Pemerintah Filipina menempatkan hidup 600 orang berada dalam risiko serius – di antara mereka ada sejumlah pakar hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa dan puluhan aktivis sayap kiri – dengan melabeli mereka sebagai anggota Partai Komunis Filipina (CPP) dan sayap bersenjatanya, Tentara Rakyat Baru (NPA).
Dalam sebuah
petisi yang diajukan di pengadilan Manila pada 21 Februari 2018, yang sempat dilihat oleh Human Rights Watch, Kementerian Kehakiman menyerahkan daftar setebal 55 halaman yang selain mencakup nama pemimpin gerakan komunis lama seperti Jose Maria Sison yang bermarkas di Belanda, yang mendirikan CPP pada tahun 1969, juga
Victoria Tauli-Corpuz,
pelapor khusus PBB untuk urusan hak-hak orang asli. Tauli-Corpuz, perempuan berkebangsaan Filipina yang dikenal karena membela hak-hak orang asli di negara itu,
membantah tuduhan tersebut, menyebutnya “tak berdasar, jahat dan tak bertanggung jawab.”
Tindakan Kementerian Kehakiman ini tampaknya didasarkan pada pernyataan yang ditandatangani Presiden Rodrigo Duterte bahwa CPP dan NPA adalah kelompok teroris, menyusul gagalnya perundingan damai pada Desember lalu. Pada bulan Januari, ia mengumumkan akan “mengejar front hukum” – kelompok sayap kiri yang diduga mendukung NPA.
Sebelumnya, Duterte memiliki hubungan dekat dengan gerakan komunis, bahkan menunjuk beberapa pemimpin kelompok kiri masuk kabinetnya. Banyak aktivis sayap kiri dan komunis pada awalnya mendukung Duterte dan tak menentang kampanye “perang melawan narkoba” sang presiden yang kejam dan menyebabkan lebih dari 12.000 kematian. Tapi setelah perundingan damai macet, mereka berbalik melawannya.
Tuduhan pemerintah bahwa pakar hak asasi manusia internasional memiliki keterkaitan dengan NPA bertujuan untuk melemahkan upaya berharga yang mereka lakukan, untuk mempromosikan akuntabilitas atas pelanggaran hak asasi manusia. Selain Tauli-Corpuz, Duterte dan para pendukungnya telah mengancam akan menyakiti dan berusaha mendiskreditkan Agnes Callamard, pelapor khusus PBB untuk eksekusi di luar proses pengadilan, yang berusaha untuk menyelidiki pembunuhan “perang melawan obat bius” tersebut.
Petisi Kementerian Kehakiman ini berisi nama-nama orang yang mau disingkirkan pemerintah secara virtual. Ada sejarah panjang di Filipina tentang pasukan keamanan negara dan milisi pro-pemerintah yang membunuhi orang-orang yang diberi label sebagai anggota atau pendukung NPA. Pemerintahan Duterte seharusnya menolak secara terbuka petisi itu dan memastikan keselamatan orang-orang yang tercantum dalam daftar itu – atau berisiko menjadi korban kejahatan.
