(Rangoon) - Pihak berwenang Burma seharusnya segera melepaskan dua jurnalis Reuters yang ditangkap di Rangoon karena diduga memiliki bocoran dokumen terkait operasi polisi di Negara Bagian Rakhine, kata Human Rights Watch hari ini. Setelah lebih dari sepekan, pihak berwenang menolak akses jurnalis untuk bertemu pengacara dan tidak memberikan informasi apapun mengenai keberadaan mereka, sesuatu yang menimbulkan kekhawatiran akan adanya penghilangan paksa.
Pada malam hari 12 Desember 2017, polisi menahan Wa Lone (31 tahun) dan Kyaw Soe Oo (27), yang sedang melaporkan aksi kekerasan pasukan keamanan terhadap etnis Rohingya untuk kantor berita Reuters. Pada 18 Desember, media itu melaporkan bahwa Presiden Htin Kyaw, sekutu dekat pemimpin de facto Burma, Aung San Suu Kyi, menyetujui tuntutan terhadap para jurnalis ini berdasarkan Undang-Undang Rahasia Resmi 1923.
“Pihak berwenang Burma seharusnya segera membebaskan dua jurnalis Reuters yang penahanannya bertujuan untuk menghentikan peliputan independen mengenai kampanye pembersihan etnis Rohingya,” kata Brad Adams, direktur Asia. “Rahasia mereka, penahanan incommunicado atau tidak membolehkan mereka berkomunikasi dengan pihak lain menunjukkan upaya terang-terangan pemerintah untuk membungkam pemberitaan media mengenai isu-isu kritis.”
Reuters melaporkan bahwa kedua jurnalis itu diturunkan oleh sopir mereka di sebuah kompleks polisi untuk bertemu dengan sejumlah petugas polisi di Rangoon pada 12 Desember, namun keduanya tak pernah kembali. Keesokan harinya pemerintah memastikan bahwa kedua jurnalis tersebut telah ditahan bersama dua petugas polisi, Kapten Moe Yan Naing dan Sersan Khin Maung Lin.
Berdasarkan hukum Burma, tak seorang pun bisa ditahan lebih dari 24 jam tanpa persetujuan hakim. Dengan persetujuan pengadilan, tersangka bisa ditahan tanpa tuduhan sampai 30 hari jika hukuman pidana karena dugaan pelanggaran tersebut lebih dari tujuh tahun penjara. Tidak diketahui apakah kedua jurnalis tersebut telah dibawa ke hadapan hakim. Seorang petugas dari Divisi Kepolisian Yangon mengatakan kepada Reuters pada 14 Desember, bahwa polisi tidak akan mengungkap lokasi para jurnalis sampai penyelidikan mereka selesai.
Hukum hak asasi manusia internasional menetapkan bahwa mereka yang ditangkap harus diberitahu apa alasan penangkapan terhadap mereka dan segera dibawa ke hadapan hakim dan diberitahu apa tuduhan yang dikenakan terhadap mereka.
Kegagalan pemerintah untuk memberikan informasi tentang keberadaan para jurnalis yang ditahan atau mengizinkan mereka mengakses pengacara menimbulkan kekhawatiran penghilangan paksa. Penghilangan paksa berdasarkan hukum internasional didefinisikan sebagai penangkapan atau penahanan seseorang oleh pejabat negara atau agen mereka yang disusul oleh penolakan untuk mengakui telah terjadi perampasan kebebasan, atau untuk mengungkap nasib atau keberadaan orang tersebut.
Penghilangan paksa melanggar serangkaian hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum internasional, termasuk larangan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan lainnya. Orang yang “hilang” sering kali berisiko tinggi mengalami penyiksaan, terutama saat mereka ditahan di luar fasilitas penahanan formal seperti penjara dan kantor polisi.
“Pihak berwenang Burma seharusnya segera mengungkap di mana mereka membawa kedua jurnalis Reuters itu, dan sampai mereka dibebaskan memastikan bahwa mereka diperbolehkan menerima kunjungan pengacara dan anggota keluarga,” kata Adams.
Pemerintah telah mengindikasikan akan mengenakan tuduhan kepada kedua jurnalis itu berdasarkan Undang-Undang Rahasia Resmi 1923. Bab 3 dari UU tersebut menghukum perbuatan menerima atau menyebarluaskan berbagai macam dokumen yang didefinisikan secara luas dan samar, terutama dokumen pemerintah, “yang diperhitungkan atau mungkin dimaksudkan, secara langsung atau tidak langsung, berguna bagi musuh.” Undang-undang tersebut tidak mensyaratkan bahwa tindakan tersebut mengakibatkan kerugian aktual terhadap keamanan nasional atau bahkan menimbulkan risiko kerugian yang signifikan. TIdak juga apakah dokumen itu dikecualikan atau dianggap sebagai pembelaan atau sebagai elemen yang meringankan, apakah publikasi dokumen terkait kepentingan umum, seperti kesalahan pemerintah.
Sebaliknya, tindakan tersebut hanya mewajibkan agar individu tersebut bertindak “untuk tujuan apapun yang merugikan keselamatan atau kepentingan Negara” dan bahwa dokumen tersebut berpotensi “berguna” bagi negara lain. Menjadi “berguna” bagi negara lain tidak sama dengan ancaman keamanan nasional, apalagi ancaman keamanan nasional yang lebih besar dari kepentingan publik lainnya.
Pengenaan sanksi pidana karena menerima informasi, tanpa ada persyaratan bahwa pengungkapan tersebut menimbulkan risiko kerugian yang nyata, atau ketentuan untuk melindungi pengungkapan kepentingan umum, melanggar standar internasional dalam perlindungan kebebasan berekspresi.
Penangkapan jurnalis Reuters hanyalah insiden terbaru dari serangkaian kasus jurnalis yang diadili di Burma karena liputan kritis mereka tentang pemerintah atau militer. Selama pemerintahan militer Burma yang berlangsung berturut-turut, media dikontrol dengan ketat. Meski kebebasan media berkembang pesat di tahun-tahun sebelum pemilu 2015 yang mengantarkan pemerintahan saat ini ke tampuk kekuasaan, pihak berwenang sering kali mengacu pada undang-undang yang kejam untuk menuntut para jurnalis yang berseberangan dengan pemerintah.
Pemerintahan saat ini makin banyak menggunakan undang-undang yang terlalu luas dan samar-samar ini terhadap jurnalis yang telah menulis laporan kritis tentang pemerintah atau militer. Dalam seruan untuk pembebasan kedua jurnalis tersebut pada 14 Desember, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa António Guterres mengatakan bahwa penangkapan mereka “jelas merupakan keprihatinan terkait erosi kebebasan pers di negara ini.”
Pada 26 Juni, militer Burma menahan Aye Nai dan Pyae Phone Naing dari Democratic Voice of Burma (DVB), dan Thein Zaw, yang juga dikenal sebagai Lawi Weng, dari The Irrawaddy, setelah menghentikan mobil mereka saat kembali dari acara pemusnahan obat-obatan terlarang yang disponsori oleh kelompok bersenjata etnis. Pada 28 Juni, para jurnalis itu dituntut berdasarkan Bab 17 (1) dari Undang-Undang Perkumpulan yang Tidak Sah Burma tahun 1908. Mereka dibebaskan dan dakwaan pada mereka dibatalkan pada 15 September.
Para jurnalis juga telah dijadikan sasaran dalam Bab 66 (d) Undang-undang Telekomunikasi Tahun 2013, yang memungkinkan penuntutan karena penghinaan menggunakan media online, seperti Facebook. Menurut sebuah kelompok penelitian lokal, pada bulan November, hampir dua puluhan lebih dari 90 kasus diajukan terhadap jurnalis menggunakan undang-undang ini sejak pergantian pemerintahan pada tahun 2016,.
Pemimpin redaksi The Voice Daily, Kyaw Min Swe, dan kolumnis satir, Kyaw Zwa Naing, ditangkap pada bulan Juni ketika seorang tentara Burma mengajukan tuntutan terhadap mereka berdasarkan Undang-Undang Telekomunikasi dan Undang-undang Media Berita karena diduga mencemarkan nama baik militer. Militer kemudian menghentikan kasus terhadap kedua jurnalis itu.
“Meningkatnya pembatasan pemerintah Burma terhadap media seharusnya tidak dianggap enteng dan pemerintah-pemerintah yang peduli harus mendorong pemerintah untuk berhenti mengincar para jurnalis,” kata Adams. “Jika pemerintah terus meningkatkan tekanan pada pers independen, kebebasan media di Burma yang dipimpin Aung San Suu Kyi akan terlihat lebih mirip dengan represi media selama junta militer.”
