Presiden Prancis Emmanuel Macron menunjukkan retorika yang luhur dan tangguh: pada Agustus 2017, dia menegaskan bahwa kepentingan diplomatik dan ekonomi Prancis dengan Tiongkok “tak bisa membenarkan tindakan menyembunyikan permasalahan-permasalahan hak asasi manusia.” Kendati demikian, pada Januari tekad Macron tampaknya melunak, karena ia gagal membahas kasus HAM secara spesifik, ataupun isu-isu HAM dalam kunjungan pertamanya ke Tiongkok sebagai presiden.
Pekan ini tampak Macron sepenuhnya bertekad memberi jalan untuk menghormati. Menanggapi sebuah pertanyaan pada kunjungan kenegaraan ke Amerika Serikat, Macron mengatakan bahwa kalau ia menemui pemenang Nobel Perdamaian Dalai Lama, pertemuan itu akan “menciptakan… sebuah krisis dengan Tiongkok.” Macron, yang telah bertemu pemimpin spiritual Tibet yang diasingkan itu pada masa kampanye presiden, memuji Dalai Lama sebagai tokoh yang “amat menginspirasi,” namun menyiratkan bahwa pertemuan dengannya kini perlu dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Beijing, dan pertemuan simbolis itu kemungkinan besar “tak berguna dan kontraproduktif.”
Macron bisa saja menggunakan kesempatan itu untuk menyoroti pengekangan yang meresahkan dari pemerintah Tiongkok atas komunitas-komunitas agama di Tibet, termasuk penugasan kader-kader Partai Komunis dalam pengelolaan biara-biara. Dia bisa saja membahas soal pemindahan paksa para pengembara Tibet, pembatasan meluas pada akses penduduk Tibet untuk membuat paspor, atau bahkan pembatasan hak-hak mereka untuk menggelar aksi damai atau mengkritik kebijakan pemerintah. Dia bahkan bisa saja menyampaikan keprihatinan soal pelanggaran HAM yang meluas oleh pihak berwenang Tiongkok. Alih-alih, Macron secara efektif mengadopsi pandangan Tiongkok soal interaksi diplomatik dengan Dalai Lama.
Macron bukan pemimpin pertama yang mengkritik pelanggaran HAM di Tiongkok saat berada di negaranya, dan tidak menindaklanjuti hal itu sesampainya ia di Tiongkok. Namun saat pemerintah Tiongkok semakin melanggar HAM di luar perbatasannya—mengancam para pembangkang di luar negeri, menekan negara-negara untuk secara paksa mengembalikan para pengungsi ke Tiongkok, atau melemahkan lembaga-lembaga HAM internasional—jawaban Macron lebih dari sekadar menciutkan harapan. Sikap ini juga berbahaya dan tidak bijak bagi Prancis dan negara-negara lainnya yang telah lama mempromosikan HAM di luar negeri.
