Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, berbicara di hadapan warga Filipina yang menetap di Singapura di sebuah aula pertemuan di Singapura, 28 April 2018. 
© 2018 Reuters / Feline Lim
Jurnalis Filipina akan memperingati Hari Kebebasan Pers Dunia pada 3 Mei di bawah serangan pemerintah. Rancangan undang-undang baru yang dikeluarkan Dewan Perwakilan Rakyat Filipina memberi lampu hijau ke Kongres untuk melarang reporter yang dianggap “mencemarkan” reputasi anggota dewan dari meliput badan legislatif nasional. Jurnalis dan sejumlah anggota Kongres telah menyuarakan kecaman atas usulan peraturan tersebut karena dianggap ambigu, berbahaya, dan mengekang. Selain itu, bagi banyak warga Filipina, pembatasan terhadap kebebasan berekspresi ini merupakan bentuk penghinaan terhadap tingginya kebebasan pers di negara itu yang selama ini menjadi kebanggaan mereka.

Pembatasan ini hanyalah yang terbaru dari rentetan serangan terhadap pers Filipina oleh pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte dan para pendukungnya, yang bertujuan untuk membungkam suara-suara kritis. Meski cukup ganas mengganyang khususnya orang-orang dan organisasi yang menuntut akuntabilitas untuk “perang anti-narkoba” yang telah menewaskan lebih dari 12.000 orang sejak Juli 2016, tampaknya pemerintahan Duterte juga tetap bertekad menebas segala bentuk kritik terhadapnya. 

Duterte telah mengeluarkan sejumlah pernyataan menyulut yang dialamatkan kepada jurnalis, bahkan sempat membenarkan ancaman pembunuhan terhadap mereka. Sasaran utamanya adalah situs berita Rappler, yang sangat kritis terhadap pemerintahan Duterte. Sejak Februari, pemerintah telah mendaftarhitamkan reporter Rappler dan melarang mereka meliput di Istana Malacanang, tempat kediaman presiden. Pada Maret, pemerintah menuntut Rappler dengan pasal penggelapan pajak dan pencemaran nama baik. Sebuah investigasi terhadap struktur kepemilikan modal di Rappler, yang dilakukan oleh badan pengawas pasar modal Securities and Exchange Commission, dapat berakibat dibubarkannya outlet media ini.  

Pemerintah juga melancarkan serangan serupa yang kali ini menyasar para pemilik Philippine Daily Inquirer, surat kabar terbesar dan paling berpengaruh di Filipina. Baru-baru ini, pemerintah membatasi akses media ke sebuah pulau resor terkenal dan, pekan lalu, berupaya melarang koresponden asing yang telah terakreditasi untuk meliput Filipina di acara ASEAN di Singapura.

Suasana yang kian tak bersahabat bagi pers Filipina ini pun tak luput dari perhatian. Dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia 2018, Reporters Without Borders menurunkan peringkat kebebasan pers global Filipina dari 127 menjadi 133 dari 180 negara. Selain ancaman pemerintah dan pembatasan media, empat jurnalis tewas dibunuh tahun lalu, menjadikan Filipina sebagai negara paling mematikan bagi para jurnalis di Asia.

Serangan terhadap kebebasan pers ini menjadi dentuman keras pada Hari Kebebasan Pers Dunia. Para jurnalis asal Filipina, yang senantiasa menegakkan tradisi pembeberan skandal politik, pengungkapan korupsi, dan pelaporan masa perang, seringkali mempertaruhkan nyawa mereka demi melayani rakyat Filipina dan memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dalam pekerjaan mereka. Amatlah penting agar upaya mereka ini terus didukung—termasuk oleh Kongres Filipina.