Presiden AS Donald Trump dan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi berjalan di selasar Gedung Putih, Washington, AS, 3 April 2017. 

© 2017 Reuters
Penangkapan Amir Nagy, warga negara ganda AS-Mesir yang mendirikan akademi untuk perkembangan anak di Nasr City, seharusnya menjadi peringatan bagi pemerintahan Trump atas diragukannya efektivitas advokasi HAM diam-diam, dari balik layar, yang mereka jalankan di Mesir selama ini.

Otoritas memutus akses komunikasi Nagy selama dua hari sebelum menuduhnya terlibat dalam organisasi politik terlarang, ujar Aya Hijazi, seorang perempuan pendiri Belady Foundation--lembaga yang membantu anak-anak jalanan Mesir--sekaligus bekas tahanan politik.

Bahkan berita baik di Mesir, misalnya pengampunan Presiden Abdel Fattah al-Sisi kepada lebih dari 300 tahanan--termasuk Ahmed Etiwi, warga negara AS yang ditangkap pada unjuk rasa 2013--tetap diiringi penindasan. Pada bulan yang sama, agen-agen keamanan al-Sisi menangkap para aktivis seperti Wael Abbas, Hazem Abd al-Azim, dan Amal Fathy dengan tuntutan-tuntutan yang tampaknya hanya didasarkan pada pernyataan mereka di media sosial dan aktivisme damai yang mereka jalani.

Presiden AS Donald Trump terang-terangan menyatakan bahwa ia tak berminat membicarakan HAM secara terbuka dengan al-Sisi, dan memilih pendekatan diplomatik diam-diam. Kepada publik, Trump menyebut al-Sisi "lelaki menakjubkan" serta menceritakan apa-apa yang mereka bicarakan lewat telepon dan dalam kunjungan al-Sisi ke Washington pada April 2017: upaya keduanya difokuskan untuk membangun kembali kemitraan, serta menangani soal-soal keamanan dan perdagangan. Namun, di balik layar, Trump mendesak al-Sisi untuk membebaskan Aya Hijazi, yang berkewarganegaraan ganda AS-Mesir, dari penjara. Trump mewanti-wanti al-Sisi agar tak menandatangani undang-undang kejam yang akan mengkriminalisasi aktivitas banyak organisasi-organisasi nonpemerintah (NGOs).

Benar, pemerintah Mesir memang melepaskan Hijazi. Tetapi undang-undang NGO disahkan, mengkhianati janji al-Sisi kepada Trump.

Undang-undang itu dibekukan sementara, bersamaan dengan keputusan Kementerian Luar Negeri AS--sambil menunjuk undang-undang NGO tersebut--untuk menunda sebagian bantuan kepada Mesir selagi menunggu perbaikan demokrasi serta HAM di Mesir.

Namun, sejak pengurangan bantuan itu, pemerintahan Trump malah semakin jarang menanggapi secara terbuka situasi Mesir yang memburuk. Penindasan al-Sisi ini, bertujuan membungkam suara-suara kritis Mesir, selayaknya memperoleh pendekatan proaktif AS, terutama ketika warga negara Mesir-AS ikut ditangkapi.

Diplomasi pintu belakang bisa saja berhasil, tetapi politikus yang lihai tahu kapan harus mengganti strategi. Inilah waktunya bagi pemerintahan Trump untuk menilai kembali kebijakannya atas Mesir. Jika mereka tak mau berinisiatif, Kongreslah yang bakal mengambil alih. Waktu terbaik untuk melakukannya ialah debat publik pagi ini mengenai Undang-undang Apropriasi Tahun Fiskal 2019. di mana Komite Apropriasi Senat memutuskan program-program mana sajakah di dunia--dan di Mesir--yang patut didanai.