyatakan, “Ini adalah masalah pihak berwenang terkait di Prancis dan Tiongkok,” tidak menghiraukan tentang laporannya. Dua hari kemudian, Interpol mengatakan telah “menerima pengunduran diri Meng Hongwei sebagai presiden Interpol dengan segera,” tanpa menjelaskan mengapa itu diterima sebagai pengunduran diri sukarela dari seseorang dalam tahanan rahasia.

Interpol mengklaim mempromosikan kebijakan penegakan hukum yang sehat dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, tetapi sikapnya soal Tiongkok menimbulkan keraguan atas klaim tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, organisasi tersebut telah mengizinkan Beijing menyalahgunakan ketentuan Red Notice dari Interpol di mana negara anggota diberitahu bahwa anggota lain mau menangkap salah satu warganya. Red Notice ini ditujukan untuk buronan internasional dari peradilan pidana, namun Interpol secara tidak kritis menerima permintaan Beijing untuk membantu mengejar aktivis Tiongkok di seluruh dunia, termasuk Dolkun Isa di Jerman dan Wang Zaigang di Amerika Serikat. Pada akhirnya, tidak ada yang dikirim kembali ke Tiongkok, dan atas kekhawatiran Beijing, Interpol akhirnya menghapus status Red Notice terhadap Isa pada Februari. Pemerintah otoriter lainnya juga menyalahgunakan Red Notice ini. Kini muncul ketakpedulian organisasi itu terhadap penahanan presidennya sendiri. Interpol akan kesulitan untuk mengembalikan kredibilitasnya di masa depan.

Dengan ambisi otoriter dan taktik kasar Xi yang lebih nyata dari sebelumnya, bagaimana seharusnya organisasi internasional yang menghargai penegakan hukum dan hak asasi manusia meresponnya? Sebuah pelarangan total terhadap kepemimpinan oleh siapa pun yang terkait dengan pemerintah Tiongkok bukanlah jawabannya, tetapi kelompok-kelompok tersebut seharusnya siap untuk segera bertindak atas nama setiap orang Tiongkok yang menjadi anggota organisasi mereka yang terperangkap dalam kekasaran Partai Komunis Tiongkok. Pada saat yang sama, mereka seharusnya mengevaluasi kembali prosedur pemeriksaan untuk memastikan bahwa kandidat tidak memiliki semacam catatan pelanggaran HAM seperti yang dibawa Meng ke Interpol.

Organisasi internasional seharusnya tak berpura-pura, seperti yang tampaknya sedang dilakukan Interpol, bahwa semuanya berjalan normal. Sikap seperti itu merusak reputasi mereka, dan memungkinkan dan mendorong mesin penindasan Beijing untuk melakukan pelanggaran di seluruh dunia seiring berkembangnya kekuatan Tiongkok. Tanpa adanya dorongan kuat, institusi global mungkin dalam waktu singkat tidak akan bisa menawarkan perlindungan dari pelanggaran pemerintah Tiongkok selain Tiongkok itu sendiri.