Menteri Luar Negeri Filipina Alan Cayetano pada hari Sabtu lalu (20/1) menyerang Human Rights Watch karena “dengan sengaja salah mengartikan” skala pembunuhan “perang melawan narkoba” Presiden Rodrigo Duterte untuk menciptakan “citra yang tidak adil dan bias” di negara tersebut. Cayetano juga menuduh Human Rights Watch telah “mempolitisasi isu [perang melawan narkoba] untuk keuntungannya sendiri dan tidak melakukan penelitian, kajian atau penyelidikan yang sebenarnya mengenai situasi hak asasi manusia di Filipina.”
Tuduhan tak berdasar dari Cayetano tidaklah mengherankan, mengingat catatannya sebagai orang yang paling keras menyangkal bertambahnya bukti yang mengaitkan kampanye anti-narkoba Duterte sebagai aksi pembunuhan yang disetujui oleh negara. Pembunuhan-pembunuhan itu adalah manifestasi terbaru dari strategi pengalihan perhatian pemerintah yang tampaknya ingin mengimbangi tuntutan pertanggungjawaban dari dalam dan luar negeri atas jatuhnya korban dalam perang melawan narkoba yang jumlahnya diperkirakan oleh organisasi nonpemerintah dan media lebih dari 12.000 orang selama 18 bulan terakhir. Pada September di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Cayetano menyatakan “perang melawan narkoba” adalah “instrumen yang diperlukan untuk melestarikan dan melindungi hak asasi manusia semua orang Filipina dan tidak pernah menjadi alat untuk melanggar hak asasi manusia.” Pernyataan yang terbukti salah itu lebih dari sekadar sebuah penghinaan besar kepada anggota keluarga dari korban kampanye melawan narkoba itu, termasuk anak-anak. Ini juga mengaburkan temuan Human Rights Watch dan jurnalis investigasi yang telah menunjukkan bahwa banyak dari jumlah kematian tersebut merupakan pembunuhan yang dilakukan oleh personil Polisi Nasional Filipina dan agen mereka tanpa proses hukum.
Human Rights Watch menambah panjang daftar institusi dan orang-orang – termasuk para pejabat Perserikatan Bangsa Bangsa – yang menjadi sasaran pelecehan dan intimidasi karena menuntut pertanggungjawaban atas pelanggaran terkait perang melawan narkoba ini. Pemerintah bahkan telah memenjarakan Senator Leila de Lima, yang menentang keabsahan perang melawan narkoba Duterte, dengan tuduhan narkoba bermotif politik. Pekan lalu, pemerintah mengancam akan menutup Rappler.com, sebuah platform media start up yang telah menerbitkan banyak laporan investigasi yang mengungkap keterlibatan Polisi Nasional Filipina dalam pembunuhan yang berlangsung dalam kurun waktu singkat itu.
Apa yang takkan Anda dengar adalah keadilan yang dituntut Cayetano bagi ribuan kematian tersebut. Pemerintah tidak melakukan upaya nyata untuk meminta pertanggungjawaban atas pelanggaran dalam perang melawan narkoba itu. Tidak ada penuntutan atau hukuman yang berhasil dilakukan terhadap polisi yang terlibat dalam serangkaian pembunuhan tersebut, meskipun ada bukti kuat. Duterte bahkan secara terbuka berjanji untuk memaafkan, menerima kembali, dan menaikkan pangkat para petugas yang dinyatakan bersalah karena kasus pembunuhan tanpa proses hukum itu.
Permusuhan terhadap upaya menuntut pertanggungjawaban itu menggarisbawahi perlunya penyelidikan internasional yang dilakukan PBB atas pembunuhan tersebut guna membantu mengekspos tingkat pelanggaran tersebut dan untuk menentukan siapa saja yang harus diperiksa dalam penyelidikan kriminal, termasuk kemungkinan tuntutan terhadap adanya kejahatan terhadap kemanusiaan.
