Polisi memeriksa kartu identitas orang-orang sementara pasukan keamanan mengawasi jalanan di Kashgar, Daerah Otonomi Xinjiang Uighur, Tiongkok pada 24 Maret 2017.

© 2017 Thomas Peter/Reuters
Kekhawatiran global akhirnya meningkat karena Xinjiang, sebuah wilayah di Tiongkok di mana Muslim etnis Turki telah lama mengalami penindasan tak terkira. Ketika pemerintahan dunia bergulat dengan berbagai cara untuk menekan Beijing atas pelanggaran-pelanggaran ini, perhatian kini beralih pada apakah perusahaan-perusahaan internasional yang menjalankan bisnis di kawasan tersebut mematuhi Prinsip Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia, yang menetapkan tanggung jawab perusahaan untuk menghormati Hak Asasi Manusia.

Pemerintah Tiongkok sedang membuat sebuah infrastruktur pembuatan profil dan tindakan kepolisian untuk mengidentifikasi orang-orang yang dianggap tidak setia kepada Partai Komunis Tiongkok di bawah tipuan mempromosikan “stabilitas sosial.” Human Rights Watch telah mendokumentasikan proyek pengawasan massal polisi Xinjiang, termasuk pengumpulan DNA dan informasi biometrik lainnya, sering tanpa sepengetahuan atau persetujuan orang yang bersangkutan. Tiongkok tidak memiliki perlindungan privasi terhadap pengawasan negara, atau sistem peradilan yang independen. Etnis minoritas tidak memiliki kekuatan nyata untuk mempertanyakan - apalagi menolak - tuntutan penguasa.

Pada Juni 2017, Human Rights Watch menemukan bahwa Thermo Fisher, perusahaan bioteknologi di Massachusetts, telah menjual teknologi pemrosesan DNA ke Biro Keamanan Umum Xinjiang. Human Rights Watch berulang kali menulis surat kepada perusahaan itu tentang pelanggaran di Xinjiang, dan menanyakan apakah itu sesuai dengan Prinsip Panduan PBB tersebut di atas untuk memastikan bahwa operasi bisnisnya tidak memperparah pelanggaran. Jawabannya tidak begitu menenangan: menjual peralatan itu sesuatu yang legal; bahwa, “mengingat sifat global dari operasi kami, mustahil bagi kami untuk memantau penggunaan atau penerapan semua produk yang kami produksi;” dan bahwa mereka “mengharapkan semua pelanggan kami bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan standar praktik industri yang terbaik.”

Pada bulan Juni, Menteri Perdagangan Amerika Serikat Wilbur Ross menegaskan dalam sebuah surat untuk Komisi Eksekutif Kongres untuk Tiongkok bahwa penjualan Thermo Fisher tersebut adalah legal. Pada sidang komisi Juli lalu, Senator Marco Rubio dengan tepat menunjukkan bahwa, “Tiongkok tidak memiliki jenis perlindungan hukum seperti yang diterapkan negara-negara lain dalam mengelola database DNA mereka,” dan menambahkan, “Ini adalah perusahaan-perusahaan yang sama di sini setiap hari di Washington , DC yang melobi agar kami tidak mengangkat masalah ini sehingga mereka bisa mendapatkan akses ke pasar Tiongkok yang berpenduduk 1,3 miliar jiwa ... Ini sakit.”

Semua pemerintahan yang prihatin dengan situasi yang semakin mengerikan di Xinjiang seharusnya bertanya pada perusahaan asal negara mereka sebuah pertanyaan kritis: apa yang Anda lakukan di Xinjiang mungkin tidak melanggar hukum - tetapi apakah itu bisa dibenarkan?